KBS

  • |

    Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Walkot Eri Siap Dukung Pengusutan

    Dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya (KBS) telah mencuat ke permukaan, menarik perhatian publik dan aparat penegak hukum.

    Dugaan Korupsi Kebun Binatang Surabaya, Walkot Eri Siap Dukung Pengusutan

    ​Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan dukungan penuh terhadap upaya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dalam mengusut tuntas kasus ini.​

    Berikut ini, Uang Rakyat akan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas demi membersihkan nama KBS dari praktik kotor di masa lalu.

    Dukungan Penuh Wali Kota Eri terhadap Penyelidikan

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) yang melakukan penggeledahan di kantor Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TSKBS). Tindakan ini terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS yang disinyalir telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Dukungan ini menunjukkan komitmen Pemkot Surabaya dalam pemberantasan korupsi.

    Menurut Eri, permasalahan pengelolaan keuangan di KBS bukanlah hal baru. Ia menyebut sengkarut ini sudah berakar sejak tahun 2013 dan telah tercium olehnya pada tahun 2022. Merasa ada ketidakberesan, Eri kemudian menginstruksikan audit independen untuk memastikan kejelasan kondisi finansial KBS.

    “KBS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang iki kok sing [ini kok yang] melakukan audit ini kok orang-orang ini saja. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen,” tegas Eri. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan.

    Audit Independen Dan Temuan Mencurigakan

    Eri mengungkap adanya temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan KBS yang terjadi lebih dari satu dekade lalu. Masalah ini telah menggantung dan menjadi beban bagi manajemen. Keadaan ini mendorong Eri untuk meminta pendampingan langsung dari Kejati Jatim guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

    “Sejak tahun 2013 itu ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nggandol [menggantung] sampai ke 2023. Lo kan lek nggandol terus kita jadi [curiga] duitnya di mana?” ujarnya. Pertanyaan ini menunjukkan adanya indikasi kuat penyalahgunaan dana.

    Hasil audit independen menunjukkan adanya ketidakberesan, dengan catatan keuangan yang tidak sinkron antara laporan dan ketersediaan uang. “Catatannya ada, uangnya tidak ada. Maka saya pada waktu itu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini,” jelas Eri, menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada Kejati Jatim.

    Baca Juga: KBS Buka Suara Usai Digeledah Kejati Jatim Terkait Dugaan Korupsi

    Kerugian Negara Dan Pertanggungjawaban Hukum

    Kerugian Negara Dan Pertanggungjawaban Hukum

    Berdasarkan temuan sementara, dugaan kerugian negara akibat masalah ini mencapai miliaran Rupiah. Eri Cahyadi menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini harus diproses secara hukum. Hal ini penting mengingat dana yang dikelola berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan merupakan uang rakyat.

    “Kalau buat saya selalu saya katakan sopo sing salah yo seleh [siapa salah harus mengakui]. Karena ini uang rakyat, ini uang PAD, uang besar yang uang negara,” tegas Eri. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum kasus ini.

    Eri berharap penegakan hukum oleh Kejati Jatim dapat berjalan tuntas. Dengan demikian, manajemen KBS yang baru dapat memulai operasional dengan catatan keuangan yang bersih dan transparan. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan dan integritas lembaga publik.

    Penggeledahan Kejati Jatim Dan Komitmen Transparansi

    Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim telah menggeledah kantor PD TSKBS pada Kamis (5/2), menyita berbagai barang bukti seperti dokumen dan perangkat elektronik. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan internal PD TSKBS.

    Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, John Franky Yanafia Ariandi, mengonfirmasi bahwa penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut. Tim Kejati Jatim terlihat membawa empat kontainer berisi berkas yang diduga kuat relevan dengan perkara.

    “Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PD TSKBS,” kata John Franky. Ia juga menegaskan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, tanpa menutup kemungkinan adanya pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

    Jangan ketinggalan informasi terkini seputar Uang Rakyat dan beragam berita menarik penambah wawasan.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar pertama dari cnnindonesia.com
    • Gambar Utama dari kesurabaya.com

  • KBS Buka Suara Usai Digeledah Kejati Jatim Terkait Dugaan Korupsi

    Publik Jawa Timur digegerkan dengan kabar penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terhadap kantor KBS terkait dugaan kasus korupsi.

    KBS

    Langkah ini menjadi sorotan media dan masyarakat, karena menyangkut integritas perusahaan dan transparansi pengelolaan keuangan. Menanggapi hal ini, pihak KBS akhirnya buka suara, memberikan klarifikasi, dan menegaskan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan pihak berwenang.

