LAPSI Laporkan Dugaan Ketidakjelasan Aset Kendaraan Dinas

12/20/202512/21/2025

Laporan mengejutkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan aset daerah.

Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat telah melayangkan aduan resmi ke Kejaksaan Negeri Lahat, menyoroti dugaan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset kendaraan dinas senilai hampir Rp2 miliar. Temuan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan potensi kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang yang harus diusut tuntas.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Sorotan BPK Dan Langkah LAPSI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan menjadi pihak pertama yang mengungkap anomali ini. Dalam hasil audit tahun anggaran 2024/2025, BPK menemukan aset kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang misterius. Kendaraan-kendaraan ini tidak dapat dihadirkan selama pemeriksaan fisik dan tercatat tanpa informasi yang memadai, membuat kewajaran laporannya diragukan.

Menanggapi temuan krusial ini, LAPSI Kabupaten Lahat tidak tinggal diam. Ketua LAPSI, Khoiri, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat. Namun, upaya tersebut berujung pada nihilnya respons atau klarifikasi yang diharapkan.

Ketiadaan jawaban dari BPKAD mendorong LAPSI untuk mengambil langkah tegas. Pada Jumat, 19 Desember 2025, LAPSI secara resmi melaporkan dugaan ketidakberesan ini ke Kejaksaan Negeri Lahat. Khoiri menegaskan bahwa pelaporan ini adalah bentuk komitmen LAPSI untuk memastikan penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Potensi Penyalahgunaan Dan Kerugian Negara

Nilai aset yang dipertanyakan ini, hampir mencapai Rp2 miliar, bukan jumlah yang kecil. Angka tersebut merepresentasikan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketidakjelasan keberadaan dan informasi mengenai aset ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi penyalahgunaan.

LAPSI menduga bahwa temuan BPK ini bukan hanya sekadar masalah administrasi belaka. Lebih jauh, mereka melihat adanya celah lebar bagi terjadinya praktik penyalahgunaan aset daerah. Kondisi ini menuntut penelusuran mendalam oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Pentingnya penelusuran oleh Kejaksaan Negeri Lahat ditekankan untuk memastikan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset negara dikelola dan dimanfaatkan. Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip tata kelola yang baik dan bersih.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah NPCI Bekasi Terbongkar

Desakan Transparansi Dan Akuntabilitas

Selain melapor ke Kejaksaan, LAPSI juga melayangkan desakan keras kepada pimpinan daerah. Bupati dan Wakil Bupati Lahat diminta untuk segera melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan aset daerah. Fokus utama pengawasan harus ditujukan kepada BPKAD, mengingat posisinya sebagai sektor utama pengelola Barang Milik Daerah.

Transparansi dalam pengelolaan aset adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait aset daerah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap aset yang dimiliki dapat diawasi bersama. Desakan ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan mereka. LAPSI berharap laporan ini dapat memicu reformasi dalam sistem pengelolaan aset daerah, menjamin bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menanti Kejelasan Dan Tindak Lanjut Hukum

Hingga berita ini diturunkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat belum memberikan pernyataan resmi. Keheningan ini justru menambah bobot pertanyaan yang beredar di masyarakat. Penjelasan resmi dari pihak terkait sangat dinantikan untuk memberikan gambaran utuh atas situasi ini.

Masyarakat Kabupaten Lahat kini menanti dengan harap-harap cemas akan tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Lahat. Penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen, menyingkap setiap fakta yang tersembunyi. Proses hukum yang transparan akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan aset negara. Kejelasan mengenai keberadaan aset kendaraan dinas yang misterius ini tidak hanya penting untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi di Bumi Seganti Setungguan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari investigasi.news
Gambar Kedua dari policewatch.news

Laporan & Fakta Publik

PDIP Jateng Didorong Perkuat Sentuhan Langsung Ke Rakyat
12/29/2025
Bagikan
PDI-P Jawa Tengah diminta segera terjun langsung ke rakyat agar mampu mempertahankan kandang banteng di tengah dinamika politik nasional ini.

Langkah strategis ini diharapkan membawa energi baru, namun bersamaan dengan itu muncul tuntutan kuat: para kader muda harus segera bergerak dan melakukan konsolidasi intensif hingga ke akar rumput.

