• |

    Gempar! Ahli Hukum Sebut Sidang Korupsi BPHTB Ngawi Tak Rugikan Negara Jika Hanya Potensi

    Bagikan

    Sidang kasus korupsi BPHTB Ngawi mengejutkan publik setelah ahli hukum menegaskan negara tidak dirugikan jika hanya potensi.

    Gempar! Ahli Hukum Sebut Sidang Korupsi BPHTB Ngawi Tak Rugikan Negara Jika Hanya Potensi

    Sidang dugaan korupsi BPHTB di Ngawi kian memanas. Notaris Nafiaturrohmah duduk sebagai terdakwa, sementara ahli hukum dan perpajakan menegaskan kerugian negara harus nyata dan terukur, bukan perkiraan, berpotensi mengubah arah persidangan. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Sensasi di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Sidang kasus dugaan korupsi BPHTB di Kabupaten Ngawi kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Notaris Nafiaturrohmah, yang menjadi terdakwa, mendapati dukungan tak terduga dari para ahli yang dihadirkan sebagai saksi meringankan oleh majelis hakim.

    Tiga pakar ternama turut serta dalam persidangan ini. Mereka adalah ahli pidana Dr. H. Mudzakkir S.H., M.H. dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, ahli perpajakan Dr. Doni Budiono S.Ak., S.H., M.H., serta ahli kenotariatan Dr. Habib Adjie S.H., M.Hum. Kehadiran mereka membawa perspektif baru dan mendalam.

    Para ahli ini memberikan keterangan yang sangat krusial, berpotensi membalikkan asumsi awal dalam kasus ini. Fokus utama pernyataan mereka adalah pada definisi dan pembuktian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, yang seringkali menjadi inti permasalahan hukum.

    Kerugian Negara, Bukan Sekadar Dugaan, Tapi Harus Nyata!

    Ahli pidana Dr. H. Mudzakkir S.H., M.H. menguraikan esensi fundamental dari tindak pidana korupsi menurut perspektif hukum. Ia menekankan bahwa elemen utama dalam korupsi adalah adanya tindakan melawan hukum yang secara definitif dan nyata mengakibatkan kerugian finansial negara.

    Lebih lanjut, Dr. Mudzakkir menegaskan bahwa pembuktian kerugian negara harus dilakukan secara konkret dan terukur. Menurutnya, satu-satunya lembaga yang berhak menentukan dan menghitung kerugian negara secara sah adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

    Ia juga menambahkan, jika perhitungan kerugian negara dilakukan oleh inspektorat atau lembaga lain selain BPK RI, maka hasil perhitungan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar produk hukum yang valid. Pernyataan ini tentu menjadi sorotan penting dalam persidangan.

    Baca Juga: Irjen Kemnaker Absen Panggilan KPK Terkait Kasus K3

    ‘Potential Loss’ Dinyatakan Inkonstitusional

    'Potential Loss' Dinyatakan Inkonstitusional​​

    Dalam persidangan, Dr. Mudzakkir secara tegas menyatakan bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi harus berupa actual loss. Ini berarti kerugian yang benar-benar telah terjadi, terbukti, dan dapat diukur secara faktual, bukan sekadar perkiraan atau potensi.

    Ia melanjutkan bahwa konsep potential loss, atau potensi kerugian, mengandung asas ketidakpastian hukum dan bahkan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini menguatkan argumen bahwa spekulasi kerugian tidak dapat dijadikan dasar hukum.

    Dr. Mudzakkir juga menyampaikan peringatan keras: jika penyidik menggunakan konsep potential loss untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka hal itu menunjukkan niat tidak baik dalam penegakan hukum. Implikasi pernyataan ini sangat besar bagi proses penyidikan.

    Harapan Baru Bagi Terdakwa

    Kuasa hukum terdakwa, Dr. Heru Nugroho, menyambut baik keterangan para ahli tersebut. Menurutnya, kesaksian-kesaksian ini semakin memperkuat pandangan bahwa syarat formal perkara yang menjerat kliennya, notaris Nafiaturrohmah, belum terpenuhi secara hukum.

    Argumentasi para ahli, khususnya mengenai actual loss dan wewenang BPK RI, menjadi poin krusial yang dapat meringankan posisi terdakwa. Apabila kerugian negara tidak dapat dibuktikan secara nyata dan oleh pihak yang berwenang, maka dakwaan terhadap kliennya bisa saja gugur.

    Oleh karena itu, tim kuasa hukum merasa lebih optimis setelah mendengarkan penjelasan dari ketiga ahli. Mereka berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan secara seksama semua fakta dan argumen yang telah disampaikan dalam persidangan ini.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari jatim.jpnn.com
    • Gambar Kedua dari surabayaupdate.com

  • Irjen Kemnaker Absen Panggilan KPK Terkait Kasus K3

    Bagikan

    KPK mengumumkan bahwa Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan kasus K3.

