Backlog Perumahan

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Krisis Hunian Masih Jadi Pekerjaan Rumah Besar

Kekurangan rumah atau backlog perumahan masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional. Jumlah warga yang belum memiliki rumah dinilai terlalu besar dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru jika tidak segera ditangani secara sistematis.

Menurut Waka Komisi V, masalah hunian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bangunan, tetapi juga menyangkut daya beli masyarakat. Harga rumah yang terus meningkat tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan, sehingga kepemilikan rumah kian sulit dijangkau.

Ia menekankan bahwa negara harus hadir secara lebih aktif dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian layak. Perumahan, kata dia, bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan fondasi kesejahteraan dan stabilitas keluarga.

Perlu Peran Kuat Pemerintah Pusat Dan Daerah

Pemerintah pusat dinilai perlu memperkuat kebijakan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat. Koordinasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar program perumahan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah juga didorong lebih proaktif menyediakan lahan dan menyederhanakan perizinan. Hambatan birokrasi yang panjang sering kali membuat pembangunan rumah bersubsidi terhambat dan tidak tepat sasaran.

Waka Komisi V menilai, tanpa dukungan serius dari daerah, target penyediaan rumah akan sulit tercapai. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus menjadi prioritas bersama.

Baca Juga: LAPSI Laporkan Dugaan Ketidakjelasan Aset Kendaraan Dinas

Skema Pembiayaan Harus Lebih Inklusif

Selain kebijakan dan pembiayaan, Waka Komisi V juga menyoroti pentingnya akurasi data dalam program perumahan nasional. Data penerima manfaat yang belum terintegrasi dinilai kerap menimbulkan persoalan di lapangan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga potensi tumpang tindih bantuan. Pemerintah diminta memastikan basis data terpadu agar bantuan perumahan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

DPR mendorong agar pemerintah memperluas skema pembiayaan yang lebih inklusif dan fleksibel. Subsidi bunga, bantuan uang muka, hingga skema sewa beli dinilai bisa menjadi alternatif solusi. Lebih jauh, DPR mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga kualitas lingkungan. Ketersediaan akses air bersih, sanitasi, transportasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan harus menjadi bagian dari perencanaan hunian, agar rumah yang dibangun benar-benar layak dan berkelanjutan.

Perumahan Sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang

Waka Komisi V menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang. Rumah yang layak akan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.

Ia juga menekankan perlunya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan hunian rakyat. Melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, pembangunan rumah dinilai dapat dipercepat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Namun, kerja sama tersebut harus tetap mengedepankan prinsip keterjangkauan harga dan kualitas bangunan.

Dengan kebijakan yang tepat, persoalan 29 juta warga tanpa rumah bukan hanya bisa dikurangi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---