Dibawah Ini, Uang Rakyat akan menjelaskan bukan sekadar pergantian personel, melainkan sebuah pertaruhan besar untuk mempertahankan predikat Jawa Tengah sebagai “Kandang Banteng” PDI-P di Pemilu mendatang, sebuah wilayah yang secara historis menjadi basis dukungan solid partai.

Regenerasi Kepengurusan Dan Tantangan Di Depan

Kepengurusan PDI-P Jawa Tengah telah mengalami perombakan signifikan, dengan masuknya banyak kader muda yang diharapkan membawa semangat dan ide-ide segar. Langkah regenerasi ini dipandang sebagai keniscayaan untuk menghadapi dinamika politik modern dan tantangan Pemilu yang akan datang. Fokusnya adalah menjangkau pemilih milenial dan Gen Z yang kini menjadi mayoritas.

Peneliti senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menegaskan bahwa perubahan ini harus diikuti dengan aksi nyata. Menurutnya, kader muda PDI-P di Jateng harus “langsung terjun melakukan konsolidasi ke akar rumput.” Tanpa pergerakan cepat ini, potensi hilangnya dukungan massa bisa menjadi kenyataan pahit bagi PDI-P.

Regenerasi ini adalah sebuah keharusan di era sekarang, di mana anak-anak muda diharapkan tampil memimpin partai. Pemilu 2029 diprediksi akan didominasi oleh pemilih muda, sehingga kepengurusan yang relevan dengan segmen ini menjadi sangat krusial.

Mengamankan “Kandang Banteng” Dari Perpindahan Suara

Predikat Jawa Tengah sebagai “Kandang Banteng” PDI-P bukanlah jaminan abadi. Lili Romli mengingatkan, jika PDI-P tidak segera bergerak, massa di akar rumput berisiko berpindah haluan atau diambil oleh partai lain. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan pemilih bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Konsolidasi ke akar rumput menjadi kunci utama untuk mencegah erosi dukungan. Ini bukan hanya tentang kampanye saat Pemilu, melainkan membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat sehari-hari. Tanpa konsolidasi yang kuat, predikat “Kandang Banteng” bisa terancam hilang.

Risiko perpindahan suara ini sangat nyata, terutama di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Partai-partai lain tentu juga gencar mendekati konstituen di Jawa Tengah. Oleh karena itu, PDI-P harus proaktif dan memastikan bahwa aspirasi serta kebutuhan masyarakat terus terakomodasi.

Baca Juga: Korupsi Dana Bencana Rp1,5 Miliar, Kadis Sosial Samosir Jadi Tersangka

Peran Penting Kader Muda Dalam Menjangkau Pemilih

Kader muda PDI-P di Jateng diharapkan mampu memahami karakteristik pemilih masa kini yang didominasi oleh generasi muda. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang relevan bagi kaum muda, serta gaya komunikasi yang efektif untuk menjangkau segmen ini. Inilah esensi dari regenerasi kepemimpinan.

Kemampuan beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih menjadi salah satu kekuatan utama kader muda. Mereka dapat membawa ide-ide inovatif dalam strategi kampanye dan program kerja partai yang lebih menarik bagi pemilih milenial dan Gen Z, yang cenderung lebih kritis dan membutuhkan pendekatan yang berbeda.

Lili Romli sangat optimis dengan kemampuan kader muda untuk memimpin. Ia menyatakan bahwa “era sekarang adalah eranya anak-anak muda yang harus tampil dan memimpin partai,” karena merekalah yang akan menjadi mayoritas pemilih di Pemilu 2029. Ini adalah momentum bagi mereka untuk membuktikan kapasitasnya.

Implikasi Strategis Pemilu 2029

Regenerasi kepengurusan dan konsolidasi ke akar rumput PDI-P Jawa Tengah merupakan bagian dari persiapan strategis menghadapi Pemilu 2029. Pemilu ini akan menjadi ajang pembuktian apakah strategi PDI-P dengan mengandalkan kader muda mampu mempertahankan dominasinya di salah satu lumbung suara terbesarnya.

