BNN, Bea Cukai dan Imigrasi Bongkar Jaringan Vape Isi Narkoba

Bagikan

BNN, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil membongkar jaringan penyelundupan vape yang mengandung narkoba. Operasi gabungan ini menggagalkan ratusan botol.

Bongkar Jaringan Vape Isi Narkoba

Pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti, sementara pihak berwenang meningkatkan pengawasan di titik masuk barang impor. Masyarakat diimbau selalu waspada terhadap produk vape yang mencurigakan.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Operasi Gabungan Ungkap Penyelundupan Liquid Vape

Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil mengungkap jaringan penyelundupan liquid vape yang mengandung narkoba. Operasi ini digelar di beberapa titik pelabuhan dan bandara besar di Indonesia, menyasar pengiriman barang ilegal dari luar negeri.

Penyelundupan narkoba melalui liquid vape semakin marak karena bentuknya menyerupai produk legal yang banyak dijual di pasaran. Modus ini dinilai berbahaya karena target konsumen bisa tanpa sengaja mengonsumsi zat berbahaya. Pihak berwenang menyebutkan, aksi ini dilakukan oleh jaringan internasional dengan tujuan menyebarkan narkoba secara terselubung.

Dalam pengungkapan ini, petugas bekerja sama untuk memeriksa dokumen pengiriman, melakukan penggeledahan, dan menelusuri jalur distribusi. Hasil operasi menunjukkan bahwa jaringan ini memiliki pola pengiriman yang terorganisir dengan baik, sehingga pengawasan ekstra menjadi kunci keberhasilan pengungkapan.

Modus Penyelundupan Liquid Vape Narkoba

Jaringan penyelundup memanfaatkan liquid vape karena bentuknya menyerupai barang konsumsi sehari-hari dan sulit dicurigai. Botol-botol liquid ini disamarkan dalam kemasan resmi produk impor. Beberapa dikirim melalui jasa ekspedisi, sedangkan yang lain melalui jalur penumpang di bandara.

Pihak BNN menyebut, narkoba yang diselundupkan di dalam liquid vape tergolong jenis sintetis dengan efek adiktif tinggi. Hal ini menimbulkan risiko serius bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi target konsumsi. Petugas menekankan pentingnya kesadaran publik terhadap modus baru penyelundupan ini.

Selain itu, modus ini memanfaatkan lemahnya pengawasan pada beberapa titik masuk barang. Para pelaku menggunakan dokumen palsu dan identitas pengirim yang sulit dilacak. Oleh karena itu, operasi gabungan ini bertujuan untuk memutus rantai distribusi dan mengungkap aktor utama di balik jaringan internasional tersebut.

Baca Juga: Eks Kades Dan Bendahara Desa Tilep Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Foya-Foya!​

Penangkapan dan Barang Bukti

Penangkapan dan Barang Bukti

Dalam operasi ini, tim gabungan berhasil menangkap beberapa pelaku yang terlibat dalam jaringan penyelundupan. Mereka diamankan bersama barang bukti berupa ratusan botol liquid vape, dokumen pengiriman palsu, dan peralatan untuk memalsukan kemasan produk. Pelaku kini tengah diperiksa untuk mengetahui struktur jaringan dan kemungkinan adanya penadah di dalam negeri.

BNN menegaskan, penangkapan ini menjadi peringatan bagi pelaku lain agar tidak mencoba menyelundupkan narkoba dengan modus serupa. Kepolisian dan Bea Cukai juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap impor produk elektronik dan konsumsi akan diperketat.

Selain itu, pihak imigrasi bekerja untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan warga negara asing dalam jaringan ini. Upaya koordinasi antar lembaga menunjukkan efektivitas operasi gabungan dalam memutus rantai narkoba lintas negara.

Imbauan dan Langkah Pencegahan

BNN, Bea Cukai, dan Imigrasi mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap produk liquid vape yang tidak jelas asal-usulnya. Warga diminta melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan produk mencurigakan. Kesadaran publik menjadi kunci untuk mencegah penyebaran narkoba melalui modus baru ini.

