Terungkap! Tumpukan Duit Korupsi Eks Kades Sukabumi untuk Modal Nyaleg

Bagikan

Publik Sukabumi digegerkan dengan penemuan tumpukan uang yang diduga hasil korupsi oleh mantan kepala desa setempat.

korupsi-sukabumi

Dugaan ini semakin menguat setelah informasi menyebut bahwa uang tersebut digunakan sebagai modal untuk pencalonan legislatif (nyaleg). Kasus ini memicu sorotan tajam dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Pihak kepolisian dan Kejaksaan setempat memastikan bahwa penyelidikan sedang dilakukan secara mendalam. Kami tengah menindaklanjuti laporan dugaan korupsi ini dengan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk sumber dana yang digunakan untuk nyaleg, ujar salah satu penyidik. Masyarakat pun berharap proses hukum berjalan transparan agar tidak ada celah bagi praktik korupsi yang merugikan warga desa. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa integritas pejabat publik sangat penting bagi kepercayaan masyarakat.

Dapatkan rangkuman berita dan info terpercaya yang bisa menambah wawasan Anda, eksklusif di Uang Rakyat.

Modus Penggunaan Uang Korupsi

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa mantan kades tersebut menggunakan dana desa yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai modal politik. Uang ini kemudian diduga dialihkan untuk kegiatan kampanye dan pembiayaan pendaftaran sebagai calon legislatif.

Saksi dan pihak terkait menyebutkan bahwa uang tersebut sempat disimpan secara tersembunyi sebelum dipergunakan untuk keperluan politik. Hal ini memperlihatkan modus operandi pengalihan dana yang direncanakan secara matang.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pengawasan penggunaan dana desa. Banyak pihak menekankan pentingnya mekanisme kontrol internal agar praktik serupa tidak terjadi lagi di desa-desa lain.

Penanganan Aparat Penegak Hukum

Penyidik dari kepolisian bersama pihak Kejaksaan Negeri Sukabumi melakukan pengumpulan bukti untuk memastikan keterlibatan mantan kades dan pihak-pihak lain yang terkait. Mereka juga memeriksa dokumen transaksi dan saksi yang mengetahui aliran dana.

Langkah ini dilakukan agar penyelidikan dapat mengungkap seluruh jaringan dan modus penggelapan dana. “Kami akan memastikan semua pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas salah seorang jaksa.

Selain itu, aparat juga melakukan koordinasi dengan instansi pengawas dana desa untuk memetakan besaran kerugian negara dan mengidentifikasi mekanisme penyalahgunaan dana tersebut.

Baca Juga: Warga Resah Harga LPG Rp40 Ribu, Pertamina Janji Sanksi Tegas

Reaksi Masyarakat Sukabumi

Terungkap! Tumpukan Duit Korupsi Eks Kades Sukabumi untuk Modal Nyaleg

Penemuan tumpukan uang korupsi dan dugaan pemanfaatannya untuk nyaleg memicu kemarahan masyarakat setempat. Banyak warga merasa dikhianati karena dana yang seharusnya untuk pembangunan desa justru dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa tokoh masyarakat menuntut agar aparat menindak tegas mantan kades dan memastikan uang hasil korupsi dikembalikan. Mereka juga mengimbau pemerintah desa dan instansi terkait untuk lebih ketat dalam pengawasan penggunaan dana publik.

Kasus ini menjadi perhatian media lokal maupun nasional, karena menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat merambah ke ranah politik dan mempengaruhi jalannya demokrasi di tingkat lokal.

Pelajaran Penting Dari Kasus Ini

Kasus tumpukan duit korupsi mantan kades Sukabumi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik dan masyarakat. Pengawasan dan transparansi penggunaan dana desa menjadi kunci agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memantau pengelolaan dana desa dan melaporkan indikasi penyalahgunaan. Partisipasi warga menjadi salah satu cara mencegah praktik korupsi sejak dini.