Keberhasilan PDI-P di Jawa Tengah akan sangat menentukan hasil Pemilu secara nasional. Oleh karena itu, setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh kepengurusan baru di Jateng akan diawasi secara ketat, baik oleh internal partai maupun oleh lawan politik. Konsolidasi yang efektif akan menjadi fondasi kemenangan.

Pada akhirnya, tantangan PDI-P Jawa Tengah bukan hanya sekadar memenangkan Pemilu, tetapi juga memastikan bahwa partai tetap relevan dan dicintai oleh rakyat. Dengan kepemimpinan muda dan kerja keras di lapangan, “Kandang Banteng” diharapkan akan tetap kokoh dan menjadi inspirasi bagi PDI-P di seluruh Indonesia.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari kompas.id

Gambar Kedua dari nasional.kompas.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Korupsi Zirkon Rp1,3 Triliun, Siapa Lagi Yang Terjerat? Kejati Kalteng Amankan Dua Tersangka Baru!
12/23/2025
Bagikan
Kejati Kalteng menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi Zirkon senilai Rp1,3 triliun, membuka jaringan keterlibatan lebih luas.

Skandal dugaan korupsi penjualan dan ekspor mineral Zirkon, Ilmenite, dan Rutil di Kalimantan Tengah makin memanas. Kejati Kalteng terus mengusut kasus yang merugikan negara triliunan rupiah. Setelah menetapkan pejabat eselon dan pihak swasta, penyidik kini memperluas jaringannya, menetapkan dua tersangka baru dengan peran strategis.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Lingkaran Korupsi Makin Melebar

Kasus mega korupsi PT Investasi Mandiri (IM) 2020–2025 diperkirakan merugikan negara hingga Rp1,3 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya dampak praktik ilegal dalam pertambangan dan penjualan mineral. Penyelidikan terus berlanjut mengungkap lapisan-lapisan keterlibatan.

Dua tersangka terbaru yang berhasil diamankan masing-masing berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan PT IM. Keduanya diidentifikasi memiliki keterlibatan langsung dalam aktivitas pertambangan serta penjualan mineral yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penetapan ini didasarkan pada alat bukti kuat yang telah dikumpulkan tim penyidik.

Asisten Intelijen Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, menegaskan bahwa langkah penetapan tersangka diambil setelah penyidik berhasil mengantongi bukti yang cukup dari hasil pemeriksaan lanjutan. Ini menunjukkan keseriusan Kejati dalam memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Penyelidikan yang cermat menjadi kunci dalam kasus ini.

Peran Vital Para Tersangka Baru

Tersangka pertama, IH, adalah seorang ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah. Ia diduga terlibat aktif dalam proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Investasi Mandiri yang menyalahi aturan. Keterlibatannya mencakup persetujuan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, membuka celah bagi praktik koruptif.

Selain itu, IH juga diduga kuat menerima imbalan atau janji terkait penerbitan persetujuan RKAB dan pertimbangan teknis perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Investasi Mandiri. Peran ini sangat krusial karena menyangkut legitimasi operasional perusahaan tambang. Penyelewengan kewenangan jelas terlihat di sini.

Tersangka kedua, ETS, merupakan karyawan PT Investasi Mandiri dan CV Dayak Lestari. Ia diduga terlibat langsung dalam penjualan Zirkon dan mineral turunannya, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, yang dilakukan secara ilegal. ETS juga diduga memberikan suap kepada pegawai negeri terkait penerbitan persetujuan RKAB dan perpanjangan IUP OP.

Baca Juga: Buron Terpidana Korupsi Kredit Rp3,5 M Ditangkap Kejari Probolinggo

Kerugian Negara Dan Pasal Yang Menjerat

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng, Wahyudi Eko Husodo, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam persetujuan RKAB dan perpanjangan IUP OP PT Investasi Mandiri telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,3 triliun. Saat ini, kerugian tersebut masih dalam proses penghitungan final oleh BPKP Pusat, menegaskan skala besar kasus ini.

Atas perbuatannya, tersangka IH dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman berat menanti.

Sedangkan tersangka ETS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Kelas IIA Palangka Raya hingga 10 Januari 2026.

