|

Heboh Dana Desa Sidomulyo, Kades Willy Buka Suara Klarifikasi Isu Miring!

Bagikan

Kepala Desa Sidomulyo, Willy Efendi, memberikan klarifikasi atas isu miring Dana Desa, menegaskan semua proses transparan dan sesuai aturan.

Kepala Desa Sidomulyo Willy Efendi memberikan klarifikasi atas isu miring Dana Desa

Kabar miring terkait pengelolaan Dana Desa 2024–2025 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jatirogo, Tuban, ramai dibicarakan di media daring. Menanggapi isu ini, Kepala Desa Willy Efendi memberikan klarifikasi, menegaskan seluruh proses dijalankan sesuai mekanisme dan regulasi untuk menjaga transparansi serta kepercayaan masyarakat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Willy Efendi menegaskan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Sidomulyo berjalan sesuai mekanisme dan regulasi. Mulai perencanaan matang, pelaksanaan terstruktur, hingga pelaporan pertanggungjawaban, semuanya mengikuti pedoman yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Senin, 2 Februari 2026.

Beliau membantah dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang beredar di masyarakat. Setiap kegiatan dibiayai Dana Desa disusun sesuai aturan pemerintah dan dilaksanakan secara terbuka. Prinsip transparansi menjadi komitmen utama Pemerintah Desa Sidomulyo dalam pengelolaan keuangan.

“Pengelolaan Dana Desa tahun 2024 dan 2025 sudah kami jalankan sesuai ketentuan,” ujar Willy Efendi saat dikonfirmasi. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Desa Sidomulyo akan selalu berpedoman pada regulasi yang ada dan berupaya menjaga transparansi di setiap kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan memastikan akuntabilitas.

Alokasi Anggaran Rp24 Juta (2024) Dan Rp20 Juta (2025)

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah penggunaan anggaran Dana Desa sebesar Rp24 juta pada tahun 2024. Willy Efendi menjelaskan bahwa alokasi tersebut bukan semata-mata digunakan untuk peringatan hari jadi desa saja. Melainkan, dana tersebut merupakan bagian dari paket operasional Pemerintah Desa Sidomulyo.

Anggaran Rp24 juta tersebut mencakup berbagai dukungan terhadap kegiatan kedinasan dan seremonial desa yang sifatnya operasional. Willy menegaskan, “Dana itu merupakan satu paket operasional pemerintah desa, bukan hanya untuk satu kegiatan saja.” Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan persepsi yang salah di masyarakat terkait penggunaan dana.

Situasi serupa juga berlaku untuk tahun anggaran 2025. Pemerintah Desa Sidomulyo mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp20 juta dengan peruntukan yang sama. Dana ini juga ditujukan untuk mendukung beberapa kegiatan yang masuk dalam kebutuhan operasional pemerintahan desa, memastikan roda pemerintahan berjalan lancar sepanjang tahun.

Baca Juga: Heboh! Saksi Kasus Korupsi Chromebook Minta Rp 225 Juta Untuk Beli Motor Moge

Imbauan Kepada Masyarakat, Bijak Dalam Menerima Informasi

Imbauan Kepada Masyarakat, Bijak Dalam Menerima Informasi

Melihat isu yang berkembang, Willy Efendi mengimbau masyarakat Desa Sidomulyo agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Beliau menekankan pentingnya sikap cermat dan bijak dalam menyikapi setiap isu yang beredar di ruang publik. Hal ini demi menjaga kerukunan dan menghindari perpecahan.

“Kami berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam menerima informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya. Edukasi mengenai pentingnya validasi informasi menjadi krusial di era digital ini, di mana berita dapat menyebar dengan sangat cepat dan terkadang tanpa dasar yang kuat.

Pemerintah Desa Sidomulyo berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh warganya. Mereka berharap partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah informasi, sehingga tidak ada lagi dugaan-dugaan yang tidak berdasar yang dapat mengganggu kinerja pemerintah desa.

Keterbukaan Informasi, Ruang Dialog di Balai Desa

Sebagai wujud nyata dari komitmen keterbukaan, Pemerintah Desa Sidomulyo membuka pintu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan penjelasan lebih rinci. Warga yang masih memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih detail mengenai pengelolaan Dana Desa dipersilakan datang langsung.

