KPK kembali menggeledah sejumlah lokasi di Kota Madiun dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wali Kota nonaktif Maidi.
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik untuk mengumpulkan bukti tambahan yang dapat memperkuat proses hukum yang sedang berjalan. Sejumlah titik strategis di wilayah tersebut menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk rumah pejabat di lingkungan pemerintah daerah. Simak selengkapnya hanya di Uang Rakyat.
KPK Geledah Rumah Kadis Kominfo Madiun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah tegas dalam pengusutan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dalam proses penyidikan terbaru, KPK menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Madiun. Penggeledahan ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang terus berkembang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan secara maraton di beberapa titik di wilayah Kota Madiun. Total terdapat tiga rumah yang menjadi sasaran penggeledahan oleh penyidik dalam pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait perkara yang tengah berjalan.
Dalam proses tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti penting. Di antaranya adalah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan aliran dana dan komunikasi terkait kasus yang diselidiki. Penyidik kini masih melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah diamankan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026! Nonton Semua Pertandingan Tanpa Batas, lewat LIVE STREAMING GRATIS di Aplikasi Shotsgoal. Ayo Download Sekarang!
Penggeledahan Dilakukan Di Sejumlah Lokasi
KPK melakukan penggeledahan pertama di rumah Kadis Kominfo Kota Madiun pada Senin, 6 April 2026. Penggeledahan ini menjadi titik awal rangkaian operasi penyidikan yang dilakukan secara bertahap oleh tim KPK di lapangan. Lokasi tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan alur perkara yang sedang diselidiki.
Selanjutnya, pada hari berikutnya, Selasa 7 April 2026, KPK kembali melakukan penggeledahan di dua rumah milik pihak swasta. Kedua lokasi tersebut berada di wilayah yang sama di Kota Madiun. Penyidik menduga adanya keterkaitan antara pihak swasta dengan dugaan aliran dana dalam kasus ini.
Budi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh kegiatan penggeledahan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia juga memastikan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan! Harga Plastik Naik, Impor RI Tembus Rp 14,78 Triliun Dalam Sebulan
Penyitaan Barang Bukti Elektronik
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik dari beberapa lokasi yang diperiksa. Barang bukti tersebut mencakup perangkat komunikasi, dokumen digital, serta sejumlah berkas administrasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Semua barang bukti kini telah dibawa untuk dianalisis lebih lanjut.
Selain barang elektronik, penyidik juga mengamankan dokumen fisik yang dianggap relevan dengan kasus dugaan pemerasan. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan mekanisme pemberian proyek, aliran dana, serta potensi penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah daerah. Analisis awal dilakukan untuk melihat keterkaitan antar bukti.
KPK menegaskan bahwa semua barang bukti akan diperiksa secara mendalam. Proses ini penting untuk menguatkan konstruksi perkara yang sedang dibangun oleh penyidik. Jika ditemukan keterkaitan kuat, maka hal tersebut akan menjadi bagian penting dalam pengembangan kasus.
Dugaan Pemerasan Dan Modus Dana Proyek
Kasus yang sedang ditangani KPK ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif Maidi. Dugaan tersebut disebut memiliki modus terkait fee proyek, dana CSR, serta penerimaan lain yang mengarah pada gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan penyidikan.
KPK menduga adanya aliran dana yang tidak sesuai aturan dalam proses pengelolaan proyek di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam skema tersebut. Hal ini membuat proses penyidikan dilakukan secara menyeluruh.
Sejauh ini, KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam pengembangan kasus tersebut. Namun, berbagai langkah penggeledahan dan penyitaan barang bukti menunjukkan bahwa penyidikan terus bergerak aktif untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari detik.com
- Gambar Kedua dari news.detik.com