    Irjen Kemnaker Absen Panggilan KPK Terkait Kasus K3

    Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat mengenai lemahnya pengawasan proyek industri berisiko tinggi yang diduga berujung pada praktik koruptif.

    Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan awal yang menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur. KPK menilai kehadiran Irjen Kemnaker penting untuk mengklarifikasi peran struktural pengawasan internal yang berada di bawah kewenangannya sekaligus memastikan rantai tanggung jawab berjalan sebagaimana mestinya.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Latar Belakang Pemeriksaan Oleh KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemanggilan terhadap Inspektur Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan terkait penanganan kasus keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang sedang menjadi sorotan publik.

    Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari klarifikasi awal untuk menggali informasi mengenai mekanisme pengawasan, penerapan regulasi, serta alur rekomendasi teknis yang diterbitkan oleh instansi terkait.

    KPK menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan akuntabilitas pejabat publik dan menjaga agar kebijakan K3 dijalankan sesuai ketentuan perundang undangan demi melindungi kepentingan pekerja.

    Dengan adanya perhatian KPK, diharapkan tercipta sinergi antar lembaga negara, peningkatan kualitas pengawasan, dan pembaruan sistem pelaporan kecelakaan kerja.

    Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan pekerja berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Alasan Ketidakhadiran Irjen Kemnaker

    ada jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan, Irjen Kemnaker tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK.

    Pihak kementerian menyampaikan bahwa ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh agenda kedinasan yang bersifat mendesak serta kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus.

    Melalui pernyataan resmi, kementerian menegaskan sikap kooperatif dan memastikan bahwa tidak ada niat menghindari proses hukum. KPK menerima pemberitahuan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkan penjadwalan ulang sesuai prosedur.

    Baca Juga: KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    Konteks Kasus K3 yang Menjadi Perhatian

    Konteks Kasus K3 yang Menjadi Perhatian

    Kasus K3 yang diselidiki bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan lemahnya pengawasan keselamatan kerja di sejumlah sektor industri.

    Beberapa peristiwa kecelakaan kerja dinilai mencerminkan kurang optimalnya penerapan standar keselamatan yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan.

    Dalam konteks ini, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki peran strategis karena bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan regulasi.

    Klarifikasi terhadap pejabat pengawas internal dinilai penting untuk menilai efektivitas sistem pengawasan yang berjalan.

    Langkah Lanjutan dan Harapan ke Depan

    KPK menyatakan akan menjadwalkan ulang pemanggilan dan berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan keterangan secara terbuka dan jujur.

    Lembaga antirasuah menegaskan komitmen untuk menangani perkara K3 secara profesional dan objektif, mengingat isu keselamatan kerja berkaitan langsung dengan nyawa pekerja.

    Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan industri, serta memperbaiki sistem evaluasi.

    Publik berharap proses hukum ini mendorong perbaikan nyata penerapan standar K3, meningkatkan budaya keselamatan kerja nasional, serta memperkuat kepercayaan terhadap institusi negara melalui transparansi, integritas, dan akuntabilitas yang berkelanjutan demi keadilan sosial.

    Selain itu, kasus ini dipandang sebagai momentum evaluasi nasional terhadap pelaksanaan kebijakan K3 di berbagai sektor.

    Banyak pihak menilai bahwa tantangan utama masih mencakup keterbatasan jumlah pengawas, rendahnya kesadaran pelaku usaha, serta lemahnya sanksi administratif.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Zona Evakuasi serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari sinpo.id
    • Gambar Kedua dari indoraya.news

  • Geger Ponorogo! Kejari Obrak-Abrik Kantor Dinsos, Ada Apa Dengan Bansos Rakyat Miskin?

    Bagikan

    Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos terkait dugaan korupsi dana bansos, memicu kehebohan dan pertanyaan publik.

    Geger Ponorogo! Kejari Obrak-Abrik Kantor Dinsos, Ada Apa Dengan Bansos Rakyat Miskin?

    Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, diguncang penggeledahan mendadak Kejari Ponorogo. Aksi ini menindak dugaan korupsi dana bansos yang merugikan masyarakat. Penyelidikan bertujuan membongkar praktik penyimpangan di balik program kesejahteraan rakyat. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Penggeledahan Mendadak, Bukti Terkumpul

    Tim penyidik dari Kejari Ponorogo melakukan penggeledahan selama hampir dua jam di Kantor Dinsos Kabupaten Ponorogo. Operasi ini merupakan bagian dari peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi. Fokus utama penggeledahan adalah pengumpulan alat bukti tambahan.