“Jika masih ada yang ingin mengetahui lebih detail, silakan datang ke Balai Desa Sidomulyo pada jam kerja. Kami siap memberikan penjelasan secara terbuka,” pungkas Willy Efendi. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjaga komunikasi dua arah dengan warganya.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, di mana masyarakat merasa nyaman untuk bertanya dan mendapatkan informasi yang jelas. Keterbukaan seperti ini adalah pondasi penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

  • Gambar Utama dari beritakeadilan.com
  • Gambar Kedua dari tangerangkota.go.id

Similar Posts

  • Tegas! DPRD Usulkan Bansos Dicabut Untuk Keluarga Pelaku Tawuran

    Bagikan

    DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebijakan tegas keluarga pelaku tawuran tidak lagi berhak menerima bantuan sosial (bansos).

    Tegas! DPRD Usulkan Bansos Dicabut Untuk Keluarga Pelaku Tawuran

    Langkah ini bertujuan memberi efek jera, mendorong pengawasan orang tua, dan menekan angka tawuran remaja di ibu kota. Pemerintah dan masyarakat menanggapi usulan ini dengan beragam reaksi, dari dukungan hingga kekhawatiran soal keadilan sosial.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Tegas DPRD Bansos Dicabut Bagi Keluarga Pelaku Tawuran

    Anggota DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebijakan tegas terkait keluarga pelaku tawuran di ibu kota. Usulan ini menyatakan bahwa keluarga yang anak atau anggota keluarganya terlibat tawuran tidak lagi berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menekan angka tawuran.

    Menurut legislator, tawuran yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta tidak hanya membahayakan nyawa pelaku, tetapi juga meresahkan masyarakat sekitar. DPRD DKI menekankan bahwa sanksi sosial, termasuk pemotongan bansos, dapat menjadi efek jera bagi keluarga agar turut mengawasi dan mendidik anak-anaknya.

    Usulan ini muncul setelah evaluasi sejumlah kasus tawuran yang melibatkan remaja, di mana pihak keluarga dinilai kurang mengawasi perilaku anak. DPRD berharap kebijakan ini bisa meningkatkan tanggung jawab sosial orang tua, sekaligus mendukung upaya pemerintah menurunkan angka kriminalitas remaja di Jakarta.

    Mengapa Usulan Ini Dilontarkan

    Usulan pemotongan bansos bagi keluarga pelaku tawuran didasari beberapa pertimbangan. Pertama, DPRD DKI menilai bantuan sosial seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkannya secara positif, bukan untuk mendukung perilaku kriminal.

    Kedua, langkah ini diharapkan mendorong peran aktif keluarga dalam pengawasan anak. Dengan risiko kehilangan bantuan sosial, keluarga dipicu untuk lebih tegas dalam mendidik anak agar tidak terlibat tawuran.

    Ketiga, kebijakan ini dianggap sebagai bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk menekan kekerasan dan tawuran remaja. DPRD berharap, kombinasi pengawasan keluarga dan sanksi sosial dapat menurunkan angka insiden tawuran yang meresahkan masyarakat.

    Baca Juga: Heboh! Kaur Keuangan Desa Petir Serang Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Kini Buron!​

    Tanggapan Pemerintah dan Warga

    Tanggapan Pemerintah dan Warga

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut usulan DPRD dengan hati-hati. Pihak dinas sosial menekankan perlunya kajian lebih mendalam agar kebijakan pemotongan bansos tetap adil dan tidak menimbulkan konflik sosial. Mereka juga menekankan pentingnya pendampingan bagi keluarga agar anak yang bersangkutan mendapat rehabilitasi atau pembinaan.

    Di sisi masyarakat, respons beragam. Beberapa warga mendukung langkah ini karena dianggap tegas dan bisa memberi efek jera. Mereka menilai keluarga harus ikut bertanggung jawab atas perilaku anak yang meresahkan lingkungan.

    Namun, sebagian pihak menilai kebijakan ini perlu hati-hati agar tidak menambah beban ekonomi keluarga. Mereka menekankan perlunya program pendampingan dan edukasi bagi keluarga dan remaja, sehingga sanksi sosial bisa efektif tanpa merugikan warga tidak bersalah.

    Upaya Pencegahan dan Alternatif

    Selain pemotongan bansos, DPRD DKI juga mendorong program pencegahan tawuran. Program ini meliputi pelatihan karakter bagi remaja, pembinaan komunitas, dan kegiatan positif di lingkungan sekolah atau kampung.