Penyelidikan Berkelanjutan Dan Komitmen Kejati

Sebelumnya, Kejati Kalteng telah lebih dulu menetapkan dua tersangka lain dalam perkara ini, yaitu VC selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan HS selaku Direktur PT Investasi Mandiri. Ini menunjukkan bahwa penyelidikan telah berjalan sistematis dan komprehensif, mulai dari pucuk pimpinan hingga pelaksana di lapangan.

Penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Tim Kejati Kalteng tidak berhenti pada penetapan tersangka ini saja, melainkan akan terus menelusuri kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Komitmen untuk membongkar tuntas jaringan korupsi ini sangat kuat, demi keadilan dan pemulihan kerugian negara.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berani mencoba merampok kekayaan alam negara untuk kepentingan pribadi. Kejati Kalteng berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan sumber daya alam Kalimantan Tengah dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari balanganews.com

Gambar Kedua dari kepri.bpk.go.id
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Pegawai Bank BUMN di Karangasem Curi Uang Nasabah Rp 863 Juta Langsung Dipenjara!
12/31/202512/31/2025
Bagikan
Seorang pegawai Bank BUMN di Karangasem ditangkap setelah menguras uang nasabah senilai Rp 863 juta, langsung dipenjara.

Kabar mengejutkan datang dari Karangasem, Bali, saat seorang pegawai Bank BUMN berinisial IKT (34) ditetapkan tersangka korupsi. IKT diduga menggelapkan uang nasabah hingga merugikan negara Rp 863 juta. Penyelidikan Kejaksaan Negeri Karangasem mengungkap praktik merugikan banyak pihak, menekankan pentingnya integritas dalam profesi.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Modus Operandi Cerdik Yang Berujung Penjara

IKT memiliki peran penting sebagai penagih uang nasabah yang bermitra dengan bank BUMN tempatnya bekerja. Ia melayani berbagai transaksi perbankan secara real time online, termasuk tarik/setor tunai, transfer, dan pembayaran tagihan seperti listrik, BPJS, serta pulsa. Layanan ini sejatinya bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang jauh dari kantor cabang atau ATM, dengan sistem bagi hasil bersama agen.

Namun, kepercayaan yang diberikan kepadanya disalahgunakan. Alih-alih menyetorkan uang nasabah ke bank, IKT justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tindakan ini dilakukan secara sistematis, menunjukkan perencanaan yang matang dan pelanggaran etika profesional yang serius.

Praktik korupsi ini telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2023, menunjukkan durasi kejahatan yang cukup panjang dan merugikan banyak pihak. Pola penyalahgunaan wewenang ini akhirnya terbongkar setelah penyelidikan mendalam dilakukan oleh pihak berwenang.

Kerugian Negara Dan Korban Yang Berjatuhan

Total kerugian negara akibat ulah IKT mencapai angka fantastis, yaitu Rp 863 juta. Jumlah ini merupakan akumulasi dari dana nasabah yang tidak disetorkan dan digunakan untuk keuntungan pribadi tersangka. Angka ini mencerminkan dampak finansial yang signifikan.

Tidak hanya negara yang dirugikan, terdapat setidaknya 13 agen atau nasabah yang menjadi korban langsung dari tindakan IKT. Salah satu korban terkemuka adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sebuah institusi yang berperan vital dalam perekonomian lokal.

Dampak kerugian ini tidak hanya sebatas angka, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa integritas individu sangat krusial dalam menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan publik.

Baca Juga: Eks Pimpinan KPK Tolak Penghentian Kasus Aswad Sulaiman

Proses Penyelidikan Dan Penetapan Tersangka

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karangasem, Shinta Ayu Dewi RR, mengungkapkan bahwa penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak awal tahun 2024. Dugaan korupsi bermula dari laporan masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak kejaksaan.

Penetapan IKT sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi berbagai alat bukti yang kuat. Bukti-bukti tersebut mencakup keterangan dari 21 orang saksi, termasuk keterangan ahli, serta hasil perhitungan kerugian negara yang telah divalidasi.

