Dugaan Korupsi Tambang Bauksit, Kejati Kalimantan Barat Geledah 5 Kantor

01/07/2026

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terus mengembangkan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan bauksit.

Dalam upaya mengumpulkan alat bukti, penyidik Kejati Kalbar melakukan penggeledahan di lima kantor yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut.

Langkah ini menandai peningkatan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan, sekaligus menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Kalimantan di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Dugaan Korupsi Tambang Bauksit

Dugaan korupsi ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dan kewajiban perusahaan kepada negara.

Bauksit merupakan komoditas strategis yang banyak ditambang di Kalimantan Barat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam praktiknya, pengelolaan pertambangan sering kali menghadapi persoalan tata kelola, mulai dari perizinan, pembayaran royalti, hingga kewajiban reklamasi pascatambang.

Penyelidikan Kejati Kalbar berfokus pada indikasi adanya penyalahgunaan kewenangan serta potensi kerugian negara yang timbul dari aktivitas tersebut.

Aparat penegak hukum masih mendalami peran berbagai pihak yang terlibat, baik dari unsur swasta maupun pihak lain yang memiliki kewenangan dalam proses pertambangan. Hingga saat ini, Kejati Kalbar belum mengumumkan penetapan tersangka, namun proses hukum terus berjalan.

Lima Kantor yang Digeledah Penyidik

Dalam rangkaian penyidikan, penyidik Kejati Kalbar menggeledah lima kantor yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan bauksit yang sedang diselidiki.

Kantor-kantor tersebut terdiri dari perusahaan swasta dan instansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan administrasi tambang. Penggeledahan dilakukan secara bertahap dengan pengamanan ketat untuk memastikan kelancaran proses hukum.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat yang akan dianalisis lebih lanjut. Barang bukti yang disita diharapkan dapat memperjelas konstruksi perkara dan mengungkap alur dugaan korupsi yang terjadi.

Kejati Kalbar menegaskan bahwa penggeledahan ini bukan bentuk penetapan kesalahan, melainkan bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan.

Baca Juga: Eks Kades Dan Bendahara Desa Tilep Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Foya-Foya!

Sikap Kejaksaan Tinggi Kalbar

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyatakan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa penegakan hukum di sektor pertambangan merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Dugaan korupsi di sektor ini dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kejati Kalbar juga mengimbau seluruh pihak yang terkait untuk bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung. Penyidik membuka kemungkinan pemanggilan saksi-saksi tambahan guna melengkapi keterangan dan alat bukti.

Kejaksaan menegaskan bahwa setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan proses penyidikan akan berjalan tanpa intervensi.

Dampak Kasus Terhadap Tata Kelola Pertambangan

Kasus dugaan korupsi tambang bauksit ini kembali menyoroti persoalan tata kelola pertambangan di daerah. Aktivitas pertambangan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera dan mendorong perbaikan sistem pengawasan.

Publik berharap pengusutan kasus ini dapat dilakukan hingga tuntas dan menghasilkan kejelasan hukum. Transparansi dalam penanganan perkara juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Terlepas dari hasil akhir penyidikan, langkah Kejati Kalbar melakukan penggeledahan di lima kantor menjadi sinyal kuat bahwa dugaan korupsi di sektor pertambangan tidak akan dibiarkan dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Jangan lewatkan update berita seputaran NASIB RAKYAT serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari regional.kompas.com
Gambar Kedua dari genpi.co

Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Skandal Rp 6 Miliar di Mataram, Korupsi Bansos Pokir DPRD Terungkap
01/08/2026
Bagikan
Dugaan korupsi bansos pokir DPRD Mataram senilai Rp6 miliar terungkap, puluhan saksi kini diperiksa intensif.

Kejaksaan Negeri Mataram, NTB, tengah serius mengusut dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial dari dana pokok pikiran DPRD Mataram. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan puluhan saksi dan potensi kerugian negara yang besar. Investigasi mendalam dilakukan untuk mengungkap fakta di balik skandal yang merugikan masyarakat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Investigasi Mendalam, Puluhan Saksi Diperiksa Jaksa

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Harun Al Rasyid, pada hari Rabu mengonfirmasi bahwa sekitar 50 saksi telah diperiksa terkait kasus dugaan korupsi ini. Para saksi berasal dari berbagai latar belakang, termasuk anggota DPRD Mataram dan para penerima bansos. Pemeriksaan ini merupakan langkah krusial untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang komprehensif.