    Dapatkan rangkuman berita dan info terpercaya yang bisa menambah wawasan Anda, eksklusif di Uang Rakyat.

    Kronologi Penggeledahan Kejati Jatim

    Penggeledahan dilakukan pada pagi hari oleh tim penyidik Kejati Jatim. Aparat datang ke kantor KBS untuk mengumpulkan dokumen dan bukti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran serta aliran dana yang menjadi fokus penyelidikan. Aksi ini berlangsung tertib dengan pengawasan dari pihak keamanan kantor.

    Sejumlah dokumen penting, termasuk laporan keuangan, kontrak proyek, dan catatan internal perusahaan, disita sebagai barang bukti. Tim penyidik memastikan semua prosedur dilakukan sesuai hukum agar hasil penggeledahan sah dan dapat digunakan dalam proses penyidikan lebih lanjut.

    Penggeledahan ini memicu perhatian publik dan media, mengingat kasus dugaan korupsi sering menjadi sorotan nasional. Banyak pihak menunggu perkembangan kasus ini, termasuk langkah-langkah yang akan diambil KBS untuk merespons penyelidikan.

    Pernyataan KBS Pasca Penggeledahan

    Menanggapi penggeledahan tersebut, pihak KBS langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan komitmen untuk kooperatif dengan penyidik Kejati Jatim, serta bersedia menyerahkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan untuk memperjelas fakta kasus.

    KBS juga menekankan bahwa penggeledahan bukanlah bentuk tuduhan bersalah, melainkan bagian dari proses hukum untuk memastikan transparansi. Pihak perusahaan menegaskan bahwa mereka menghormati hukum dan siap mendukung proses penyidikan agar semua fakta terungkap secara objektif.

    Selain itu, KBS berupaya menjaga stabilitas operasional perusahaan agar kegiatan bisnis tetap berjalan lancar. Pernyataan ini ditujukan untuk memberi kepastian kepada karyawan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa perusahaan tetap profesional dalam menghadapi proses hukum.

    Baca Juga: Korupsi Dana Desa, Mantan Keuchik Aceh Utara Jadi Tersangka

    Dampak terhadap Publik dan Bisnis

    KBS

    Kasus ini tentu menimbulkan dampak signifikan bagi publik, khususnya bagi masyarakat yang berkepentingan dengan proyek dan layanan KBS. Dugaan korupsi dapat memengaruhi persepsi publik terhadap integritas perusahaan dan kepercayaan terhadap pengelolaan anggaran.

    Bagi dunia bisnis, penggeledahan ini menjadi peringatan penting mengenai pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum. Perusahaan lain pun dapat mengambil pelajaran tentang manajemen risiko dan pentingnya audit internal untuk menghindari potensi masalah hukum di masa depan.

    Selain itu, langkah cepat KBS dalam merespons penyelidikan diyakini dapat membantu meminimalkan spekulasi publik dan menjaga citra perusahaan. Kejelasan informasi menjadi kunci untuk memastikan masyarakat memahami konteks penggeledahan dan tidak terjebak pada asumsi negatif.

    Langkah Hukum dan Strategi Ke Depan

    KBS berkomitmen untuk mengikuti seluruh prosedur hukum dan bekerja sama sepenuhnya dengan Kejati Jatim. Perusahaan juga menyiapkan tim hukum internal dan penasihat eksternal untuk memastikan hak-hak perusahaan terlindungi sambil tetap mendukung proses penyelidikan.

    Strategi perusahaan ke depan mencakup audit internal menyeluruh untuk memeriksa semua transaksi dan dokumen yang menjadi fokus penyelidikan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses klarifikasi dan memastikan semua kegiatan bisnis KBS transparan dan sesuai regulasi.

    Selain itu, KBS berencana meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, dan publik. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan semua pihak memahami perkembangan kasus serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan perusahaan.

    Kesimpulan

    Penggeledahan Kejati Jatim terhadap KBS terkait dugaan korupsi menjadi sorotan penting bagi masyarakat dan dunia bisnis. Respon KBS yang terbuka dan kooperatif menunjukkan komitmen perusahaan untuk mendukung proses hukum, menjaga transparansi, serta melindungi kepentingan karyawan dan mitra bisnis. Dengan audit internal, kerja sama hukum, dan komunikasi publik yang baik, KBS berupaya memastikan kasus ini terselesaikan secara objektif dan profesional, sekaligus menjadi pengingat pentingnya integritas dan kepatuhan hukum di dunia usaha.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari kupang.tribunnews.com
    • Gambar Kedua dari padek.jawapos.com