    Pemerintah juga menyiapkan alternatif seperti program magang, olahraga, dan seni yang dapat menyalurkan energi remaja ke arah yang lebih produktif. Langkah ini diharapkan bisa mencegah tawuran sejak dini, sekaligus mendukung pengembangan potensi anak-anak di Jakarta.

    Terakhir, DPRD menekankan pentingnya kolaborasi antara keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Pemotongan bansos hanyalah salah satu bagian dari strategi, sementara edukasi dan pembinaan menjadi kunci utama agar remaja dapat tumbuh disiplin dan bertanggung jawab.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari kabarin.com
    2. Gambar Kedua dari kabarin.com

  • Noel Ungkap Partai Berawalan “K” Terlibat Kasus Korupsi K3

    Bagikan

    Noel menuding partai berinisial “K” terlibat kasus korupsi K3, memicu sorotan publik dan pertanyaan soal integritas politik.

    Noel Ungkap Partai Berawalan “K” Terlibat Kasus Korupsi K3 700

    Skandal korupsi K3 kembali memanas. Noel secara tegas menyebut partai dengan huruf “K” ikut terjerat, menimbulkan sorotan luas dan pertanyaan soal akuntabilitas politik di tengah masyarakat. Temukan detail tudingan dan respons publik berikut ini di Uang Rakyat.

    Noel Sebut Partai Dan Ormas Terlibat Kasus Pemerasan K3

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, angkat bicara terkait kasus pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Noel menuding ada partai politik yang namanya mengandung huruf “K” serta sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) non-agama yang ikut menikmati praktik tersebut.

    Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026), Noel enggan menyebut nama maupun warna partai dan ormas yang dimaksud. Partainya ada huruf K-nya. Udah itu dulu clue-nya, ucapnya singkat kepada awak media. Ia juga menegaskan bahwa praktik pemerasan tersebut tidak dilakukannya sendirian.

    Noel menyatakan akan membuka identitas partai dan ormas tersebut ke publik pekan depan, namun hingga saat ini masih menahan informasi tersebut. Pernyataan ini memicu sorotan publik terkait keterlibatan politik dan organisasi dalam kasus pemerasan yang merugikan negara.

    Sidang Perdana Noel Dan Pengakuan Bersalah

    Noel telah menjalani sidang perdana sebagai terdakwa kasus pemerasan sertifikasi K3 pada 19 Januari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia mengakui perbuatannya dan menegaskan kesediaannya bertanggung jawab atas tindakannya. Harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan saya, kata Noel usai persidangan.

    Ia menekankan penghormatan terhadap proses hukum yang berjalan dan menyatakan bahwa semua tindakannya sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan. Pengakuan ini menjadi poin penting karena menunjukkan kesadaran hukum dan transparansi dirinya di hadapan publik.

    Namun, Noel juga menekankan bahwa praktik pemerasan ini bukanlah tindakan pribadi semata. Menurutnya, ada keterlibatan pihak lain, termasuk satu partai politik dan satu ormas, yang turut menikmati keuntungan dari skema pemerasan tersebut. Pernyataan ini membuka spekulasi luas tentang jaringan dan modus operandi yang lebih besar di balik kasus ini.

    Baca Juga: Era Baru Pengawasan: Kementrans Andalkan Sistem Digital Anti-Korupsi

    Rincian Dakwaan Dan Tersangka Lain

    Rincian Dakwaan Dan Tersangka Lain 700

    Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Noel dituduh meminta jatah sebesar Rp 3,3 miliar dan satu unit motor Ducati terkait proses pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Tenaga Kerja. Besaran ini menunjukkan skala besar praktik pemerasan yang dilakukan di lingkungan kementerian.

    Selain Noel, terdapat sepuluh orang lain yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Mereka adalah Temurila, Miki Mahfud, Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi. Kesepuluh terdakwa ini menjalani proses hukum secara paralel, menunjukkan adanya jaringan yang terstruktur dalam praktik pemerasan ini.

    Proses persidangan saat ini masih berlangsung dan menjadi perhatian publik, karena menyingkap pola korupsi dan kolusi di lingkungan kementerian yang semestinya bertugas menjaga keselamatan kerja dan kepatuhan K3.