Dengan penanganan hukum yang tegas, diharapkan kasus ini menjadi peringatan bagi pejabat lain untuk mengutamakan integritas dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau politik.

Sumber Informasi Gambar:

  1. Gambar Pertama dari detik.com
  2. Gambar Kedua dari Info Benua.com

Similar Posts

  • Heboh! KPK Bidik Ridwan Kamil Dalam Skandal Korupsi Iklan Bank BUMD

    Bagikan

    KPK mengintensifkan penyidikan kasus korupsi pengadaan iklan di bank BUMD, mengejutkan publik dengan menyertakan nama Ridwan Kamil.

    Heboh! KPK Bidik Ridwan Kamil Dalam Skandal Korupsi Iklan Bank BUMD​

    Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di sebuah bank BUMD kembali mencuat. KPK menerapkan metode follow the money untuk menelusuri aliran dana haram. Mengejutkan publik, nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut terseret dalam pusaran penyelidikan kasus uang non-budgeter ini.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    KPK Soroti Aliran Dana Non-Budgeter, RK Terseret

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengintensifkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di salah satu bank BUMD. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik memakai metode follow the money untuk menelusuri aliran dana. Dalam proses ini, nama Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, turut masuk radar penyelidikan.

    “Saudara RK, terkait dengan dugaan aliran uang yang bersumber dari dana non-budgeter,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 25 Desember 2025. Pernyataan ini sontak memicu perhatian publik dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai sejauh mana keterlibatan RK dalam kasus ini.

    Budi menjelaskan lebih lanjut bahwa dana non-budgeter yang dimaksud berasal dari pengadaan iklan. Para tersangka kasus ini diduga meminta anggaran yang sangat besar, namun uang tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja iklan sebagaimana mestinya. Sebagian besar dana tersebut mengalir ke kantong-kantong pribadi dan pihak-pihak terkait.

    Jejak Uang Haram, Pembelian Aset Hingga Pihak Lain

    Penyelidikan KPK mengindikasikan adanya dugaan serius bahwa sebagian uang hasil korupsi ini masuk ke kantor Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, KPK menduga kuat bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut kemudian menyebarkan uang tersebut ke sejumlah pihak lain, bahkan digunakan untuk pembelian aset. Ini menunjukkan kompleksitas dan luasnya jaringan aliran dana dalam kasus ini.

    “KPK tidak berhenti di Pak RK saja. KPK melakukan follow the money, ada dugaan bahwa aliran uang tersebut tidak berhenti di Pak RK saja,” tegas Budi. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa penyelidikan akan terus berkembang dan mungkin menyeret lebih banyak nama yang terlibat dalam skandal ini.

    Budi menambahkan, “Apakah uang-uang itu kemudian untuk pembelian aset, atau dialirkan kepada pihak lainnya? Ini yang menjadi basis teman-teman penyidik melakukan penelusuran, pelacakan, ke mana saja aliran uang ini.” Penelusuran ini menjadi krusial untuk mengungkap seluruh pihak yang diuntungkan dari dana korupsi tersebut dan mengembalikan kerugian negara.

    Baca Juga: Kejaksaan Agung Tangkap Eks Kajari Enrekang, Kasus Suap Zakat Rp 16,6 Miliar Mengguncang Publik!

    Bantahan Ridwan Kamil, Merasa Tidak Tahu

    Bantahan Ridwan Kamil, Merasa Tidak Tahu​

    Menanggapi pemanggilan dan dugaan keterlibatannya, Ridwan Kamil telah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK pada Selasa, 2 Desember 2025. Dalam keterangannya, RK dengan tegas membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut. Ia juga membantah menerima aliran dana terkait perkara tersebut.

    “Kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, menikmati hasilnya dan sebagainya,” kata RK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Bantahan ini tentu akan menjadi salah satu fokus KPK dalam menguji kebenaran informasi dan bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.