Selain jaksa, para saksi juga turut diperiksa oleh auditor. Keterlibatan auditor menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam menghitung potensi kerugian keuangan negara secara akurat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek kerugian dapat teridentifikasi dengan jelas dan didokumentasikan sebagai alat bukti.

Sebagai kelengkapan penyidikan, jaksa meminta dukungan audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP NTB. Harun menjelaskan BPKP meminta beberapa dokumen dan keterangan tambahan untuk melengkapi perhitungan kerugian. Koordinasi dengan BPKP NTB menjadi kunci dalam pengungkapan kasus.

Modus Operandi Korupsi

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram, Mardiono, membeberkan modus dugaan korupsi penyaluran bansos pokir DPRD Mataram senilai Rp6 miliar. Modus yang terungkap beragam dan menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Informasi ini memberikan gambaran jelas praktik korupsi yang terjadi.

Modus yang paling menonjol adalah adanya banyak kelompok fiktif atau kelompok yang baru terbentuk untuk tujuan mendapatkan bantuan. Selain itu, ditemukan juga kelompok yang setelah menerima bantuan, tidak lagi berusaha mengembangkan usahanya. Hal ini mengindikasikan bahwa dana bansos tidak mencapai tujuan sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Mardiono juga menyebutkan adanya praktik pemotongan dana penyaluran bansos. Pemotongan ini jelas merugikan penerima bantuan yang seharusnya menerima dana secara utuh. Praktik-praktik tersebut, menurut kajian kejaksaan, bermuara pada pelaksanaan di Dinas Perdagangan Kota Mataram yang diduga menyalurkan dana tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun Untuk Penanganan Darurat Bencana 2026

Indikasi Pelanggaran Dan Potensi Kerugian Negara

Salah satu indikasi pidana yang ditemukan berkaitan dengan tidak dilakukannya survei terlebih dahulu terhadap para kelompok penerima bantuan. Ketiadaan survei awal ini membuka celah bagi penyaluran bansos kepada pihak yang tidak berhak atau tidak memenuhi kriteria. Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prosedur penyaluran bantuan sosial.

Dari hasil penelusuran kejaksaan, nominal bansos yang disalurkan kepada kelompok penerima cukup bervariasi, mulai dari Rp2,5 juta hingga Rp50 juta. Mardiono menyoroti adanya penerima perorangan yang mendapatkan dana hingga Rp50 juta. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana bansos.

Mardiono melihat adanya unsur pembiaran dan ketiadaan pengawasan yang memadai, sehingga memunculkan pelanggaran pidana dalam penyaluran bansos ini. Ia menambahkan bahwa pemberian bansos seolah-olah sepenuhnya terserah anggota dewan, dengan permohonan diajukan di dewan, dan Dinas Perdagangan hanya bertindak sebagai penyalur.

Tahap Penyidikan Dan Proyeksi Kerugian

Penanganan kasus ini telah memasuki tahap penyidikan. Upaya penguatan alat bukti dari sisi kerugian negara menjadi catatan penting dalam perkembangan penyidikan. Kejaksaan serius dalam mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini.

Meskipun hasil audit resmi dari BPKP belum keluar, Mardiono mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menemukan nilai potensi kerugian negara. Potensi kerugian ini diperkirakan mencapai Rp5 miliar, dari total anggaran penyaluran sebesar Rp6 miliar. Angka ini menunjukkan skala besar dari dugaan penyalahgunaan dana publik.

Penemuan potensi kerugian negara sebesar ini menggarisbawahi urgensi penuntasan kasus. Kejaksaan berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPKP dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Tujuan akhirnya adalah menegakkan keadilan dan mengembalikan kerugian negara akibat praktik korupsi ini.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari rmol.id

Gambar Kedua dari kompas.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Terungkap! Dugaan Korupsi Bantuan Bencana Oleh Kepala Dinas Samosir
12/31/202512/31/2025
Bagikan
Dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan bencana di Kabupaten Samosir mulai mencuat ke ruang publik dan menjadi sorotan luas.

Seorang kepala dinas setempat diduga terlibat dalam penyimpangan pengelolaan bantuan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga terdampak bencana.