Setelah melalui proses penyidikan yang komprehensif dan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, IKT akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum ini menunjukkan komitmen aparat dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hukuman Berat Menanti Pelaku Korupsi

Atas perbuatannya, IKT disangkakan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini menjerat pelaku dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, IKT langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem. Penahanan ini merupakan langkah awal dalam proses peradilan untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba menyalahgunakan wewenang dan melakukan korupsi. Aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap pelanggaran demi menjaga keadilan dan kepercayaan publik.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari balifactualnews.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Sidang Korupsi HGU Tol Tempino Ditunda, Haji Alim Dirawat di RS
12/24/2025
Bagikan
Sidang perkara dugaan korupsi Hak Guna Usaha atau HGU terkait proyek Tol Tempino–Jambi kembali mengalami penundaan.

Penundaan ini terjadi karena salah satu terdakwa, Haji Alim, dikabarkan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Sidang yang sedianya digelar di pengadilan tindak pidana korupsi tersebut akhirnya ditunda oleh majelis hakim setelah menerima informasi resmi mengenai kondisi kesehatan terdakwa.

Agenda sidang tersebut dinantikan karena menjadi kelanjutan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi yang dinilai penting untuk mengungkap alur perkara.

Namun, rencana persidangan harus tertunda setelah majelis hakim menerima pemberitahuan resmi mengenai kondisi kesehatan salah satu terdakwa, Haji Alim, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Penundaan ini membuat proses persidangan kembali tertahan sementara waktu.

Keputusan ini diambil demi menjamin hak terdakwa untuk mengikuti proses persidangan secara layak dan sesuai ketentuan hukum. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Kondisi Kesehatan Haji Alim Jadi Alasan Utama

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum, Haji Alim tengah menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan yang menurun. Dokumen medis dari pihak rumah sakit turut diserahkan kepada majelis hakim sebagai dasar permohonan penundaan sidang.

Hakim menilai bahwa kehadiran terdakwa di persidangan dalam kondisi sakit berpotensi mengganggu jalannya proses hukum. Oleh karena itu, majelis memutuskan untuk menunda sidang hingga Haji Alim dinyatakan cukup sehat untuk kembali mengikuti agenda persidangan berikutnya.

Perkara Korupsi HGU Tol Tempino–Jambi

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan HGU pada proyek strategis pembangunan Tol Tempino–Jambi. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdapat dugaan praktik korupsi yang melibatkan penguasaan dan pemanfaatan lahan secara tidak sah yang berpotensi merugikan negara.

Proyek tol tersebut merupakan bagian penting dari pengembangan infrastruktur di Provinsi Jambi, sehingga kasus hukum yang menyertainya mendapat perhatian luas dari publik.

Jaksa menilai bahwa perbuatan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghambat pembangunan dan merugikan kepentingan masyarakat luas.
Baca Juga:

Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah NPCI Bekasi Terbongkar
Tanggapan Jaksa dan Jalannya Persidangan

Jaksa penuntut umum menyatakan menghormati keputusan majelis hakim terkait penundaan sidang. Meski demikian, jaksa menegaskan kesiapan pihaknya untuk melanjutkan proses persidangan begitu kondisi terdakwa memungkinkan.

Penundaan ini disebut tidak akan memengaruhi substansi perkara maupun kelengkapan berkas dakwaan yang telah disusun. Jaksa juga berharap agar terdakwa dapat segera pulih sehingga persidangan dapat berjalan kembali tanpa hambatan dan fakta-fakta hukum dapat diungkap secara terang di hadapan pengadilan.
Agenda Sidang Selanjutnya

Penundaan sidang ini memunculkan beragam reaksi dari masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Publik berharap agar alasan kesehatan tidak menjadi penghalang bagi penegakan hukum yang adil dan transparan.

Majelis hakim dijadwalkan akan menentukan ulang agenda sidang setelah menerima perkembangan terbaru terkait kondisi kesehatan Haji Alim.

Dengan dilanjutkannya persidangan nanti, diharapkan kasus dugaan korupsi HGU Tol Tempino–Jambi dapat segera menemukan titik terang, sekaligus menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan lahan dan proyek infrastruktur agar berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari sinpo.id

Gambar Kedua dari sumsel.suara.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Aliran Dana Korupsi DABN Probolinggo Diselidiki Kejati Jatim
01/02/2026
Bagikan
Kasus dugaan korupsi PT DABN Probolinggo terus bergulir, sorotan publik dan media tunjukkan komitmen Kejati Jatim berantas rasuah.