    RK menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat memang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penting dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, ia menekankan bahwa tugas tersebut hanya akan diketahui jika ada laporan resmi dari pihak terkait. Menurutnya, laporan ini seharusnya datang dari direksi, komisaris sebagai pengawas, atau kepala biro BUMD.

    Absennya Laporan Dan Klaim Ketidakterlibatan

    Tiga pihak kunci yang seharusnya melaporkan, yaitu direksi, komisaris, dan kepala biro BUMD, disebut oleh Ridwan Kamil tidak pernah memberikan laporan kepadanya. Atas dasar inilah, RK mengeklaim bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB yang sedang diusut oleh KPK.

    “Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi ini kalau dilaporkan, satu, oleh direksi, dua, oleh komisaris selaku pengawas, tiga, oleh kepala biro BUMD,” ujar RK. Pernyataan ini penting karena menjadi dasar pembelaannya terhadap tuduhan aliran dana haram tersebut.

    KPK tentu akan mendalami klaim RK ini dengan memverifikasi apakah benar tidak ada laporan yang masuk, ataukah ada kelalaian prosedur dalam pelaporan. Penelusuran bukti dan keterangan saksi akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik bantahan RK dan menentukan arah penyelidikan selanjutnya.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari metrotvnews.com
    • Gambar Kedua dari news.detik.com

  • KPK Usut Dugaan Korupsi Gubernur Jambi, Publik Pantau Ketat

    Bagikan

    KPK menindaklanjuti dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi, Al Haris, setelah laporan masyarakat masuk beberapa minggu lalu.

    KPK Tancap Gas Usut Dugaan Korupsi Gubernur Jambi, Publik Pantau Ketat=

    Proses verifikasi dokumen dan bukti awal sudah dilakukan untuk memastikan langkah penyelidikan tepat. Publik terus memantau perkembangan kasus ini dengan cermat, menuntut transparansi dan keadilan.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    KPK Gerak Cepat Usut Dugaan Korupsi Gubernur Jambi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Jambi, Al Haris. Laporan ini masuk ke KPK beberapa minggu lalu, memicu perhatian publik karena menyangkut pejabat tinggi daerah. KPK menegaskan akan memproses laporan tersebut secara profesional.

    Juru Bicara KPK menyampaikan, pihaknya telah memulai tahap verifikasi dokumen dan bukti awal untuk menentukan langkah investigasi selanjutnya. “Kami menghargai peran masyarakat yang aktif melaporkan indikasi korupsi. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti tanpa pandang bulu,” ujar juru bicara tersebut.

    Masyarakat Jambi menyambut positif langkah KPK ini, berharap adanya transparansi dan kejelasan terkait dugaan korupsi yang disebut-sebut merugikan keuangan daerah. Beberapa tokoh masyarakat menekankan pentingnya independensi KPK agar proses hukum berjalan adil dan tidak memihak.

    Aspek Hukum di Balik Dugaan Kasus

    Laporan yang diterima KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh Gubernur Jambi dalam beberapa proyek pembangunan. Indikasi awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi proyek yang menimbulkan potensi kerugian negara.

    Selain itu, laporan juga mencakup dugaan penerimaan gratifikasi dari kontraktor yang terlibat dalam proyek pemerintah provinsi. KPK menekankan semua tuduhan masih dalam tahap awal verifikasi, dan tidak ada pihak yang diputus bersalah sebelum proses penyelidikan selesai.

    Pengamat hukum menilai langkah KPK ini sesuai prosedur, mengingat posisi Gubernur sebagai pejabat publik dan potensi kerugian negara yang cukup signifikan. Mereka juga berharap proses hukum tetap transparan dan komunikasi publik dijaga agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan.

    Baca Juga: Eks Walkot Palembang Harnojoyo Bersaksi dalam Sidang Kasus Korupsi Pasar Cinde

    Proses Penyelidikan dan Pemeriksaan

    Proses Penyelidikan dan Pemeriksaan=

    KPK telah membentuk tim khusus untuk menelusuri laporan tersebut, mulai dari mengumpulkan dokumen terkait anggaran, kontrak, hingga wawancara dengan pihak terkait. Penyelidikan ini akan melibatkan audit internal dan pemeriksaan saksi dari birokrasi pemerintah provinsi Jambi.