Kasus ini memicu keprihatinan karena bantuan bencana merupakan dana kemanusiaan yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Modus Dugaan Penyimpangan Dana Bantuan

Berdasarkan keterangan awal yang beredar, dugaan korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan bantuan logistik dan anggaran penanganan bencana.

Bantuan yang seharusnya disalurkan secara cepat dan tepat sasaran diduga mengalami pemotongan atau tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat terdampak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas dinas terkait.

Beberapa sumber menyebutkan adanya perbedaan data antara laporan administrasi dan kondisi riil di lapangan. Bantuan yang tercatat telah disalurkan diduga tidak sepenuhnya sampai kepada penerima manfaat.

Dugaan lain mengarah pada praktik penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang bantuan, yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Dampak Langsung Bagi Korban Bencana

Dugaan penyimpangan bantuan ini berdampak serius bagi warga terdampak bencana di Samosir. Banyak korban bencana yang seharusnya menerima bantuan dalam kondisi darurat justru mengalami keterlambatan atau kekurangan logistik.

Hal ini memperparah penderitaan masyarakat yang tengah berjuang memulihkan kehidupan pascabencana. Bantuan bencana memiliki peran vital dalam fase tanggap darurat, mulai dari penyediaan pangan, sandang, hingga kebutuhan kesehatan.

Ketika bantuan tersebut diduga diselewengkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah ikut tergerus. Situasi ini dinilai tidak hanya merugikan secara material, tetapi juga mencederai rasa keadilan dan kemanusiaan.

Baca Juga: Korupsi Dana Bencana Rp1,5 Miliar, Kadis Sosial Samosir Jadi Tersangka

Proses Penegakan Hukum Tersangka

Aparat penegak hukum dikabarkan telah mulai menelusuri dugaan korupsi bantuan bencana tersebut. Langkah awal dilakukan dengan pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Termasuk pejabat dinas, penyedia barang, serta penerima bantuan. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah terdapat unsur pidana dalam pengelolaan dana bantuan bencana.

Pihak berwenang menegaskan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara.

Pelaku diancam sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dinilai penting untuk memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa terulang.

Tuntutan Transparansi Dan Perbaikan Sistem

Kasus dugaan korupsi bantuan bencana di Samosir memunculkan desakan kuat agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bantuan.

Banyak pihak menilai perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam situasi darurat yang rawan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai menjadi kunci pencegahan korupsi. Publik berharap kasus ini diusut tuntas agar keadilan bagi korban bencana dapat ditegakkan.

Bantuan kemanusiaan seharusnya menjadi simbol kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat, bukan justru menjadi ladang penyimpangan.

Dugaan korupsi ini menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana.

Penanganan yang bersih dan akuntabel bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga soal kemanusiaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari detik.com

Gambar Kedua dari kumparan.com
Advokasi & Transparansi | Kebijakan Ekonomi & Fiskal

Pemerintah Siapkan Rp60 Triliun Untuk Penanganan Darurat Bencana 2026
01/07/202601/07/2026
Bagikan
Pemerintah siapkan Rp60 triliun untuk penanganan darurat bencana 2026, fokus pada kesiapsiagaan dan bantuan cepat ke daerah terdampak.

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran besar senilai Rp60 triliun untuk menghadapi darurat bencana sepanjang 2026. Langkah ini mencakup kesiapsiagaan, penanganan cepat, dan bantuan bagi daerah terdampak bencana alam.

Dengan alokasi dana sebesar ini, pemerintah berharap risiko kerugian dan dampak korban dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga terkait. Simak rincian strategi penanganan bencana berikut ini di Uang Rakyat.

Pemerintah Siapkan Anggaran Darurat Bencana 2026

Pemerintah Indonesia menyiapkan anggaran Rp53-60 triliun untuk penanganan darurat bencana sepanjang 2026. Dana ini tercantum dalam APBN 2026 dan dapat digunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat bencana.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026). Bahwa angka final alokasi dana masih dalam proses penghitungan, tetapi diperkirakan mencapai kisaran Rp53 hingga Rp60 triliun.

Alokasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadapi risiko bencana alam yang selalu mengintai.