    Respons Publik Dan Implikasi Politik

    Pernyataan Noel yang menuding partai dan ormas menimbulkan kehebohan di media sosial dan kalangan pengamat politik. Publik menunggu identitas partai dan ormas yang terlibat agar bisa menilai sejauh mana praktik politik dan organisasi memengaruhi kasus korupsi.

    Para pakar hukum menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk memastikan akuntabilitas. Jika dugaan keterlibatan partai politik dan ormas terbukti, hal ini bisa menjadi preseden bagi penegakan hukum terhadap aktor politik dan organisasi masyarakat yang terlibat praktik ilegal.

    Noel sendiri menegaskan akan membeberkan informasi lebih lengkap pada pekan depan, yang diharapkan dapat membuka fakta baru. Hingga saat ini, publik dan aparat hukum menunggu perkembangan kasus sambil menyoroti integritas institusi politik dan pengawasan K3 di Indonesia.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari tempo.co
    • Gambar Kedua dari mediakaltim.com

  • Menteri Trenggono Tinjau Progres Kampung Nelayan Bantul Kesejahteraan

    Bagikan

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Siti Nurbaya Trenggono, meninjau langsung progres pembangunan Kampung Nelayan di Bantul.

    Menteri Trenggono Tinjau Progres Kampung Nelayan Bantul Kesejahteraan

    Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui dermaga modern, pasar ikan, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Kunjungan Menteri juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat pesisir untuk pemberdayaan berkelanjutan.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Menteri Trenggono Cek Proyek Kampung Nelayan Bantul

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Siti Nurbaya Trenggono, melakukan kunjungan langsung ke Bantul untuk meninjau progres pembangunan Kampung Nelayan, program unggulan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kunjungan ini dilaksanakan pada awal Januari 2026, dan mendapat perhatian luas dari masyarakat setempat serta media.

    Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono meninjau berbagai fasilitas yang sedang dibangun, mulai dari tempat pelelangan ikan modern, dermaga perahu, hingga fasilitas pendukung seperti sarana pendidikan dan kesehatan bagi nelayan dan keluarganya. Program ini diharapkan menjadi model pemberdayaan nelayan yang berkelanjutan.

    Selain mengecek fisik pembangunan, Menteri Trenggono juga berdialog langsung dengan warga nelayan. Warga menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sarana penunjang kehidupan mereka, termasuk akses permodalan, teknologi penangkapan ikan modern, dan pelatihan keterampilan tambahan.

    Progres Pembangunan Kampung Nelayan

    Hingga saat ini, progres pembangunan Kampung Nelayan di Bantul telah mencapai sekitar 65 persen. Beberapa fasilitas telah rampung, seperti dermaga perahu dan pasar ikan tradisional yang diperbarui, sementara beberapa fasilitas sosial sedang dalam tahap finishing.

    Kepala Dinas Kelautan Bantul menjelaskan bahwa pembangunan ini dilakukan secara bertahap, mengedepankan kualitas dan keberlanjutan. Material yang digunakan juga ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem pesisir.

    Selain itu, pembangunan Kampung Nelayan turut melibatkan partisipasi warga lokal, sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaga fasilitas tersebut. Keterlibatan aktif warga juga memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan nyata komunitas nelayan.

    Baca Juga: Aliran Dana Korupsi DABN Probolinggo Diselidiki Kejati Jatim

    Arti dan Manfaat Bagi Nelayan

    Arti dan Manfaat Bagi Nelayan

    Program pembangunan Kampung Nelayan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi memiliki makna strategis bagi pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan adanya dermaga modern, fasilitas pendidikan, dan akses pasar yang lebih baik, pendapatan nelayan diharapkan meningkat signifikan.

    Menteri Trenggono menekankan bahwa program ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya laut. Selain itu, fasilitas yang dibangun mempermudah akses anak-anak nelayan ke pendidikan dan kesehatan, sehingga kehidupan sosial mereka ikut terdongkrak.

    Keberadaan Kampung Nelayan juga diharapkan mendorong pengembangan ekonomi lokal, seperti usaha olahan ikan, pariwisata berbasis budaya pesisir, dan UMKM terkait perikanan. Dampak sosial dan ekonomi ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Peran Pemerintah Dalam Menyukseskan Kampung Nelayan

    Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus memberikan dukungan pendanaan, pelatihan, dan teknologi untuk memastikan keberhasilan Kampung Nelayan. Selain itu, pemerintah daerah juga aktif memfasilitasi koordinasi antarinstansi agar program berjalan lancar.