Pemerintah juga menegaskan akan meningkatkan pengawasan di titik masuk barang impor dan memperketat regulasi terkait perdagangan produk vape. Edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang risiko narkoba melalui media sosial, sekolah, dan komunitas menjadi langkah strategis dalam pencegahan.

Dengan koordinasi antar lembaga dan partisipasi masyarakat, operasi gabungan ini diharapkan mampu memutus jaringan penyelundupan narkoba sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dan menjaga keamanan negara dari peredaran narkoba ilegal.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Utama dari disway.id
  2. Gambar Kedua dari news.detik.com

Similar Posts

  • 29 Juta Warga Tanpa Hunian Layak, Ini Usulan DPR

    Bagikan

    Sebanyak 29 juta warga Indonesia belum memiliki rumah sehingga Waka Komisi V DPR menyampaikan sejumlah saran strategis untuk pemerintah.

    29 Juta Warga Tanpa Hunian Layak, Ini Usulan DPR

    Angka tersebut mencerminkan persoalan serius di sektor perumahan nasional yang belum sepenuhnya teratasi. Wakil Ketua Komisi V DPR RI pun angkat bicara dengan memberikan sejumlah saran strategis agar pemerintah dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Krisis Hunian Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar

    Kekurangan rumah atau backlog perumahan masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional. Jumlah warga yang belum memiliki rumah dinilai terlalu besar dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru jika tidak segera ditangani secara sistematis.

    Menurut Waka Komisi V, masalah hunian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat. Harga rumah yang terus meningkat tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga kepemilikan rumah kian sulit dijangkau.

    Ia menekankan bahwa negara harus hadir secara lebih aktif dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak. Perumahan, kata dia, bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan dan stabilitas keluarga.

    Perlu Peran Kuat Pemerintah Pusat Dan Daerah

    Pemerintah pusat dinilai perlu memperkuat kebijakan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat. Koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program perumahan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Pemerintah daerah juga didorong lebih proaktif menyediakan lahan dan menyederhanakan perizinan. Hambatan birokrasi yang panjang sering kali membuat pembangunan rumah bersubsidi terhambat dan tidak tepat sasaran.

    Waka Komisi V menilai, tanpa dukungan serius dari daerah, target penyediaan rumah akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus menjadi prioritas bersama.

    Baca Juga: LAPSI Laporkan Dugaan Ketidakjelasan Aset Kendaraan Dinas

    Skema Pembiayaan Harus Lebih Inklusif

    Skema Pembiayaan Harus Lebih Inklusif

    Selain kebijakan dan pembiayaan, Waka Komisi V juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam program perumahan nasional. Data penerima manfaat yang belum terintegrasi dinilai kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga potensi tumpang tindih bantuan. Pemerintah diminta memastikan basis data terpadu agar bantuan perumahan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

    DPR mendorong agar pemerintah memperluas skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Subsidi bunga, bantuan uang muka, hingga skema sewa beli dinilai bisa menjadi alternatif solusi. Lebih jauh, DPR mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga kualitas lingkungan. Ketersediaan akses air bersih, sanitasi, transportasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi bagian dari perencanaan hunian, agar rumah yang dibangun benar-benar layak dan berkelanjutan.

    Perumahan Sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang

    Waka Komisi V menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.

    Ia juga menekankan perlunya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan hunian rakyat. Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pembangunan rumah dinilai dapat dipercepat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Namun, kerja sama tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keterjangkauan harga dan kualitas bangunan.

    Dengan kebijakan yang tepat, persoalan 29 juta warga tanpa rumah bukan hanya bisa dikurangi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari news.detik.com
    • Gambar Kedua dari nasional.sindonews.com

  • Heboh! Kaur Keuangan Desa Petir Serang Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Kini Buron!​

    Bagikan

    Seorang Kaur Keuangan Desa Petir, Serang, diduga menggelapkan dana miliaran rupiah dan kini menjadi buron aparat.