Proses penyidikan kali ini tidak main-main, melibatkan penelusuran menyeluruh mulai dari mengidentifikasi dalang di balik mega korupsi hingga menelisik setiap pergerakan uang melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menyeret para pelaku ke meja hijau.

Publik menanti kejelasan dari kasus yang merugikan keuangan negara ini, berharap semua pihak yang terlibat dapat dipertanggung jawabkan. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Penyitaan Aset, Fokus Utama Penanganan Perkara

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, mengungkapkan bahwa penanganan perkara ini kini berfokus pada upaya penyitaan aset. Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi. Kejati Jatim berkomitmen untuk melacak dan mengamankan aset-aset yang terkait dengan kasus ini.

Wagiyo menjelaskan bahwa nilai kerugian keuangan negara yang sempat disampaikan dalam konferensi pers sebelumnya masih bersifat perkiraan. Angka tersebut merupakan hasil gelar perkara awal dan belum menjadi nilai final yang resmi. Proses penghitungan kerugian negara yang pasti masih dalam tahap pendalaman dan validasi oleh pihak berwenang.

“Jadi ini masih hasil ekspos, jadi bukan riil kerugian, tapi ini hasil ekspos perkiraan kerugian keuangan negara yang terjadi,” tegas Wagiyo pada Kamis (1/1/2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejati Jatim bekerja dengan sangat hati-hati dan transparan dalam setiap tahapan penyidikan.

Penelusuran Aliran Dana Dan Pemeriksaan Saksi

Dalam upaya mengungkap kebenaran, Kejati Jatim tidak hanya berfokus pada aset, tetapi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 25 orang saksi. Para saksi ini meliputi individu yang diduga memiliki informasi relevan serta para ahli di bidang keuangan negara dan hukum pidana.

Selain pemeriksaan saksi, Kejati Jatim juga telah mengajukan permintaan resmi kepada PPATK. Permintaan ini bertujuan untuk menelusuri secara detail setiap transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dugaan kasus korupsi di PT DABN Probolinggo. Keterlibatan PPATK diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif ke mana saja aliran uang hasil korupsi bermuara.

Wagiyo menambahkan bahwa seluruh dokumen dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyerahan ini bertujuan untuk perhitungan kerugian keuangan negara secara akurat dan valid. Penelusuran rekening PT DABN juga intensif, dengan 13 rekening teridentifikasi, namun hanya dua yang aktif, dan aliran dananya terus didalami.

Baca Juga: Purbaya, Pemerintah Tarik Dana Rp75 Triliun dari Perbankan Stabilitas

Pelayanan Pelabuhan Tetap Berjalan Normal

Meskipun proses hukum sedang berjalan dan kasus korupsi ini menjadi perhatian serius, Wagiyo memastikan bahwa pelayanan pelabuhan di Probolinggo tetap berlangsung normal. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas operasional dan perekonomian di wilayah tersebut. Kejati Jatim telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kelangsungan layanan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka escrow account. Akun khusus ini berfungsi untuk pembayaran gaji karyawan serta mendukung operasional pelabuhan yang vital. Dengan demikian, hak-hak karyawan tetap terlindungi dan kegiatan pelabuhan dapat terus berjalan tanpa hambatan berarti.

Lebih lanjut, Wagiyo menjelaskan bahwa pelayanan pelabuhan dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang jelas statusnya, yaitu PJU, serta kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai otoritas pelaksana di Pelabuhan Probolinggo. Kerjasama ini menjamin bahwa meskipun ada kasus hukum, fungsi utama pelabuhan sebagai pintu gerbang logistik tetap optimal.

Jaminan Kelancaran Operasional Pelabuhan

Kejati Jatim memastikan bahwa meskipun investigasi kasus korupsi PT DABN Probolinggo terus berjalan, operasional pelabuhan tetap berlangsung normal. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik dan perekonomian setempat.