    Beberapa ruangan menjadi sasaran tim penyidik, termasuk bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta bidang perlindungan dan jaminan sosial. Ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi diduga melibatkan pengelolaan program bansos yang vital bagi kelompok rentan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan tindakan ini sebagai upaya pengumpulan bukti.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen ini diduga kuat menjadi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi bansos tersebut. Penyitaan ini menjadi langkah krusial untuk mengungkap kebenaran dan menindak para pelaku yang merugikan negara serta masyarakat.

    Rentang Waktu Dugaan Korupsi Dan Kerugian Negara

    Dugaan tindak pidana korupsi bansos ini ditengarai terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara tahun 2023 hingga 2024. Periode ini mencakup dua tahun anggaran, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan jika benar terjadi penyelewengan. Fokus Kejari adalah mengungkap skala dan modus operandi korupsi selama periode tersebut.

    Meskipun dugaan korupsi telah tercium, besaran pasti kerugian negara masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Proses perhitungan ini memerlukan analisis cermat terhadap dokumen-dokumen yang disita dan keterangan saksi. “Untuk nilai kerugian negara masih kami dalami,” tegas Agung Riyadi, menandakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.

    Penentuan nilai kerugian negara menjadi kunci untuk menetapkan pasal dan hukuman yang tepat bagi para terduga pelaku. Angka ini akan menjadi dasar tuntutan hukum dan menunjukkan seberapa besar dampak penyimpangan terhadap keuangan publik yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Baca Juga: Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Pemeriksaan Saksi Dan Peran Pimpinan Kejari

    Pemeriksaan Saksi Dan Peran Pimpinan Kejari​​

    Selain penggeledahan dan penyitaan dokumen, penyidik Kejari Ponorogo juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, setidaknya empat orang telah diperiksa, dan semuanya berasal dari lingkungan Dinas Sosial Ponorogo. Ini mengindikasikan bahwa dugaan penyimpangan mungkin melibatkan oknum internal dinas tersebut.

    Identitas dan status keempat saksi tersebut belum dapat diungkapkan ke publik oleh pihak Kejari. “Sudah ada beberapa saksi yang kami panggil. Untuk status dan identitasnya belum bisa kami sampaikan,” kata Agung, menjaga kerahasiaan proses penyidikan demi kelancaran pengungkapan kasus.

    Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya. Kehadiran pimpinan tertinggi Kejari menunjukkan keseriusan dan komitmen institusi dalam menegakkan hukum dan membongkar dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan sosial di daerah tersebut. Ini adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi.

    Komitmen Pemberantasan Korupsi Bansos

    Kasus dugaan korupsi bansos ini menjadi perhatian serius bagi Kejari Ponorogo, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin. Penyelewengan dana bansos bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral terhadap kelompok yang paling membutuhkan uluran tangan pemerintah.

    Penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat Ponorogo. Pengungkapan tuntas kasus ini akan menjadi preseden penting bahwa praktik korupsi, terutama yang menyentuh program sosial, tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.

    Kejari Ponorogo berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, menyeret siapa pun yang terlibat ke meja hijau. Ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan integritas.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari jatim.antaranews.com
    • Gambar Kedua dari radarmadiun.jawapos.com

  • Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Bagikan

    Kasus Skandal yang melibatkan seorang Bupati Lampung Tengah kembali menyita perhatian publik nasional.

    Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

    Sosok kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan justru dilaporkan terjerat perkara hukum serius. Dalam berbagai pemberitaan media, bupati tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan suap terkait proyek daerah.

    Proses hukum yang berjalan membuka kembali diskusi tentang integritas pejabat publik serta lemahnya pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.

    Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan rapuhnya integritas sebagian elit politik daerah. Publik menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah diberikan melalui proses demokrasi yang sah.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Status Tersangka Bupati Lampung

    Penetapan status tersangka terhadap Bupati Lampung Tengah dilakukan setelah aparat penegak hukum mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup.

    Penyidik menyebutkan adanya aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan proyek strategis daerah. Meski pihak bupati melalui kuasa hukum membantah seluruh tuduhan, proses penyidikan tetap berlanjut sesuai mekanisme hukum.

    Publik kini menanti transparansi dan ketegasan aparat agar perkara ini diselesaikan secara adil tanpa intervensi kekuasaan politik.

    Pengamat hukum menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, namun akuntabilitas publik tidak boleh diabaikan.

    Sorotan Etika Pejabat Terhadap Jurnalis

    Di tengah pusaran kasus korupsi, muncul pula sorotan lain yang tak kalah mengundang kontroversi. Sejumlah laporan media menyebutkan adanya dugaan perilaku tidak pantas dari tersangka terhadap jurnalis perempuan saat proses peliputan.

    Tindakan yang digambarkan sebagai upaya menggoda tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik.