    Heboh! Kaur Keuangan Desa Petir Serang Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Kini Buron!​ ​

    Kasus dugaan korupsi kembali mencoreng pemerintahan desa di Indonesia. Sorotan kini tertuju pada Desa Petir, Serang, Banten, di mana oknum Kaur Keuangan diduga menggelapkan dana kas desa miliaran rupiah. Skandal ini mengguncang warga dan menarik perhatian aparat penegak hukum yang tengah memburu pelaku.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Misteri Hilangnya Dana Desa

    Kasus ini bermula dari temuan selisih mencurigakan dalam laporan keuangan Desa Petir untuk Tahun Anggaran 2025. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru lenyap secara misterius dari rekening kas desa. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

    Polres Serang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ini. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan adanya transaksi-transaksi janggal yang mengarah pada satu nama, yaitu Yolly Sanjaya, Kaur Keuangan Desa Petir. Pihak kepolisian mulai mendalami setiap jejak digital dan aliran dana yang mencurigakan.

    Andi Kurniady ES, Kasat Reskrim Polres Serang, mengonfirmasi bahwa Yolly Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Yolly berhasil melarikan diri sebelum dapat ditangkap, sehingga kini ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Upaya pencarian terus dilakukan untuk membawa Yolly ke meja hijau.

    Modus Operandi Yang Licik

    Yolly Sanjaya diduga menggunakan modus operandi yang cukup licik untuk menguras kas desa. Ia tidak hanya mentransfer uang ke rekening pribadinya, tetapi juga memanfaatkan rekening milik aparat desa lain sebagai “pintu masuk” untuk melakukan penyelewengan. Setelah dana masuk ke rekening aparat desa, Yolly langsung menarik kembali uang tersebut.

    Selain itu, Yolly juga diketahui mentransfer dana ke rekening pribadi Kaur Perencanaan dan Kaur Umum dengan dalih untuk kegiatan desa. Namun, uang tersebut tidak pernah sampai ke tujuan yang sebenarnya dan langsung kembali ke kantong pribadi Yolly. Tindakan ini menunjukkan perencanaan yang matang dalam melancarkan aksinya.

    Yang lebih mengejutkan, Yolly bahkan mentransfer uang ke rekening seorang petugas kebersihan yang ternyata sudah meninggal dunia. Ia memanfaatkan kartu ATM milik almarhum untuk melakukan transaksi fiktif. Ini menunjukkan betapa nekatnya Yolly dalam upayanya menyembunyikan jejak kejahatannya.

    Baca Juga: Korupsi Dana Pramuka Labuhanbatu, Jaksa Periksa 53 Saksi

    Dampak Dan Kerugian Negara

    Dampak Dan Kerugian Negara​ ​

    Total anggaran yang disalahgunakan oleh Yolly Sanjaya diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 1.009.359.572. Jumlah ini merupakan selisih antara total dana yang masuk ke rekening kas desa per Agustus 2025 dengan realisasi APBDes. Kerugian sebesar ini tentu sangat merugikan masyarakat Desa Petir yang seharusnya menikmati manfaat dari dana tersebut.

    Dana yang digelapkan seharusnya dapat digunakan untuk berbagai program vital seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, karena ulah satu oknum, harapan dan kesejahteraan warga harus tertunda. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

    Jerat Hukum Dan Perburuan Tersangka

    Atas perbuatannya, Yolly Sanjaya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukuman berat menanti Yolly jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

    Polres Serang telah menerbitkan DPO untuk Yolly Sanjaya dan berharap masyarakat dapat memberikan informasi terkait keberadaannya. Kerja sama dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

    Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa kejahatan tidak akan pernah tersembunyi selamanya dan hukum akan selalu mengejar para pelakunya. Semoga Yolly Sanjaya segera tertangkap dan keadilan dapat ditegakkan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari serang.indonesiasatu.co.id
    • Gambar Kedua dari kepri.bpk.go.id

  • Geger Ponorogo! Kejari Obrak-Abrik Kantor Dinsos, Ada Apa Dengan Bansos Rakyat Miskin?

    Bagikan

    Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos terkait dugaan korupsi dana bansos, memicu kehebohan dan pertanyaan publik.