Langkah konkret telah diambil, termasuk pembukaan escrow account untuk gaji karyawan dan penyerahan pengelolaan kepada BUMD PJU serta KSOP sebagai otoritas pelabuhan, menjamin kelangsungan aktivitas penting ini. Prioritas utama adalah menjaga layanan vital pelabuhan agar roda perekonomian Probolinggo tidak terganggu oleh proses hukum.

Keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan banyak pihak yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Kejati berkomitmen menyelesaikan kasus tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari detik.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Kejaksaan Agung Tangkap Eks Kajari Enrekang, Kasus Suap Zakat Rp 16,6 Miliar Mengguncang Publik!
12/24/2025
Bagikan
Kejaksaan Agung menangkap eks Kajari Enrekang terkait suap zakat Rp16,6 miliar yang mengguncang kepercayaan publik nasional secara luas.

Kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan. Mantan Kajari Enrekang, Padeli, ditahan sebagai tersangka korupsi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan kerugian negara Rp 16,6 miliar. Ia juga diduga menerima suap Rp 840 juta. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap integritas penegak hukum dan aliran dana umat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Jebakan Korupsi Dana Zakat, Jerat Mantan Kajari Enrekang

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan Padeli, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Sulawesi Selatan. Penahanan dilakukan setelah Padeli ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang merugikan negara Rp 16,6 miliar. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dana keagamaan.

Penetapan tersangka dan penahanan ini diumumkan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. Padeli diduga kuat menerima suap senilai Rp 840 juta terkait penanganan sebuah perkara. Dugaan suap ini menambah panjang daftar permasalahan hukum yang membelitnya, mencoreng nama institusi kejaksaan.

Penahanan Padeli dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Kejaksaan Agung. Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 Desember 2025. Proses penyidikan intensif diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor lain yang terlibat dalam skandal korupsi dana umat ini.

Misteri Peran ‘SL’ Dan Awal Mula Terbongkarnya Kasus

Dalam kasus ini, Padeli tidak sendirian. Ia dijerat bersama seorang individu berinisial SL, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, Anang Supriatna belum mengungkapkan secara detail peran SL dalam kasus korupsi tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keterlibatan pihak-pihak lain.

Kasus ini mulai terkuak berkat adanya aduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara serius oleh Kejagung. Tim intelijen segera diterjunkan untuk mengumpulkan informasi. “Kami segera tindak lanjuti. Tim intelijen langsung turun,” jelas Anang.

Setelah melalui proses klarifikasi dan pengawasan, bukti-bukti yang cukup kuat ditemukan. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Padeli dan SL. Hasil dari tahap ini kemudian diserahkan kepada penyidik untuk penanganan lebih lanjut.

Baca Juga: Sidang Korupsi HGU Tol Tempino Ditunda, Haji Alim Dirawat di RS

Konstruksi Perkara Yang Disamarkan Dan Ancaman Pencopotan Jabatan

Meskipun kasus ini telah menjadi perhatian publik, Anang belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara korupsi tersebut. Informasi yang diberikan masih terbatas pada dugaan suap yang diterima Padeli dan kerugian negara dari pengelolaan ZIS, publik menuntut transparansi lebih lanjut.

Saat ini, penanganan perkara sepenuhnya berada di tangan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi berjamaah ini.

Sebagai konsekuensi dari penetapan tersangka, Padeli yang kini menjabat sebagai Kajari Bangka Tengah, langsung dicopot dari jabatannya. Ia juga diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya. “Saat ini nanti langsung diberhentikan,” tegas Anang, menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di internal.

Integritas Penegak Hukum Dipertaruhkan

Dugaan penerimaan uang suap sebesar Rp 840 juta oleh Padeli, bersama dengan SL, menjadi poin krusial dalam kasus ini. Dana sebesar ini, yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan perkara, justru menjadi alat transaksional yang melanggar hukum. Ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat.

Kasus korupsi yang melibatkan dana ZIS sebesar Rp 16,6 miliar ini tidak hanya merugikan negara secara finansial. Lebih dari itu, kasus ini telah merusak kepercayaan umat terhadap pengelolaan dana keagamaan. Integritas penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan, justru dipertaruhkan.

Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Diharapkan, semua pihak yang terlibat dapat diungkap dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengungkapan tuntas kasus ini menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menegakkan keadilan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari news.detik.com