    Sumber internal menyebutkan, KPK juga akan memeriksa aliran dana dan memanggil pihak ketiga yang diduga memiliki keterlibatan. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bukti-bukti cukup kuat sebelum memutuskan apakah kasus ini layak dinaikkan ke tahap penyidikan.

    Selain itu, tim KPK memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum di tingkat provinsi tetap terjaga. Tujuannya agar proses penyelidikan tidak mengganggu kegiatan pemerintahan, namun tetap efektif dalam mengumpulkan bukti.

    Respons Gubernur dan Harapan Publik

    Gubernur Jambi, Al Haris, melalui juru bicaranya menyatakan siap bekerja sama dengan KPK dan menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan. Ia menegaskan komitmen untuk mendukung transparansi dan kepastian hukum.

    Di sisi lain, masyarakat dan aktivis anti-korupsi berharap KPK bekerja cepat namun hati-hati, sehingga kebenaran terungkap tanpa adanya tekanan politik. Mereka juga menekankan pentingnya proses ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik terkait pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah.

    KPK menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara profesional, tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Dengan adanya pengawasan publik dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik korupsi di tingkat pemerintahan provinsi dapat ditekan dan transparansi anggaran benar-benar terjaga.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat, serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Utama dari kupang.antaranews.com
    2. Gambar Kedua dari sumsel.antaranews.com

  • Geger! Baru 8 Hari Menjabat, Purbaya Pejabat Bea Cukai Ditangkap KPK

    Bagikan

    Korupsi terus menjadi momok yang menghantui birokrasi di Indonesia, tak terkecuali di lembaga penting seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    Geger! Baru 8 Hari Menjabat, Purbaya Pejabat Bea Cukai Ditangkap KPK

    ​Sebuah kasus mengejutkan baru-baru ini mencuat, melibatkan seorang pejabat tinggi DJBC yang baru menjabat delapan hari sebelum akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).​

    Berikut ini, Uang Rakyat akan mengungkap kasus yang tidak hanya menyoroti integritas individu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

    Awal Mula Penunjukan Kontroversial

    Rizal, pejabat yang menjadi sorotan utama, baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada tanggal 28 Januari 2026. Pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menandai sebuah babak baru dalam karier Rizal yang sebelumnya menjabat posisi strategis di DJBC. Harapan akan integritas dan kinerja yang lebih baik selalu menyertai setiap pelantikan pejabat publik.

    Namun, harapan itu sirna dalam waktu singkat. Hanya delapan hari setelah pelantikannya, Rizal harus berhadapan dengan kenyataan pahit saat tim KPK menciduknya pada 4 Februari 2026. Penangkapan ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat singkatnya masa jabatan Rizal di posisi barunya. Peristiwa ini mencoreng nama baik instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara.

    Ironisnya, penangkapan Rizal oleh KPK tidak terkait dengan jabatannya yang baru, melainkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi yang diduga terjadi telah berlangsung sebelum penempatannya di posisi yang lebih tinggi. KPK secara cermat mengikuti jejak dugaan pelanggaran yang dilakukan.

    Jaringan Korupsi Terbongkar Dalam OTT

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa operasi senyap ini berhasil mengamankan 17 orang. Dari jumlah tersebut, KPK telah menetapkan enam individu sebagai tersangka, menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan jaringan yang lebih luas. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam skandal ini.

    Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka merupakan langkah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menegaskan komitmen KPK untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu terhadap posisi atau jabatan seseorang.

    Selain Rizal yang diidentifikasi sebagai RZL, daftar tersangka juga mencakup nama-nama penting lainnya di DJBC. Di antaranya adalah Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen. Ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pejabat-pejabat kunci dalam praktik korupsi yang terstruktur.