    Geger Ponorogo! Kejari Obrak-Abrik Kantor Dinsos, Ada Apa dengan Bansos Rakyat Miskin?​​

    Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, diguncang penggeledahan mendadak Kejari Ponorogo. Aksi ini menindak dugaan korupsi dana bansos yang merugikan masyarakat. Penyelidikan bertujuan membongkar praktik penyimpangan di balik program kesejahteraan rakyat. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Penggeledahan Mendadak, Bukti Terkumpul

    Tim penyidik dari Kejari Ponorogo melakukan penggeledahan selama hampir dua jam di Kantor Dinsos Kabupaten Ponorogo. Operasi ini merupakan bagian dari peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi. Fokus utama penggeledahan adalah pengumpulan alat bukti tambahan.

    Beberapa ruangan menjadi sasaran tim penyidik, termasuk bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta bidang perlindungan dan jaminan sosial. Ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi diduga melibatkan pengelolaan program bansos yang vital bagi kelompok rentan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan tindakan ini sebagai upaya pengumpulan bukti.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen ini diduga kuat menjadi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi bansos tersebut. Penyitaan ini menjadi langkah krusial untuk mengungkap kebenaran dan menindak para pelaku yang merugikan negara serta masyarakat.

    Rentang Waktu Dugaan Korupsi Dan Kerugian Negara

    Dugaan tindak pidana korupsi bansos ini ditengarai terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara tahun 2023 hingga 2024. Periode ini mencakup dua tahun anggaran, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan jika benar terjadi penyelewengan. Fokus Kejari adalah mengungkap skala dan modus operandi korupsi selama periode tersebut.

    Meskipun dugaan korupsi telah tercium, besaran pasti kerugian negara masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Proses perhitungan ini memerlukan analisis cermat terhadap dokumen-dokumen yang disita dan keterangan saksi. “Untuk nilai kerugian negara masih kami dalami,” tegas Agung Riyadi, menandakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.

    Penentuan nilai kerugian negara menjadi kunci untuk menetapkan pasal dan hukuman yang tepat bagi para terduga pelaku. Angka ini akan menjadi dasar tuntutan hukum dan menunjukkan seberapa besar dampak penyimpangan terhadap keuangan publik yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Baca Juga: Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Pemeriksaan Saksi Dan Peran Pimpinan Kejari

    Pemeriksaan Saksi Dan Peran Pimpinan Kejari​​

    Selain penggeledahan dan penyitaan dokumen, penyidik Kejari Ponorogo juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, setidaknya empat orang telah diperiksa, dan semuanya berasal dari lingkungan Dinas Sosial Ponorogo. Ini mengindikasikan bahwa dugaan penyimpangan mungkin melibatkan oknum internal dinas tersebut.

    Identitas dan status keempat saksi tersebut belum dapat diungkapkan ke publik oleh pihak Kejari. “Sudah ada beberapa saksi yang kami panggil. Untuk status dan identitasnya belum bisa kami sampaikan,” kata Agung, menjaga kerahasiaan proses penyidikan demi kelancaran pengungkapan kasus.

    Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya. Kehadiran pimpinan tertinggi Kejari menunjukkan keseriusan dan komitmen institusi dalam menegakkan hukum dan membongkar dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan sosial di daerah tersebut. Ini adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi.

    Komitmen Pemberantasan Korupsi Bansos

    Kasus dugaan korupsi bansos ini menjadi perhatian serius bagi Kejari Ponorogo, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin. Penyelewengan dana bansos bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral terhadap kelompok yang paling membutuhkan uluran tangan pemerintah.

    Penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat Ponorogo. Pengungkapan tuntas kasus ini akan menjadi preseden penting bahwa praktik korupsi, terutama yang menyentuh program sosial, tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.

    Kejari Ponorogo berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, menyeret siapa pun yang terlibat ke meja hijau. Ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan integritas.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari jatim.antaranews.com
    • Gambar Kedua dari radarmadiun.jawapos.com

  • Kisah Bupati Bekasi Ade Kuswara Dan Jebakan Korupsi

    Bagikan

    Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang dibanggakan ayahnya sebagai sosok berdedikasi, kini harus menghadapi kenyataan pahit.