    Menteri Trenggono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan program ini. Ia mencontohkan, pelatihan pengelolaan ikan hasil tangkapan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan menjadi kunci sukses jangka panjang.

    Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, Kampung Nelayan di Bantul diharapkan menjadi model nasional yang bisa direplikasi di wilayah pesisir lain. Selain meningkatkan kesejahteraan nelayan, program ini juga memperkuat nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir Indonesia.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari jogja.antaranews.com
    2. Gambar Kedua dari yogyakarta.kompas.com

  • Dugaan Korupsi Bauksit Terkuak, Kejati Kalbar Geledah PT DSM Dikawal TNI

    Bagikan

    Kejati Kalbar menggeledah PT DSM dalam penyidikan dugaan korupsi bauksit, proses penggeledahan dilakukan dengan pengawalan TNI.

    Dugaan Korupsi Bauksit Terkuak, Kejati Kalbar Geledah PT DSM

    Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) terus mengintensifkan pengusutan dugaan korupsi di sektor pertambangan bauksit. Terbaru, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT DSM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, dengan pengawalan aparat TNI guna memastikan kelancaran dan keamanan proses hukum.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Penggeledahan Kantor PT DSM oleh Kejati Kalbar

    Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Kejati Kalbar di sejumlah ruangan kantor PT DSM. Aparat terlihat memeriksa dokumen fisik, perangkat elektronik, serta arsip administrasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan bauksit perusahaan tersebut.

    Proses penggeledahan berlangsung selama beberapa jam dan berjalan kondusif. Pihak perusahaan disebut kooperatif dalam memberikan akses kepada penyidik untuk menjalankan tugasnya.

    Kejati Kalbar menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan izin resmi pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dalam rangka mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi yang sedang diselidiki.

    Dugaan Korupsi di Sektor Pertambangan Bauksit

    Kasus ini diduga berkaitan dengan tata kelola pertambangan bauksit yang tidak sesuai aturan. Penyidik mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam perizinan usaha, pelaporan produksi, hingga kewajiban pembayaran kepada negara.

    Sektor pertambangan bauksit dinilai rawan penyimpangan karena melibatkan nilai ekonomi besar dan proses perizinan yang kompleks. Dugaan praktik korupsi dapat berdampak signifikan terhadap kerugian negara dan kerusakan lingkungan.

    Kejati Kalbar menegaskan fokus penyidikan adalah mencari kebenaran materiil. Aparat tidak hanya menelusuri peran korporasi, tetapi juga kemungkinan keterlibatan pihak lain, baik dari internal perusahaan maupun oknum tertentu.

    Pengawalan TNI dalam Proses Penggeledahan

    Penggeledahan kantor PT DSM dilakukan dengan pengawalan personel TNI. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan dan memastikan proses hukum berjalan tanpa gangguan.

    Kejati Kalbar menegaskan bahwa keterlibatan TNI bersifat pengamanan dan tidak terkait dengan substansi penyidikan. Sinergi antarlembaga dinilai penting dalam penanganan perkara besar yang berpotensi menarik perhatian publik.

    Pengawalan ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, mengingat isu pertambangan sering kali bersinggungan dengan kepentingan ekonomi dan sosial yang luas.

    Baca Juga: Polisi Selidiki Pihak Lain Di Kasus Korupsi Perumda Tirta Hidayah Bengkulu

    Barang Bukti dan Dokumen yang Disita

    Barang Bukti dan Dokumen yang Disita

    Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen-dokumen tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas operasional pertambangan dan administrasi perusahaan.

    Barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hukum. Penyidik juga akan mencocokkan data yang diperoleh dengan hasil pemeriksaan saksi sebelumnya.

    Kejati Kalbar menyebutkan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian. Seluruh barang bukti akan diperlakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

    Sikap PT DSM dan Hak Hukum Perusahaan

    Pihak PT DSM melalui pernyataan singkat menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Perusahaan mengklaim akan bersikap kooperatif dan siap memberikan klarifikasi yang diperlukan oleh penyidik.