    Baca Juga: Hakim PN Depok Terjaring OTT, Penegakan Hukum Kembali Tegas

    Keterlibatan Swasta Dan Barang Bukti Fantastis

    Keterlibatan Swasta Dan Barang Bukti Fantastis

    Selain pejabat Bea Cukai, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta, menandakan kolaborasi antara oknum di birokrasi dan entitas bisnis. John Field, pemilik PT Blueray, Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, dan Dedy Kurniawan, Manajer Operasional PT BR, turut menjadi bagian dari jaringan tersangka. Keterlibatan pihak swasta seringkali menjadi kunci dalam skema korupsi impor.

    Dalam operasi penggeledahan, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai total Rp40,5 miliar dari berbagai lokasi. Ini termasuk kediaman Rizal dan Orlando, serta kantor PT Blueray. Jumlah fantastis ini mengindikasikan skala kejahatan yang tidak main-main. Pengamanan barang bukti menjadi krusial untuk memperkuat dakwaan dan membuktikan adanya tindak pidana.

    Barang bukti yang disita sangat beragam, mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang seperti Rupiah (Rp1,89 miliar), Dolar Singapura (SG$1,48 juta), Dolar Amerika Serikat (US$182.900), dan Yen (550.000). Selain itu, KPK juga menyita logam mulia seberat 5,3 kg senilai sekitar Rp15,7 miliar, serta jam tangan mewah senilai Rp138 juta. Keragaman aset ini menunjukkan pola pencucian uang dan akumulasi kekayaan ilegal.

    Komitmen KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

    KPK menegaskan bahwa enam tersangka tersebut terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW (palsu) di lingkungan Bea Cukai. Kasus ini menyoroti bagaimana praktik ilegal seperti impor barang palsu dapat merugikan negara dan masyarakat. Bea Cukai sebagai penjaga gerbang ekonomi seharusnya menjadi benteng, bukan justru menjadi celah.

    Penetapan tersangka ini menjadi pesan keras bagi para pejabat publik dan pihak swasta yang mencoba bermain-main dengan hukum. KPK secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tidak ada tempat bagi koruptor di Indonesia, dan setiap tindakan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

    Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Integritas birokrasi adalah kunci kemajuan bangsa, dan setiap warga negara memiliki peran dalam mewujudkannya.

    Selalu pantau berita terbaru seputar Uang Rakyat dan info menarik lain yang membuka wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar pertama dari cnnindonesia.com
    • Gambar Utama dari jatim.antaranews.com
  • |

    Mantan Sekwan DPRD Bengkulu Resmi Divonis 4 Tahun Penjara

    Bagikan

    Mantan Sekwan DPRD Bengkulu resmi divonis 4 tahun penjara, Pengadilan memutuskan hukuman atas kasus yang menyeret nama mantan pejabat ini.

    Mantan Sekwan DPRD Bengkulu Resmi Divonis 4 Tahun Penjara 700

    Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bengkulu resmi dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh pengadilan. Putusan ini menjadi babak penting dalam penanganan kasus yang menyeret mantan pejabat tersebut.

    Dengan vonis ini, pengadilan berharap memberi efek jera dan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pejabat publik dijalankan secara tegas dan transparan Uang Rakyat.

    Vonis 4 Tahun Penjara Untuk Mantan Sekwan DPRD Bengkulu

    Mantan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu, Erlangga, divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor, Rabu (28/1/2026). Vonis ini menandai babak akhir kasus korupsi perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024.

    Majelis hakim menyatakan Erlangga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan terdakwa lain terkait pengelolaan anggaran perjadin DPRD Provinsi Bengkulu. Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara.

    Selain hukuman pokok, majelis hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti Rp 1,8 miliar yang harus dibayarkan dalam 1 bulan. Apabila tidak membayar, harta benda terdakwa dapat disita, dan jika masih kurang, diganti dengan tambahan 1 tahun 6 bulan penjara.

