KPK Usut Dugaan Korupsi Gubernur Jambi, Publik Pantau Ketat

Korupsi terus menjadi momok yang menghantui birokrasi di Indonesia, tak terkecuali di lembaga penting seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

​Sebuah kasus mengejutkan baru-baru ini mencuat, melibatkan seorang pejabat tinggi DJBC yang baru menjabat delapan hari sebelum akhirnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).​

Berikut ini, Uang Rakyat akan mengungkap kasus yang tidak hanya menyoroti integritas individu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Awal Mula Penunjukan Kontroversial

Rizal, pejabat yang menjadi sorotan utama, baru saja dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat pada tanggal 28 Januari 2026. Pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menandai sebuah babak baru dalam karier Rizal yang sebelumnya menjabat posisi strategis di DJBC. Harapan akan integritas dan kinerja yang lebih baik selalu menyertai setiap pelantikan pejabat publik.

Namun, harapan itu sirna dalam waktu singkat. Hanya delapan hari setelah pelantikannya, Rizal harus berhadapan dengan kenyataan pahit saat tim KPK menciduknya pada 4 Februari 2026. Penangkapan ini sontak mengejutkan banyak pihak, mengingat singkatnya masa jabatan Rizal di posisi barunya. Peristiwa ini mencoreng nama baik instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga penerimaan negara.

Ironisnya, penangkapan Rizal oleh KPK tidak terkait dengan jabatannya yang baru, melainkan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukannya saat masih menjabat sebagai Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC. Ini mengindikasikan bahwa praktik korupsi yang diduga terjadi telah berlangsung sebelum penempatannya di posisi yang lebih tinggi. KPK secara cermat mengikuti jejak dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Jaringan Korupsi Terbongkar Dalam OTT

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengonfirmasi bahwa operasi senyap ini berhasil mengamankan 17 orang. Dari jumlah tersebut, KPK telah menetapkan enam individu sebagai tersangka, menunjukkan bahwa kasus ini melibatkan jaringan yang lebih luas. Penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam skandal ini.

Berdasarkan alat bukti yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka merupakan langkah serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menegaskan komitmen KPK untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu terhadap posisi atau jabatan seseorang.

Selain Rizal yang diidentifikasi sebagai RZL, daftar tersangka juga mencakup nama-nama penting lainnya di DJBC. Di antaranya adalah Sisprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan, serta Orlando Hamonangan, Kepala Seksi Intelijen. Ini menunjukkan adanya dugaan keterlibatan pejabat-pejabat kunci dalam praktik korupsi yang terstruktur.

Baca Juga: Hakim PN Depok Terjaring OTT, Penegakan Hukum Kembali Tegas

Keterlibatan Swasta Dan Barang Bukti Fantastis

Selain pejabat Bea Cukai, KPK juga menetapkan tersangka dari pihak swasta, menandakan kolaborasi antara oknum di birokrasi dan entitas bisnis. John Field, pemilik PT Blueray, Andri, Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR, dan Dedy Kurniawan, Manajer Operasional PT BR, turut menjadi bagian dari jaringan tersangka. Keterlibatan pihak swasta seringkali menjadi kunci dalam skema korupsi impor.

Dalam operasi penggeledahan, tim KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai total Rp40,5 miliar dari berbagai lokasi. Ini termasuk kediaman Rizal dan Orlando, serta kantor PT Blueray. Jumlah fantastis ini mengindikasikan skala kejahatan yang tidak main-main. Pengamanan barang bukti menjadi krusial untuk memperkuat dakwaan dan membuktikan adanya tindak pidana.

Barang bukti yang disita sangat beragam, mencakup uang tunai dalam berbagai mata uang seperti Rupiah (Rp1,89 miliar), Dolar Singapura (SG$1,48 juta), Dolar Amerika Serikat (US$182.900), dan Yen (550.000). Selain itu, KPK juga menyita logam mulia seberat 5,3 kg senilai sekitar Rp15,7 miliar, serta jam tangan mewah senilai Rp138 juta. Keragaman aset ini menunjukkan pola pencucian uang dan akumulasi kekayaan ilegal.

Komitmen KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

KPK menegaskan bahwa enam tersangka tersebut terlibat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait impor barang KW (palsu) di lingkungan Bea Cukai. Kasus ini menyoroti bagaimana praktik ilegal seperti impor barang palsu dapat merugikan negara dan masyarakat. Bea Cukai sebagai penjaga gerbang ekonomi seharusnya menjadi benteng, bukan justru menjadi celah.

Penetapan tersangka ini menjadi pesan keras bagi para pejabat publik dan pihak swasta yang mencoba bermain-main dengan hukum. KPK secara konsisten menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tidak ada tempat bagi koruptor di Indonesia, dan setiap tindakan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Integritas birokrasi adalah kunci kemajuan bangsa, dan setiap warga negara memiliki peran dalam mewujudkannya.

Selalu pantau berita terbaru seputar Uang Rakyat dan info menarik lain yang membuka wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

• Gambar pertama dari cnnindonesia.com
• Gambar Utama dari jatim.antaranews.com