    Manajemen perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan hukum. Mereka berharap proses penyidikan dapat berjalan objektif dan adil tanpa menimbulkan spekulasi berlebihan di publik.

    Dalam konteks hukum, PT DSM memiliki hak untuk membela diri dan memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang tersedia. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    Langkah Lanjutan Penyidikan Kejati Kalbar

    Setelah penggeledahan, Kejati Kalbar akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Tidak menutup kemungkinan adanya pemanggilan pihak lain yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam perkara ini.

    Penyidik juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk menghitung potensi kerugian negara. Perhitungan tersebut menjadi elemen penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

    Kejati Kalbar menegaskan komitmennya menuntaskan kasus ini secara profesional. Penegakan hukum di sektor sumber daya alam dinilai krusial untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang bersih dan berkelanjutan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat, serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari Kompas Regional
    2. Gambar Kedua dari Ruang Harian

  • Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Bagikan

    Kasus Skandal yang melibatkan seorang Bupati Lampung Tengah kembali menyita perhatian publik nasional.

    Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Sosok kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan justru dilaporkan terjerat perkara hukum serius. Dalam berbagai pemberitaan media, bupati tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan suap terkait proyek daerah.

    Proses hukum yang berjalan membuka kembali diskusi tentang integritas pejabat publik serta lemahnya pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.

    Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan rapuhnya integritas sebagian elit politik daerah. Publik menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah diberikan melalui proses demokrasi yang sah.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Status Tersangka Bupati Lampung

    Penetapan status tersangka terhadap Bupati Lampung Tengah dilakukan setelah aparat penegak hukum mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup.

    Penyidik menyebutkan adanya aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan proyek strategis daerah. Meski pihak bupati melalui kuasa hukum membantah seluruh tuduhan, proses penyidikan tetap berlanjut sesuai mekanisme hukum.

    Publik kini menanti transparansi dan ketegasan aparat agar perkara ini diselesaikan secara adil tanpa intervensi kekuasaan politik.

    Pengamat hukum menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, namun akuntabilitas publik tidak boleh diabaikan.

    Sorotan Etika Pejabat Terhadap Jurnalis

    Di tengah pusaran kasus korupsi, muncul pula sorotan lain yang tak kalah mengundang kontroversi. Sejumlah laporan media menyebutkan adanya dugaan perilaku tidak pantas dari tersangka terhadap jurnalis perempuan saat proses peliputan.

    Tindakan yang digambarkan sebagai upaya menggoda tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik.

    Insiden ini memperlihatkan relasi kuasa yang problematik antara pejabat dan insan pers, serta pentingnya perlindungan terhadap profesionalisme jurnalis. Praktik semacam ini, bila benar terjadi, berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang independen dan kritis.

    Baca Juga: KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    Reaksi Publik dan Dunia Pers

    Reaksi Publik dan Dunia Pers

    Respons publik terhadap skandal ini terbilang keras. Masyarakat Lampung Tengah menyuarakan kekecewaan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan forum warga.

    Organisasi pers juga mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap jurnalis. Bagi insan pers, kebebasan dan keamanan dalam bekerja adalah prinsip mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, terlebih oleh pejabat yang sedang tersangkut perkara hukum.

    Dukungan solidaritas mengalir dari berbagai daerah di Indonesia. Tekanan publik diharapkan mampu mendorong perubahan sikap aparat dan pejabat agar lebih menghormati etika serta profesionalisme media.

    Pelajaran Bagi Etika Kekuasaan

    Kasus ini menjadi pengingat penting tentang etika kekuasaan dan tanggung jawab moral pemimpin. Jabatan publik bukanlah tameng untuk bertindak sewenang wenang atau melecehkan pihak lain.

    Proses hukum harus berjalan transparan, sementara evaluasi etika pejabat perlu diperkuat. Masyarakat berharap skandal Bupati Lampung Tengah ini menjadi pelajaran agar kekuasaan dijalankan dengan integritas, rasa malu, dan penghormatan terhadap hukum serta martabat manusia.

    Reformasi birokrasi dan pendidikan etika politik dinilai mendesak agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran  serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari visi.news
    • Gambar Kedua dari cnnindonesia.com

  • Heboh! Kaur Keuangan Desa Petir Serang Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Kini Buron!​

    Bagikan

    Seorang Kaur Keuangan Desa Petir, Serang, diduga menggelapkan dana miliaran rupiah dan kini menjadi buron aparat.