    Vonis Untuk Mantan Bendahara Sekretariat DPRD

    Mantan bendahara sekretaris dewan, Dahyar, juga dijatuhi vonis serupa yakni 4 tahun penjara. Namun, Dahyar mendapat tambahan pidana uang pengganti Rp 2,6 miliar subsider penjara 1 tahun 6 bulan jika tidak membayar.

    Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Dahyar dihukum 6 tahun penjara dan membayar uang pengganti yang sama. Keputusan hakim menegaskan adanya penyesuaian hukuman berdasarkan pertimbangan majelis.

    Seperti Erlangga, Dahyar juga dinyatakan terbukti melakukan korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Bengkulu tahun 2024. Putusan ini menjadi contoh bagi aparat pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran publik.

    Baca Juga: Korupsi Dana Desa Terbongkar! Dua Pejabat Kecamatan Paluta Resmi Ditahan

    Vonis Lima Terdakwa Lainnya

    Vonis Lima Terdakwa Lainnya 700

    Selain dua terdakwa utama, lima terdakwa lainnya divonis lebih ringan. Mereka adalah mantan Kepala Sub Bagian Umum Rizan Putra, Pembantu Bendahara Ade Yanto, PPTK perjadin Rozi Marza, Staf PPTK Lia Fita Sari, dan Pembantu Bendahara Relly Pribadi.

    Kelima terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 50 juta, dan diwajibkan membayar uang pengganti. Total uang pengganti yang dibayarkan berbeda-beda, mulai dari Rp 85 juta hingga Rp 171 juta, dan semua telah dilunasi.

    Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut mereka masing-masing 2 tahun penjara. Keputusan ini mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi perjadin.

    Kronologi Kasus Dan Kerugian Negara

    Kasus ini terungkap dari penyelidikan tim tindak pidana khusus Kejati Bengkulu terhadap dugaan penyimpangan dana perjalan dinas DPRD Provinsi Bengkulu. Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 3 miliar dari total anggaran Rp 130 miliar.

    Penyimpangan terjadi pada beberapa kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, termasuk pengelolaan dana perjalanan dinas. Investigasi menyasar pejabat yang terlibat langsung dalam administrasi anggaran tersebut.

    Vonis yang dijatuhkan diharapkan memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran publik dijalankan secara tegas. Kasus ini menjadi sorotan publik sebagai bentuk pengawasan terhadap korupsi pejabat publik.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari lintangpos.com
    • Gambar Kedua dari bengkulu.tribunnews.com

  • Korupsi Dana Desa Terbongkar! Dua Pejabat Kecamatan Paluta Resmi Ditahan

    Bagikan

    Diduga korupsi APBDes 14 desa senilai Rp 570 juta, Camat dan Sekcam di Padang Lawas Utara ditahan, aparat lanjutkan pengusutan.

    Korupsi Dana Desa Terbongkar! Dua Pejabat Paluta Resmi Ditahan

    Dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat dan mengguncang Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara. Kali ini, aparat penegak hukum menahan dua pejabat kecamatan, yakni Camat dan Sekretaris Camat (Sekcam), yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana APBDes dari 14 desa dengan total nilai mencapai Rp 570 juta.

    Dapatkan berita dan info terpercaya yang bisa menambah wawasan Anda, eksklusif di Uang Rakyat.

    Modus Dugaan Korupsi APBDes 14 Desa

    Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan korupsi APBDes ini melibatkan dana dari 14 desa yang berada di wilayah kecamatan setempat. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, serta kebutuhan pelayanan publik lainnya.

    Namun dalam praktiknya, dana APBDes diduga dipotong atau dimanipulasi melalui berbagai modus. Di antaranya adalah pengaturan pencairan dana, permintaan setoran, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

    Akibat perbuatan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 570 juta. Nilai kerugian ini diperoleh dari hasil audit dan penghitungan sementara yang dilakukan oleh aparat bersama pihak terkait.