Dana Siap Pakai Untuk BNPB

Anggaran tersebut dialokasikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai dana siap pakai. Tujuannya agar BNPB bisa segera menanggapi kejadian bencana tanpa menunggu proses birokrasi panjang.

Prasetyo menjelaskan, Ada dana siap pakai yang dialokasikan ke BNPB yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat atau keadaan bencana. Dengan mekanisme ini, respons terhadap bencana di berbagai daerah diharapkan lebih cepat dan tepat sasaran, baik untuk evakuasi, logistik, maupun pertolongan awal bagi korban.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Tambang Bauksit, Kejati Kalimantan Barat Geledah 5 Kantor

Alokasi Tambahan Untuk Pemulihan Pascabencana

Selain dana darurat, pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan fasilitas umum pascabencana. Dana ini berbeda dengan alokasi BNPB dan disiapkan secara khusus dalam APBN 2026.

Berkenaan dengan proses pemulihan, rehabilitasi, maupun rekonstruksi dan pemulihan kembali seluruh fasilitas-fasilitas umum, itu ada alokasi di luar dana siap pakai, jelas Prasetyo. Dengan alokasi terpisah, pemerintah dapat memastikan bahwa pemulihan pascabencana berjalan efektif dan fasilitas publik dapat kembali berfungsi secepat mungkin.

Fleksibilitas APBN Dan Kesiapan Pemerintah

Pemerintah juga memiliki ruang fleksibilitas untuk menyesuaikan APBN jika dibutuhkan. Mekanisme perubahan APBN sudah diatur, sehingga jika terjadi bencana besar atau kebutuhan mendesak, Presiden dapat melakukan penyesuaian anggaran agar dana tersedia tepat waktu.

Prasetyo menambahkan, Kalau pun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya, mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian. Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun dan defisit sebesar 2,68 persen PDB.

Alokasi besar untuk penanganan bencana menunjukkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan respons cepat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal. Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari cnnindonesia.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Korupsi Dana Rp 1 Miliar, Perangkat Desa di Petir Serang Jadi Buron
01/04/2026
Bagikan
Kasus dugaan korupsi dana desa kembali mencuat dan menghebohkan warga Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

Seorang perangkat desa diduga menyalahgunakan dana desa dengan total kerugian negara mencapai sekitar Rp 1 miliar. Praktik korupsi tersebut terungkap setelah aparat penegak hukum menerima laporan masyarakat yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran desa selama beberapa tahun terakhir.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan hingga akhirnya status kasus dinaikkan ke tahap penyidikan. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Modus Penyelewengan Anggaran Dana Desa

Dalam pengusutan kasus ini, penyidik menemukan sejumlah modus yang diduga digunakan oleh pelaku untuk mengelabui sistem pengawasan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memanipulasi laporan keuangan desa.

Sejumlah kegiatan pembangunan dilaporkan seolah-olah telah dilaksanakan, padahal di lapangan tidak ditemukan hasil pekerjaan yang sesuai dengan anggaran yang dicairkan.

Selain itu, terdapat dugaan penggelembungan nilai proyek dan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pertanggungjawaban. Modus ini membuat dana desa dapat dicairkan secara bertahap tanpa disertai realisasi yang jelas.

Aparat menilai praktik tersebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dalam kurun waktu yang tidak singkat, sehingga akumulasi kerugian negara mencapai angka yang cukup besar.

Masuk Daftar Buron

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, perangkat desa tersebut justru tidak kooperatif dan menghilang dari tempat tinggalnya.

Upaya pemanggilan secara resmi oleh penyidik tidak diindahkan, sehingga aparat penegak hukum menetapkannya sebagai buron. Status daftar pencarian orang pun diterbitkan untuk memudahkan proses pencarian dan penangkapan.

Pihak kepolisian menyatakan telah melakukan pelacakan terhadap sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian tersangka. Koordinasi juga dilakukan dengan aparat di wilayah lain guna mempersempit ruang gerak buronan.

Aparat menegaskan bahwa cepat atau lambat tersangka akan berhasil diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Baca Juga: Korupsi Dana Bencana Rp1,5 Miliar, Kadis Sosial Samosir Jadi Tersangka

Penegakan Hukum Aparat

Aparat penegak hukum menegaskan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur desa agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dana desa merupakan amanah negara yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah. Setiap rupiah yang disalurkan harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Penyidik memastikan proses hukum akan terus berjalan meski tersangka saat ini masih buron. Setelah berhasil ditangkap, pelaku terancam dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya mencapai belasan tahun penjara.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran penting bahwa praktik korupsi, sekecil apa pun, tidak akan ditoleransi dan pasti berujung pada konsekuensi hukum yang tegas.

