Hukum Dan Kriminal

Kepala Dinas Sosial Samosir ditetapkan tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana senilai Rp1,5 miliar, memicu kemarahan publik luas.

Kabar mengejutkan dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir, FAK, ditetapkan tersangka dugaan korupsi dana bantuan bencana Rp1,5 miliar dari Kemensos. Penahanan FAK mengungkap praktik tak terpuji yang merugikan korban bencana. Simak skandal yang mengguncang kepercayaan publik ini.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Terkuaknya Skandal Korupsi Bantuan Bencana

Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir secara resmi menetapkan FAK sebagai tersangka pada Senin (22/12/2025). Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif setelah penyidik menemukan bukti-bukti kuat yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini menjadi sorotan utama di tengah upaya pemulihan pascabencana.

Menurut Kasi Intel Kejari Samosir, Richard Simaremare, FAK diduga terlibat dalam korupsi bantuan penguatan ekonomi korban banjir bandang di Samosir tahun 2024. Bantuan ini seharusnya menjadi penopang utama bagi masyarakat yang sedang berjuang memulihkan diri dari dampak bencana. Adanya korupsi ini tentu sangat merugikan.

Total anggaran bantuan yang dikorupsi mencapai Rp 1.515.000.000, yang berasal dari Kemensos RI. Dari jumlah tersebut, kerugian negara diestimasikan sebesar Rp 516.298.000, sebuah angka yang tidak sedikit. Angka ini mencerminkan betapa besarnya kerugian akibat penyalahgunaan wewenang.

Modus Operandi Dan Kerugian Negara

Richard Simaremare menjelaskan bahwa FAK melancarkan aksinya dengan mengubah mekanisme penyaluran bantuan. Awalnya, bantuan direncanakan disalurkan dalam bentuk tunai melalui cash transfer kepada para korban. Namun, FAK mengubahnya menjadi bantuan barang tanpa persetujuan Kemensos.

Perubahan mekanisme ini membuka celah korupsi. FAK kemudian menunjuk BUMDes-MA Marsada Tahi sebagai penyedia barang, sebuah keputusan yang sarat kepentingan pribadi. Penunjukan ini dilakukan tanpa melalui prosedur yang semestinya, mengabaikan transparansi dan akuntabilitas.

Puncaknya, FAK meminta penyisihan sebesar 15% dari nilai bantuan kepada BUMDes-MA Marsada Tahi. Dana tersebut dialirkan untuk keuntungan pribadi dan pihak lain, meninggalkan kerugian besar bagi negara dan khususnya para korban bencana. Modus ini jelas merugikan masyarakat.

Baca Juga: Eks Kades di Bangkalan Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 343 Juta

Penahanan Tersangka Dan Proses Hukum Lanjutan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, FAK langsung ditahan di Lapas Kelas III Pangururan. Penahanan ini dilakukan selama 20 hari ke depan, untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kejari Samosir dalam menangani kasus ini.

Sebelum penahanan, FAK menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter. Prosedur ini memastikan bahwa kondisi fisik tersangka memungkinkan untuk proses hukum selanjutnya. Aspek kemanusiaan tetap diperhatikan selama proses berlangsung.

Richard Simaremare menegaskan bahwa penyidikan akan terus dikembangkan. Pihaknya bertekad untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak lain yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Kejaksaan berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas.

Komitmen Pemberantasan Korupsi Dan Harapan Masyarakat

Kasus korupsi dana bantuan bencana ini menjadi alarm keras bagi setiap pejabat publik. Kejaksaan Negeri Samosir menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, terutama yang melibatkan dana publik yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada toleransi bagi praktik korupsi.

Masyarakat Samosir menaruh harapan besar agar kasus ini ditangani secara transparan dan adil. Keadilan harus ditegakkan, dan para korban bencana yang dirugikan berhak mendapatkan hak-hak mereka. Ini adalah ujian bagi sistem hukum kita.

Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Dengan terkuaknya kasus ini, diharapkan ada efek jera bagi pelaku lain serta perbaikan sistem pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan melayani rakyat dengan tulus.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

---