    Peran Camat dan Sekcam Jadi Sorotan

    Camat dan Sekcam memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Namun dalam kasus ini, keduanya justru diduga aktif terlibat dalam praktik penyimpangan APBDes.

    Penyidik menemukan indikasi bahwa kedua pejabat tersebut memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk memengaruhi pengelolaan dana desa. Beberapa kepala desa diduga tidak berdaya dan terpaksa mengikuti arahan yang menyimpang dari aturan.

    Keterlibatan camat dan sekcam ini dinilai sangat mencederai kepercayaan publik. Aparat menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat, tanpa memandang jabatan, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

    Baca Juga: Skandal Korupsi Mengguncang Paluta, Camat Dan Sekcam Ditahan, Dana Desa Rp 570 Juta Amblas!

    Penahanan Resmi dan Proses Hukum Berlanjut

    Penahanan Resmi dan Proses Hukum Berlanjut

    Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, penyidik resmi menetapkan camat dan sekcam sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Langkah ini diambil untuk memperlancar proses penyidikan dan mencegah potensi penghilangan barang bukti.

    Kedua tersangka kini ditahan di rumah tahanan negara dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Penyidik juga terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk kepala desa dan perangkat desa dari 14 desa yang terlibat.

    Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus ini. Aparat memastikan pengusutan akan dilakukan secara menyeluruh hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban hukum.

    Dampak Kasus Terhadap Desa dan Masyarakat

    Kasus dugaan korupsi ini berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Dana APBDes yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru diduga disalahgunakan, sehingga sejumlah program desa tidak berjalan optimal.

    Masyarakat desa menyampaikan kekecewaan dan berharap proses hukum berjalan transparan serta adil. Mereka juga menuntut agar kerugian negara dapat dipulihkan dan dana desa dikembalikan sesuai peruntukannya.

    Kasus ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintah agar mengelola dana publik dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan ketat dan keterlibatan masyarakat dinilai penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    Komitmen Aparat Berantas Korupsi Dana Desa

    Aparat penegak hukum menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dana desa menjadi prioritas utama. Dana desa merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga penyalahgunaannya tidak bisa ditoleransi.

    Kasus di Paluta ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum terus berjalan dan menyasar siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat pemerintahan. Aparat mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.

    Dengan pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan pengelolaan APBDes ke depan dapat berjalan lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Selalu ikuti berita terbaru mengenai Uang Rakyat serta ragam informasi menarik yang memperluas wawasan.

    Sumber Informasi Gambar:

    1. Gambar Pertama dari detikcom
    2. Gambar Kedua dari tribunnews.com

  • Sidang Korupsi Tanihub Digelar, Publik Pantau Ketat Dugaan Kerugian Besar

    Bagikan

    Kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret PT Tani Group Indonesia (Tanihub) dan afiliasinya memasuki babak baru.

    Sidang Korupsi Tanihub Digelar, Publik Pantau Ketat Dugaan Kerugian Besar

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregistrasi perkara ini, menandai dimulainya proses hukum terhadap investasi MDI Venture dan BRI Ventures yang diduga sarat manipulasi. Publik menantikan transparansi dan keadilan dalam mengungkap tuntas jaringan korupsi yang merugikan negara dan kepercayaan investor.

    Nikmati rangkuman berita dan informasi terpercaya lainnya yang bisa menambah wawasan Anda di Uang Rakyat.

    Babak Baru Kasus Korupsi Tanihub Di Pengadilan

    Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera menyidangkan perkara korupsi investasi Tanihub. Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana pencucian uang dari MDI Venture dan BRI Ventures kepada PT Tani Group Indonesia serta afiliasinya. Registrasi perkara dengan Nomor 12 atas nama Ivan Arie Sustiawan telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra.

    Sidang perdana rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2026. Tanggal ini menjadi penanda dimulainya proses pembuktian di pengadilan, di mana jaksa penuntut umum akan memaparkan seluruh dakwaan terhadap para terdakwa. Publik berharap persidangan ini akan berjalan transparan dan membuka tabir kebenaran di balik dugaan praktik korupsi ini.

    Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan investasi dari entitas besar seperti Telkom Group (melalui MDI Venture) dan BRI Group (melalui BRI Ventura Investama). Hal ini mengindikasikan adanya potensi dampak yang lebih luas terhadap iklim investasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan rintisan di Indonesia.

    Daftar Terdakwa Dan Peran Mereka

    Jaksa penuntut umum telah mendakwa sejumlah nama penting dalam kasus ini. Selain Ivan Arie Sustiawan selaku Direktur Utama PT Tani Hub Indonesia, ada pula Donald Surjana Wihardja (Direktur Utama PT Metra Digital Investama) dan Aldo Adrian Hartanto (VP of Investment PT MDI). Keduanya diduga terlibat dalam proses investasi dari MDI Venture.

    Dari pihak BRI Ventures, Nicko Widjaja (Direktur Utama BRI Ventura Investama) dan William Gozali (VP Investment BRI Ventura Investama) turut menjadi terdakwa. Edison TPL Tobing, Direktur PT Tani Group Indonesia, juga didakwa bersama para petinggi perusahaan rintisan tersebut. Jaksa menuntut pertanggungjawaban korporasi, termasuk PT Tani Group Indonesia, PT Tani Hub Indonesia, dan PT Tani Supply Indonesia.

    Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah memaparkan peran para terdakwa. Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing diduga memanipulasi laporan keuangan untuk menarik investasi. Sementara itu, Aldo Adrian Hartanto dituding lalai dalam analisis kelayakan investasi, dan Donald Surjana Wihardja, Nicko Widjaja, serta William Gozali diduga menyetujui investasi secara melawan hukum.

    Baca Juga: Terbongkar! Dugaan Korupsi Rp 9 M, Eks Pj Bupati Morowali Resmi Ditahan

    Modus Operandi Dan Kerugian Negara

    Modus Operandi Dan Kerugian Negara

    Modus operandi utama dalam kasus ini adalah manipulasi laporan keuangan oleh Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing. Manipulasi ini bertujuan untuk memperoleh investasi dari PT MDI Venture, bagian dari Telkom Group, serta PT BRI Ventura Investama di bawah BRI Group. Praktik ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menipu investor dengan data palsu.

    Total pencairan investasi dalam perkara ini mencapai angka fantastis, yaitu 25 juta dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, MDI Venture mengucurkan 20 juta dolar, sedangkan BRI Ventures menyalurkan 5 juta dolar. Angka ini mencerminkan kerugian yang signifikan akibat praktik korupsi yang terstruktur.

    Keterlibatan Aldo Adrian Hartanto yang tidak melakukan analisis kelayakan investasi secara memadai menjadi titik lemah. Begitu pula dengan keputusan Donald Surjana Wihardja, Nicko Widjaja, dan William Gozali yang diduga melawan hukum dalam persetujuan investasi. Ini mengindikasikan adanya kelalaian atau kesengajaan dari berbagai pihak.

    Ancaman Hukuman Berat Bagi Para Pelaku

    Para terdakwa menghadapi ancaman pidana berat sesuai undang-undang yang berlaku. Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana penjara maksimal untuk pasal ini adalah 20 tahun, menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas korupsi.

    Selain itu, Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing didakwa melanggar ketentuan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini juga memiliki ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dakwaan berlapis ini menunjukkan kompleksitas dan dimensi ganda dari kejahatan yang mereka lakukan.

    Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menjaga integritas sistem investasi dan memastikan bahwa dana publik maupun swasta tidak disalahgunakan. Pengadilan akan menjadi panggung penting untuk menegakkan keadilan.

    Ikuti perkembangan terbaru dan berbagai informasi menarik lainnya untuk menambah wawasan Anda.

    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Pertama dari tempo.co
    • Gambar Kedua dari kumparan.com