Dampak Kasus Terhadap Pemerintahan Desa

Kasus korupsi ini membawa dampak besar bagi pemerintahan desa dan kepercayaan masyarakat. Sejumlah program pembangunan yang semestinya dinikmati warga terhambat akibat dana yang disalahgunakan.

Infrastruktur desa yang direncanakan tidak kunjung terwujud, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Warga Desa Petir mengaku kecewa dan merasa dirugikan atas perbuatan oknum perangkat desa tersebut. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini hingga tuntas dan mengembalikan kerugian negara.

Pemerintah desa setempat juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Terus update dirimu dengan informasi menarik setiap hari, eksklusif dan terpercaya di NASIB RAKYAT.
Sumber Informasi Gambar:

Gambar Pertama dari detik.com

Gambar Kedua dari kumparan.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Eks Dirut PT RSA Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi BUMD Cilacap
01/05/2026
Bagikan
Eks Direktur Utama PT RSA dituntut 18 tahun penjara atas kasus korupsi BUMD Kabupaten Cilacap senilai Rp 237 miliar.

Jaksa menilai terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang, melakukan manipulasi laporan keuangan, dan kerja sama fiktif yang merugikan keuangan negara. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan BUMD dan penegakan hukum yang tegas.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Eks Dirut PT RSA Hadapi Tuntutan Berat Jaksa

Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Direktur Utama PT Rumpun Sari Antan (RSA), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap, dengan hukuman 18 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan perkara korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 237 miliar. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan BUMD yang transparan dan akuntabel.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana tambahan berupa kurungan penjara.

Fakta dan Cara Tindak Korupsi

Kasus ini bermula dari pengelolaan keuangan PT RSA yang dinilai tidak sesuai dengan aturan. Jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk mengendalikan sejumlah proyek dan transaksi keuangan perusahaan daerah tersebut.

Modus yang digunakan antara lain pengeluaran dana tanpa dasar yang sah, manipulasi laporan keuangan, serta kerja sama fiktif dengan pihak ketiga. Akibat perbuatan tersebut, keuangan PT RSA mengalami kerugian besar yang berdampak langsung pada keuangan daerah Kabupaten Cilacap.

Dalam persidangan, jaksa juga menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang menguatkan dakwaan. Bukti-bukti berupa dokumen keuangan, kontrak kerja sama, serta hasil audit lembaga berwenang menjadi dasar kuat dalam penyusunan tuntutan terhadap terdakwa.

Baca Juga: [HOAKS] BLT UMKM 2026 Rp 50 Juta Viral, Pemerintah Tegaskan Info Palsu!

Dampak Kerugian Bagi Daerah

Kerugian negara sebesar Rp 237 miliar dinilai sangat signifikan dan berdampak luas terhadap pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan usaha daerah justru disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah.

Pemerintah Kabupaten Cilacap menyayangkan terjadinya kasus tersebut karena BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan daerah pun ikut terdampak akibat kasus korupsi yang menyeret pimpinan tertingginya.

Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap BUMD. Pengelolaan yang tidak transparan dan lemahnya sistem pengendalian internal dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan dalam skala besar.

Penegakan Hukum dan Harapan Masyarakat

Jaksa menegaskan bahwa tuntutan 18 tahun penjara dijatuhkan sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD. Hukuman berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik dan pengelola perusahaan daerah lainnya.

Masyarakat Cilacap berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tuntutan dan fakta persidangan. Publik juga menilai penting adanya pemulihan kerugian negara agar dana daerah dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Ke depan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola BUMD. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, kasus serupa diharapkan tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap institusi daerah dapat dipulihkan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
1. Gambar Utama dari detik.com
2. Gambar Kedua dari detik.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadapi Sidang Dakwaan
01/05/2026
Bagikan
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek terus menjadi sorotan, menyita perhatian publik luas di Indonesia.