    Kisah Bupati Bekasi Ade Kuswara Dan Jebakan Korupsi

    ​Bersama sang ayah, HM Kunang, ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menandai sebuah akhir tragis dari perjalanan politik yang menjanjikan.​ Kisah ini menjadi cermin betapa tipisnya batas antara kehormatan dan kehancuran dalam lingkaran kekuasaan.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Sang Ayah Membanggakan, Kini Tersandung Bersama

    HM Kunang pernah dengan bangga menceritakan dedikasi putranya, Ade Kuswara, sejak kecil dalam membantu orang tua dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Pujian ini diungkapkan pada Februari 2025, tak lama setelah Ade dilantik sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030, menjadikannya bupati termuda dalam sejarah Kabupaten Bekasi pada usia 31 tahun 6 bulan.

    Ade Kuswara baru saja resmi dilantik bersama Wakil Bupati Asep Surya Atmaja setelah memenangkan Pilkada 2024. Sebelumnya, ia adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, meniti karier politik yang tampak cerah. Sang ayah, HM Kunang, kala itu, tak henti-hentinya berharap kepemimpinan putranya membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Kabupaten Bekasi.

    Namun, harapan dan kebanggaan itu kini sirna. Ade dan HM Kunang justru kompak terjaring OTT KPK pada Kamis (18/12). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan yang mencapai nilai fantastis Rp 9,5 miliar, sebuah ironi yang menyayat hati bagi siapa pun yang mengikuti perjalanan mereka.

    Ijon Proyek Dan Jebakan Korupsi

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini bermula setelah Ade dilantik pada akhir 2024. Ade menjalin komunikasi dengan kontraktor SRJ, yang dikenal kerap mengerjakan proyek di Kabupaten Bekasi. Modus operandi yang terungkap adalah penerimaan “ijon” atau uang muka agar seseorang mendapatkan proyek, meskipun proyeknya sendiri belum ada.

    Asep Guntur mengungkap bahwa Ade dan HM Kunang menerima ijon tersebut sebanyak empat kali. Total uang yang diserahkan oleh SRJ kepada Ade dan HM Kunang melalui perantara mencapai Rp 9,5 miliar. Ini menunjukkan praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan beberapa pihak, memanfaatkan posisi kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

    Atas perbuatannya, Ade dan HM Kunang dijerat dengan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukuman berat menanti keduanya, menjadi pelajaran pahit bagi pejabat publik lainnya.

    Baca Juga: 29 Juta Warga Tanpa Hunian Layak, Ini Usulan DPR

    Harta Kekayaan Fantastis Dan Jejak Pendahulu

    Harta Kekayaan Fantastis Dan Jejak Pendahulu

    Ade Kuswara tercatat memiliki harta kekayaan yang sangat besar, mencapai Rp 79,1 miliar. Berdasarkan LHKPN di situs resmi KPK, Ade memiliki 31 bidang tanah di Bekasi, Karawang, dan Cianjur dengan total nilai Rp 76,5 miliar. Harta ini jauh melampaui rata-rata pejabat publik, menimbulkan pertanyaan mengenai asal-usulnya.

    Selain tanah, Ade juga memiliki koleksi kendaraan mewah, termasuk Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp 400 juta (hadiah), Jeep Wrangler warisan Rp 650 juta, dan Ford Mustang hasil jerih payah sendiri senilai Rp 1,4 miliar. Ditambah harta bergerak lainnya Rp 43 juta serta kas dan setara kas Rp 147,9 juta, tanpa utang, total kekayaannya mencapai Rp 79.168.051.653.

    Kasus Ade Kuswara ini mengingatkan pada pendahulunya, Neneng Hasanah Yasin, yang juga mantan Bupati Bekasi. Neneng dilantik pada usia 31 tahun 10 bulan, hanya sedikit lebih tua dari Ade, dan juga ditangkap KPK pada tahun 2018. Neneng telah dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan kini telah bebas, sebuah siklus korupsi yang seolah berulang di Kabupaten Bekasi.

    Dampak Dan Pelajaran Penting

    Tertangkapnya Ade Kuswara dan ayahnya oleh KPK mengirimkan pesan keras bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan di tengah puncak kekuasaan sekalipun.