    Heboh! Kaur Keuangan Desa Petir Serang Gelapkan Dana Rp 1 Miliar, Kini Buron!​ ​

    Kasus dugaan korupsi kembali mencoreng pemerintahan desa di Indonesia. Sorotan kini tertuju pada Desa Petir, Serang, Banten, di mana oknum Kaur Keuangan diduga menggelapkan dana kas desa miliaran rupiah. Skandal ini mengguncang warga dan menarik perhatian aparat penegak hukum yang tengah memburu pelaku.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Misteri Hilangnya Dana Desa

    Kasus ini bermula dari temuan selisih mencurigakan dalam laporan keuangan Desa Petir untuk Tahun Anggaran 2025. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, justru lenyap secara misterius dari rekening kas desa. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran serius akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

    Polres Serang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyelewengan ini. Dari hasil penyelidikan awal, ditemukan adanya transaksi-transaksi janggal yang mengarah pada satu nama, yaitu Yolly Sanjaya, Kaur Keuangan Desa Petir. Pihak kepolisian mulai mendalami setiap jejak digital dan aliran dana yang mencurigakan.

    Andi Kurniady ES, Kasat Reskrim Polres Serang, mengonfirmasi bahwa Yolly Sanjaya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, Yolly berhasil melarikan diri sebelum dapat ditangkap, sehingga kini ia masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Upaya pencarian terus dilakukan untuk membawa Yolly ke meja hijau.

    Modus Operandi Yang Licik

    Yolly Sanjaya diduga menggunakan modus operandi yang cukup licik untuk menguras kas desa. Ia tidak hanya mentransfer uang ke rekening pribadinya, tetapi juga memanfaatkan rekening milik aparat desa lain sebagai “pintu masuk” untuk melakukan penyelewengan. Setelah dana masuk ke rekening aparat desa, Yolly langsung menarik kembali uang tersebut.

    Selain itu, Yolly juga diketahui mentransfer dana ke rekening pribadi Kaur Perencanaan dan Kaur Umum dengan dalih untuk kegiatan desa. Namun, uang tersebut tidak pernah sampai ke tujuan yang sebenarnya dan langsung kembali ke kantong pribadi Yolly. Tindakan ini menunjukkan perencanaan yang matang dalam melancarkan aksinya.

    Yang lebih mengejutkan, Yolly bahkan mentransfer uang ke rekening seorang petugas kebersihan yang ternyata sudah meninggal dunia. Ia memanfaatkan kartu ATM milik almarhum untuk melakukan transaksi fiktif. Ini menunjukkan betapa nekatnya Yolly dalam upayanya menyembunyikan jejak kejahatannya.

    Baca Juga: Korupsi Dana Pramuka Labuhanbatu, Jaksa Periksa 53 Saksi

    Dampak Dan Kerugian Negara

    Dampak Dan Kerugian Negara​ ​

    Total anggaran yang disalahgunakan oleh Yolly Sanjaya diperkirakan mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 1.009.359.572. Jumlah ini merupakan selisih antara total dana yang masuk ke rekening kas desa per Agustus 2025 dengan realisasi APBDes. Kerugian sebesar ini tentu sangat merugikan masyarakat Desa Petir yang seharusnya menikmati manfaat dari dana tersebut.

    Dana yang digelapkan seharusnya dapat digunakan untuk berbagai program vital seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, karena ulah satu oknum, harapan dan kesejahteraan warga harus tertunda. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak, terutama pemerintah daerah dan masyarakat, untuk selalu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

    Jerat Hukum Dan Perburuan Tersangka

    Atas perbuatannya, Yolly Sanjaya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 8 dan/atau Pasal 9 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukuman berat menanti Yolly jika terbukti bersalah dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya.

    Polres Serang telah menerbitkan DPO untuk Yolly Sanjaya dan berharap masyarakat dapat memberikan informasi terkait keberadaannya. Kerja sama dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

    Kasus ini menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang berniat melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa kejahatan tidak akan pernah tersembunyi selamanya dan hukum akan selalu mengejar para pelakunya. Semoga Yolly Sanjaya segera tertangkap dan keadilan dapat ditegakkan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari serang.indonesiasatu.co.id
    • Gambar Kedua dari kepri.bpk.go.id