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dijadwalkan kembali menghadapi persidangan pada Senin, 5 Januari 2026. Penundaan yang telah terjadi dua kali, menyisakan banyak pertanyaan dan spekulasi di benak masyarakat. Kini, tirai persidangan akhirnya terbuka untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Menanti Pembacaan Dakwaan Yang Tertunda

Sidang pembacaan surat dakwaan terhadap Nadiem Anwar Makarim ini menjadi agenda penting yang telah lama dinantikan. Setelah mengalami penundaan sebanyak dua kali, kali ini pihak pengadilan berharap persidangan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Harapan besar tersemat agar semua pihak dapat hadir dan proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

M. Firman Akbar, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengonfirmasi jadwal tersebut. Sidang akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di Gedung PN Jakarta Pusat, tepatnya di ruang Hatta Ali. Lokasi ini dipersiapkan untuk menampung jalannya persidangan penting yang akan menentukan langkah selanjutnya dalam kasus ini.

Penundaan sebelumnya disebabkan oleh kondisi kesehatan Nadiem Makarim yang kurang fit. Hal ini disampaikan oleh Firman, menunjukkan adanya pertimbangan kemanusiaan dalam proses hukum. Namun, jaksa penuntut umum diharapkan dapat memastikan kehadiran Nadiem Makarim agar agenda pembacaan dakwaan dapat dilaksanakan.

Tim Hakim Dan Proses Persidangan

Majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan Nadiem Makarim merupakan gabungan hakim berpengalaman. Sidang ini akan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah, sosok yang dikenal dengan integritasnya dalam penegakan hukum. Keputusannya nanti akan sangat dinantikan.

Bersamanya, empat hakim anggota lain akan turut serta dalam mengawal persidangan. Mereka adalah Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra, yang masing-masing akan memberikan pandangan dan pertimbangan hukum. Komposisi majelis hakim ini diharapkan dapat menjamin keadilan.

Keberadaan tim hakim yang solid dan berintegritas tinggi menjadi kunci utama dalam memastikan objektivitas dan transparansi proses hukum. Setiap detail dan argumen akan diperiksa secara cermat untuk mencapai putusan yang adil. Publik pun menaruh harapan besar pada majelis hakim ini.

Baca Juga: [HOAKS] BLT UMKM 2026 Rp 50 Juta Viral, Pemerintah Tegaskan Info Palsu!

Perkembangan Kasus Terdakwa Lain

Menariknya, kasus korupsi pengadaan Chromebook ini tidak hanya melibatkan Nadiem Makarim. Ada tiga terdakwa lain yang juga tengah menjalani proses hukum serupa dan berada pada tahapan persidangan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan kompleksitas dan skala kasus yang tidak main-main.

Firman Akbar menjelaskan, salah satu terdakwa, Ibrahim Arief, kini akan memasuki tahapan putusan sela. Tahapan ini krusial untuk menentukan apakah kasusnya akan berlanjut atau dihentikan. Semua mata tertuju pada keputusan yang akan diambil dalam waktu dekat.

Sementara itu, dua terdakwa lainnya, Mulyatsyah dan Sri Wahyuningsih, telah memasuki agenda pembuktian. Tahap ini fokus pada pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keterangan dari para saksi akan sangat penting untuk memperkuat atau melemahkan dakwaan.

Menanti Keterbukaan Dari Kubu Nadiem

Sebelumnya, kubu Nadiem Makarim telah menyatakan kesiapan untuk mengungkap isi percakapan grup WhatsApp terkait pengadaan Chromebook. Ini menjadi salah satu poin menarik yang berpotensi membuka tabir baru dalam kasus ini. Publik pun penasaran dengan apa yang akan terungkap.

Informasi dari grup chat “Mas Menteri Core” ini bisa menjadi bukti penting yang akan dihadirkan di persidangan. Dokumen atau percakapan yang diungkapkan bisa memperjelas peran Nadiem Makarim serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek pengadaan tersebut. Transparansi akan menjadi kunci.

Seluruh proses ini akan terus diamati oleh KOMPAS.com, yang berkomitmen untuk menyajikan fakta-fakta jernih dan akurat dari lapangan. Jurnalisme yang kredibel menjadi pilar penting dalam mengawal setiap perkembangan kasus yang melibatkan kepentingan publik.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari nasional.kompas.com

Gambar Kedua dari news.okezone.com