    Penangkapan ini juga menyoroti pentingnya integritas bagi para pejabat publik, terutama mereka yang baru menjabat. Godaan korupsi, dalam bentuk ijon proyek atau bentuk lainnya, selalu mengintai. Pendidikan antikorupsi dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

    Publik berharap penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan membersihkan birokrasi dari praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari news.detik.com
    • Gambar Kedua dari metrotvnews.com

  • Eks Kades Dan Bendahara Desa Tilep Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Foya-Foya!​

    Bagikan

    Dua mantan pejabat desa terseret kasus korupsi, diduga menilap dana Rp1,1 miliar untuk bersenang-senang pribadi mewah.

    Eks Kades Dan Bendahara Desa Tilep Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Foya-Foya!​ ​

    Kabar mengejutkan datang dari Desa Administratif Ainena, Seram Bagian Timur, Maluku. Dua mantan pejabat desa diduga menyelewengkan dana desa hingga miliaran rupiah. Penyerahan tersangka ke kejaksaan pada Senin, 5 Januari 2026, menandai langkah tegas penegakan hukum.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Pelimpahan Tersangka Korupsi Dana Desa

    Polres Seram Bagian Timur resmi menyerahkan dua tersangka kasus korupsi dana desa Ainena kepada Kejaksaan Negeri setempat. Kedua tersangka, M. Ansar Kakat selaku mantan penjabat kepala desa dan Enci Safrin Kakat sebagai mantan bendahara desa, diserahkan dengan tangan terborgol, menegaskan keseriusan penanganan kasus ini.

    Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Timur, AKP Rahmat Ramdani, menjelaskan bahwa pelimpahan ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Proses hukum yang panjang akhirnya mencapai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti, siap untuk dilanjutkan ke meja hijau.

    Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan memastikan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tidak diselewengkan.

    Modus Operandi Dan Kerugian Negara

    Selama periode tahun 2021 hingga 2023, Desa Administratif Ainena menerima dana desa dan alokasi dana desa yang fantastis, mencapai total Rp 3,15 miliar. Namun, alih-alih digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat, sebagian besar anggaran tersebut justru disalahgunakan oleh kedua tersangka.

    Menurut keterangan Rahmat, kedua tersangka menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi. Lebih memprihatinkan, dana tersebut juga dipakai untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam, menunjukkan gaya hidup hedonis yang kontras dengan amanah yang diemban.

    Hasil audit Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur mengungkap bahwa kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai angka yang sangat besar, yaitu Rp 1,16 miliar. Rincian kerugian ini menunjukkan pola penyelewengan yang terjadi secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, merugikan keuangan negara dan masyarakat desa secara signifikan.

    Baca Juga: Eks Dirut PT RSA Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi BUMD Cilacap

    Rincian Kerugian Dan Proses Hukum Selanjutnya

    Rincian Kerugian Dan Proses Hukum Selanjutnya​ ​

    Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan kedua tersangka tercatat secara rinci. Pada tahun 2021, kerugian mencapai Rp 303.084.673. Kemudian, angka tersebut melonjak pada tahun 2022 menjadi Rp 484.905.465, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 374.413.375. Angka-angka ini menggambarkan besarnya dana publik yang tidak sampai ke tujuan yang semestinya.

    Selain penyerahan tersangka, barang bukti yang ikut dilimpahkan ke kejaksaan juga cukup banyak. Ini termasuk 62 dokumen terkait kasus tersebut, uang tunai ratusan juta rupiah, BPKB motor, dan sepeda motor yang diduga merupakan hasil dari tindak korupsi. Barang bukti ini akan menjadi dasar kuat dalam pembuktian di persidangan.

    AKP Rahmat Ramdani menambahkan bahwa dengan penyerahan ini, kewenangan kepolisian dalam penanganan kasus tersebut dinyatakan selesai. Selanjutnya, kasus ini sepenuhnya akan ditangani oleh pihak kejaksaan hingga proses persidangan, di mana putusan hukum akan dijatuhkan. Masyarakat menantikan keadilan ditegakkan.

    Kronologi Penyelidikan Hingga Penetapan Tersangka

    Kasus korupsi dana desa ini mulai mencuat ke permukaan dan diselidiki oleh pihak kepolisian setelah adanya laporan dari masyarakat. Laporan tersebut masuk pada bulan Agustus 2024, menandakan peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana publik di tingkat desa.

