Kasus Hakim Djuyamto, Banding Ditolak Dan Hukuman Diperberat Jadi 12 Tahun
Putusan banding menolak Hakim Djuyamto, hukuman diperberat menjadi 12 tahun penjara atas kasus yang menimbulkan kontroversi.
Kasus Hakim Djuyamto kembali menjadi sorotan publik setelah putusan banding menolak permohonan terdakwa. Majelis hakim memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara, menegaskan keseriusan pengadilan dalam menangani kasus Uang Rakyat yang sempat menuai kontroversi ini.
Putusan Banding Hakim Djuyamto Diperberat
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman Hakim Djuyamto menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan. Keputusan ini terkait kasus suap yang menjeratnya dalam perkara ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada periode Januari–April 2022.
Djuyamto terbukti menerima suap untuk menjatuhkan putusan lepas terhadap tiga korporasi, yakni PT Musim Mas Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Wilmar Nabati Group. Putusan banding ini mengubah beberapa aspek dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya, termasuk lamanya pidana dan pidana pengganti denda.
Hakim tingkat banding menegaskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp9,21 miliar. Jika terdakwa tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang, atau diganti dengan pidana penjara selama lima tahun. Masa penahanan sebelumnya dikurangkan dari total pidana.
Kronologi Dan Putusan Banding Agam Syarief
Sementara itu, hakim Agam Syarief Baharudin tetap dihukum 11 tahun penjara dengan denda Rp500 juta subsider 140 hari. Putusan ini juga menegaskan pembayaran uang pengganti senilai Rp6,4 miliar subsider 4 tahun penjara.
Perkara nomor 2/PID.SUS-TPK/2026/PT DKI diperiksa oleh majelis hakim yang sama, dengan panitera Wangi Amal Prakasa. Putusan banding ini mengubah lamanya pidana penjara pengganti denda dari putusan pengadilan tingkat pertama.
Agam tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan sebelumnya dikurangkan dari total pidana. Putusan ini menunjukkan konsistensi pengadilan dalam menegakkan hukum terhadap hakim yang terlibat praktik suap.
Baca Juga: Heboh Dana Desa Sidomulyo, Kades Willy Buka Suara Klarifikasi Isu Miring!
Ali Muhtarom Dan Majelis Tipikor Lainnya
Ali Muhtarom, hakim lain dalam majelis yang sama, menerima putusan serupa dengan Agam Syarief. Mereka semua mengadili perkara tiga korporasi terkait ekspor CPO.
Di pengadilan tingkat pertama, Djuyamto, Agam, dan Ali dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan. Djuyamto juga mendapat pidana tambahan Rp9,21 miliar, sedangkan Agam dan Ali Rp6,4 miliar.
Putusan banding memperkuat posisi pengadilan tinggi dalam memastikan pelanggaran hukum oleh oknum hakim tidak luput dari sanksi yang setimpal, sekaligus menegaskan independensi penegakan hukum di Indonesia.
Kasus Suap Lainnya Di Lingkungan Peradilan
Kasus ini bukan yang pertama. Mantan Ketua PN Jakarta Selatan sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Arif Nuryanta terbukti menerima suap Rp14,73 miliar. Bandingnya memperberat hukuman menjadi 14 tahun penjara dari semula 12,5 tahun.
Sementara Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan menerima Rp2,36 miliar dan tidak mengajukan banding. Putusan ini menjadi sinyal tegas bagi seluruh aparatur peradilan bahwa suap akan ditindak dengan hukuman berat.
Kejadian ini menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap hakim dan aparatur pengadilan agar integritas peradilan tetap terjaga.
Dampak Dan Signifikansi Putusan
Putusan banding terhadap Djuyamto, Agam, Ali, dan Arif menjadi langkah strategis pengadilan dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Penetapan pidana tambahan uang pengganti juga menjadi bagian penting pemulihan kerugian negara.
Hukuman ini diharapkan memberikan efek jera bagi aparat hukum lain yang tergoda melakukan praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan menjadi fokus utama agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga.
Kasus ini juga menjadi preseden penting bagi penegakan hukum terhadap aparat pengadilan yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau korporasi tertentu.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari cnnindonesia.com
- Gambar Kedua dari westjavatoday.com