    Insiden ini memperlihatkan relasi kuasa yang problematik antara pejabat dan insan pers, serta pentingnya perlindungan terhadap profesionalisme jurnalis. Praktik semacam ini, bila benar terjadi, berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang independen dan kritis.

    Baca Juga: KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    Reaksi Publik dan Dunia Pers

    Reaksi Publik dan Dunia Pers

    Respons publik terhadap skandal ini terbilang keras. Masyarakat Lampung Tengah menyuarakan kekecewaan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan forum warga.

    Organisasi pers juga mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap jurnalis. Bagi insan pers, kebebasan dan keamanan dalam bekerja adalah prinsip mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, terlebih oleh pejabat yang sedang tersangkut perkara hukum.

    Dukungan solidaritas mengalir dari berbagai daerah di Indonesia. Tekanan publik diharapkan mampu mendorong perubahan sikap aparat dan pejabat agar lebih menghormati etika serta profesionalisme media.

    Pelajaran Bagi Etika Kekuasaan

    Kasus ini menjadi pengingat penting tentang etika kekuasaan dan tanggung jawab moral pemimpin. Jabatan publik bukanlah tameng untuk bertindak sewenang wenang atau melecehkan pihak lain.

    Proses hukum harus berjalan transparan, sementara evaluasi etika pejabat perlu diperkuat. Masyarakat berharap skandal Bupati Lampung Tengah ini menjadi pelajaran agar kekuasaan dijalankan dengan integritas, rasa malu, dan penghormatan terhadap hukum serta martabat manusia.

    Reformasi birokrasi dan pendidikan etika politik dinilai mendesak agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.

    Jangan lewatkan update berita seputaran  serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari visi.news
    • Gambar Kedua dari cnnindonesia.com

  • KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    Bagikan

    KPK bergerak cepat menangani kasus korupsi proyek kereta api di Medan, menetapkan pejabat penting DJKA sebagai tersangka baru.

    KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    KPK kembali menunjukkan taring dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Medan. KPK menetapkan seorang pejabat penting sebagai tersangka baru, memperpanjang daftar yang bertanggung jawab atas kerugian negara.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Penyelidikan Intensif Berujung Pada Penetapan Tersangka

    ​KPK secara resmi mengumumkan penetapan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api (DJKA) di Medan.​ Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, memastikan kecukupan alat bukti untuk menindaklanjuti kasus ini.

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Tersangka baru ini diidentifikasi dengan inisial MC, yang merupakan bagian dari jaringan kasus korupsi yang lebih luas di DJKA.

    Proses penetapan tersangka ini merupakan hasil dari kerja keras tim penyidik KPK. Mereka telah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi, yang kemudian menguatkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu tersebut.

    Sosok di Balik Skandal Korupsi DJKA Medan

    Muhammad Chusnul (MC) adalah nama yang kini menjadi sorotan utama KPK. Ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara / BTP Kelas 1 Medan selama periode 2021 hingga 2024.

    Selain itu, Chusnul juga memegang posisi penting sebagai Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian sejak tahun 2024 hingga saat ini. Posisi strategisnya ini memberinya kewenangan besar dalam pengelolaan proyek-proyek penting di DJKA.

    Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Muhammad Chusnul akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Penahanan dimulai dari tanggal 15 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

    Jaringan Korupsi Yang Terbongkar di DJKA

    KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

    Penetapan Muhammad Chusnul sebagai tersangka bukan kali pertama dalam kasus korupsi DJKA Medan ini. Sebelumnya, KPK telah menahan tiga tersangka lain dalam perkara yang sama, menunjukkan adanya pola korupsi terstruktur.

    Tersangka pertama adalah Muhlis Hanggani Capah (MHC), seorang ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI. MHC juga pernah menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan dari tahun 2021 hingga Mei 2024.

    Dua tersangka lainnya adalah Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Dion Renato Sugiarto (DRS), keduanya berprofesi sebagai wiraswasta. Keterlibatan mereka mengindikasikan adanya praktik kolusi antara pejabat dan pihak swasta dalam proyek-proyek pemerintah.

    Komitmen KPK Memberantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

    Langkah tegas KPK dalam menetapkan tersangka baru ini menegaskan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di segala sektor. Kasus DJKA Medan menjadi bukti bahwa praktik-praktik ilegal dalam proyek infrastruktur akan terus diusut tuntas.

    Penangkapan para pejabat dan pihak swasta yang terlibat diharapkan dapat memberikan efek jera. Ini juga menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak mencoba melakukan tindakan serupa yang merugikan keuangan negara dan pembangunan nasional.

    Masyarakat menaruh harapan besar pada KPK untuk terus bekerja tanpa henti dalam mengungkap dan menindak para koruptor. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari merdeka.com
    • Gambar Kedua dari voi.id