    Menanggapi laporan tersebut, polisi segera melakukan upaya penyelidikan secara mendalam. Proses penyelidikan yang cermat dan berkesinambungan akhirnya membuahkan hasil. Setelah serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan bukti, kedua tersangka ditetapkan pada Maret 2025.

    Perjalanan kasus ini dari laporan masyarakat hingga penetapan tersangka menunjukkan komitmen penegak hukum dalam memberantas korupsi. Diharapkan, proses pengadilan akan berjalan transparan dan adil, memberikan hukuman setimpal kepada pelaku serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari regional.kompas.com
    • Gambar Kedua dari magisteroflaw.univpancasila.ac.id

  • Eks Dirut PT RSA Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi BUMD Cilacap

    Bagikan

    Eks Direktur Utama PT RSA dituntut 18 tahun penjara atas kasus korupsi BUMD Kabupaten Cilacap senilai Rp 237 miliar.

    Eks Dirut PT RSA Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Korupsi BUMD Cilacap

    Jaksa menilai terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang, melakukan manipulasi laporan keuangan, dan kerja sama fiktif yang merugikan keuangan negara. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan BUMD dan penegakan hukum yang tegas.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Eks Dirut PT RSA Hadapi Tuntutan Berat Jaksa

    Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Direktur Utama PT Rumpun Sari Antan (RSA), sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cilacap, dengan hukuman 18 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan perkara korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi setempat.

    Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 237 miliar. Perbuatan tersebut dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan BUMD yang transparan dan akuntabel.

    Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda dan uang pengganti. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana tambahan berupa kurungan penjara.

    Fakta dan Cara Tindak Korupsi

    Kasus ini bermula dari pengelolaan keuangan PT RSA yang dinilai tidak sesuai dengan aturan. Jaksa mengungkapkan bahwa terdakwa diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk mengendalikan sejumlah proyek dan transaksi keuangan perusahaan daerah tersebut.

    Modus yang digunakan antara lain pengeluaran dana tanpa dasar yang sah, manipulasi laporan keuangan, serta kerja sama fiktif dengan pihak ketiga. Akibat perbuatan tersebut, keuangan PT RSA mengalami kerugian besar yang berdampak langsung pada keuangan daerah Kabupaten Cilacap.

    Dalam persidangan, jaksa juga menghadirkan sejumlah saksi dan ahli yang menguatkan dakwaan. Bukti-bukti berupa dokumen keuangan, kontrak kerja sama, serta hasil audit lembaga berwenang menjadi dasar kuat dalam penyusunan tuntutan terhadap terdakwa.

    Baca Juga: [HOAKS] BLT UMKM 2026 Rp 50 Juta Viral, Pemerintah Tegaskan Info Palsu!

    Dampak Kerugian Bagi Daerah

    Dampak Kerugian Bagi Daerah

    Kerugian negara sebesar Rp 237 miliar dinilai sangat signifikan dan berdampak luas terhadap pembangunan daerah. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan pengembangan usaha daerah justru disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sah.

    Pemerintah Kabupaten Cilacap menyayangkan terjadinya kasus tersebut karena BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan daerah pun ikut terdampak akibat kasus korupsi yang menyeret pimpinan tertingginya.

    Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap BUMD. Pengelolaan yang tidak transparan dan lemahnya sistem pengendalian internal dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan dalam skala besar.

    Penegakan Hukum dan Harapan Masyarakat

    Jaksa menegaskan bahwa tuntutan 18 tahun penjara dijatuhkan sebagai bentuk keseriusan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan BUMD. Hukuman berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik dan pengelola perusahaan daerah lainnya.

    Masyarakat Cilacap berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tuntutan dan fakta persidangan. Publik juga menilai penting adanya pemulihan kerugian negara agar dana daerah dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

    Ke depan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola BUMD. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, kasus serupa diharapkan tidak kembali terjadi dan kepercayaan publik terhadap institusi daerah dapat dipulihkan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari detik.com
    2. Gambar Kedua dari detik.com