Kejaksaan Agung Tangkap Eks Kajari Enrekang, Kasus Suap Zakat Rp 16,6 Miliar Mengguncang Publik!

12/24/2025

Kejaksaan Agung menangkap eks Kajari Enrekang terkait suap zakat Rp16,6 miliar yang mengguncang kepercayaan publik nasional secara luas.

Kabar mengejutkan datang dari Kejaksaan. Mantan Kajari Enrekang, Padeli, ditahan sebagai tersangka korupsi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dengan kerugian negara Rp 16,6 miliar. Ia juga diduga menerima suap Rp 840 juta. Kasus ini memicu sorotan publik terhadap integritas penegak hukum dan aliran dana umat.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Jebakan Korupsi Dana Zakat, Jerat Mantan Kajari Enrekang

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan Padeli, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Sulawesi Selatan. Penahanan dilakukan setelah Padeli ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang merugikan negara Rp 16,6 miliar. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dana keagamaan.

Penetapan tersangka dan penahanan ini diumumkan oleh Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna. Padeli diduga kuat menerima suap senilai Rp 840 juta terkait penanganan sebuah perkara. Dugaan suap ini menambah panjang daftar permasalahan hukum yang membelitnya, mencoreng nama institusi kejaksaan.

Penahanan Padeli dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Kejaksaan Agung. Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 22 Desember 2025. Proses penyidikan intensif diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan aktor lain yang terlibat dalam skandal korupsi dana umat ini.

Misteri Peran ‘SL’ Dan Awal Mula Terbongkarnya Kasus

Dalam kasus ini, Padeli tidak sendirian. Ia dijerat bersama seorang individu berinisial SL, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, Anang Supriatna belum mengungkapkan secara detail peran SL dalam kasus korupsi tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai keterlibatan pihak-pihak lain.

Kasus ini mulai terkuak berkat adanya aduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara serius oleh Kejagung. Tim intelijen segera diterjunkan untuk mengumpulkan informasi. “Kami segera tindak lanjuti. Tim intelijen langsung turun,” jelas Anang.

Setelah melalui proses klarifikasi dan pengawasan, bukti-bukti yang cukup kuat ditemukan. Bukti tersebut menunjukkan adanya perbuatan tercela yang dilakukan oleh Padeli dan SL. Hasil dari tahap ini kemudian diserahkan kepada penyidik untuk penanganan lebih lanjut.

Baca Juga: Sidang Korupsi HGU Tol Tempino Ditunda, Haji Alim Dirawat di RS

Konstruksi Perkara Yang Disamarkan Dan Ancaman Pencopotan Jabatan

Meskipun kasus ini telah menjadi perhatian publik, Anang belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara korupsi tersebut. Informasi yang diberikan masih terbatas pada dugaan suap yang diterima Padeli dan kerugian negara dari pengelolaan ZIS, publik menuntut transparansi lebih lanjut.

Saat ini, penanganan perkara sepenuhnya berada di tangan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan korupsi berjamaah ini.

Sebagai konsekuensi dari penetapan tersangka, Padeli yang kini menjabat sebagai Kajari Bangka Tengah, langsung dicopot dari jabatannya. Ia juga diberhentikan sementara dari tugas-tugasnya. “Saat ini nanti langsung diberhentikan,” tegas Anang, menunjukkan keseriusan Kejagung dalam memberantas korupsi di internal.

Integritas Penegak Hukum Dipertaruhkan

Dugaan penerimaan uang suap sebesar Rp 840 juta oleh Padeli, bersama dengan SL, menjadi poin krusial dalam kasus ini. Dana sebesar ini, yang seharusnya diperuntukkan bagi penanganan perkara, justru menjadi alat transaksional yang melanggar hukum. Ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat.

Kasus korupsi yang melibatkan dana ZIS sebesar Rp 16,6 miliar ini tidak hanya merugikan negara secara finansial. Lebih dari itu, kasus ini telah merusak kepercayaan umat terhadap pengelolaan dana keagamaan. Integritas penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan, justru dipertaruhkan.

Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga tuntas. Diharapkan, semua pihak yang terlibat dapat diungkap dan diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengungkapan tuntas kasus ini menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menegakkan keadilan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari detik.com
Gambar Kedua dari news.detik.com

Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah NPCI Bekasi Terbongkar
12/18/2025
Bagikan
Aparat kepolisian mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana hibah yang diterima oleh NPCI Kabupaten Bekasi.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai pengelolaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pemerintah daerah.

Dana hibah tersebut sejatinya dialokasikan untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi atlet disabilitas di wilayah Kabupaten Bekasi.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Awal Mula Dugaan Penyalahgunaan Dana Hibah

Dugaan penyalahgunaan dana hibah NPCI Bekasi berawal dari hasil audit dan laporan yang diterima aparat penegak hukum.

Dalam laporan tersebut, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban keuangan dengan realisasi penggunaan dana di lapangan.

Beberapa kegiatan yang tercantum dalam laporan keuangan diduga tidak sepenuhnya terlaksana, sementara dana telah dicairkan secara penuh.

Selain itu, terdapat dugaan bahwa sebagian dana hibah digunakan untuk keperluan di luar program pembinaan atlet. Hal inilah yang kemudian mendorong kepolisian melakukan penelusuran lebih lanjut dengan memeriksa sejumlah dokumen administrasi, termasuk proposal pengajuan hibah.

Laporan pertanggungjawaban, serta bukti transaksi keuangan. Proses ini dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum.

Proses Penyelidikan Saksi

Dalam upaya mengungkap dugaan korupsi tersebut, kepolisian telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui pengelolaan dana hibah NPCI Bekasi.

Para saksi berasal dari berbagai pihak, mulai dari pengurus organisasi, pihak terkait di lingkungan pemerintah daerah, hingga pihak lain yang terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana hibah.

Pemeriksaan saksi difokuskan pada alur pengajuan dana, mekanisme pencairan, serta penggunaan dana setelah diterima oleh NPCI Bekasi.

Kepolisian juga melakukan klarifikasi terhadap laporan keuangan dan membandingkannya dengan kondisi faktual kegiatan yang dilaksanakan.

Langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup sebelum menentukan status hukum lebih lanjut dalam perkara tersebut.

Baca Juga: Gempar! Ahli Hukum Sebut Sidang Korupsi BPHTB Ngawi Tak Rugikan Negara Jika Hanya Potensi

Potensi Kerugian Negara

Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah, salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah potensi kerugian keuangan negara.

Penyidik bekerja sama dengan instansi terkait untuk menghitung nilai kerugian negara yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan dana tersebut. Perhitungan ini sangat penting sebagai salah satu unsur dalam penetapan pasal tindak pidana korupsi.

Secara hukum, penyalahgunaan dana hibah dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Namun demikian, kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses hukum dilakukan secara profesional dan transparan, serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dampak Kasus Terhadap Atlet

Kasus dugaan korupsi dana hibah NPCI Bekasi menimbulkan keprihatinan, terutama bagi para atlet disabilitas yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari dana tersebut.

Dugaan penyalahgunaan anggaran berpotensi menghambat program pembinaan, pelatihan, serta pemenuhan kebutuhan atlet dalam menghadapi berbagai ajang kompetisi.

Selain berdampak pada atlet, kasus ini juga memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana hibah di daerah.

Masyarakat berharap agar penegakan hukum dapat berjalan tuntas sehingga memberikan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi organisasi penerima hibah lainnya.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik dinilai sebagai kunci untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari sinpo.id

Gambar Kedua dari guecikarang.co.id
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

LAPSI Laporkan Dugaan Ketidakjelasan Aset Kendaraan Dinas
12/20/202512/21/2025
Bagikan

Laporan mengejutkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, memunculkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan aset daerah.

Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat telah melayangkan aduan resmi ke Kejaksaan Negeri Lahat, menyoroti dugaan ketidakjelasan dalam pengelolaan aset kendaraan dinas senilai hampir Rp2 miliar. Temuan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan potensi kerugian negara dan penyalahgunaan wewenang yang harus diusut tuntas.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Sorotan BPK Dan Langkah LAPSI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan menjadi pihak pertama yang mengungkap anomali ini. Dalam hasil audit tahun anggaran 2024/2025, BPK menemukan aset kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang misterius. Kendaraan-kendaraan ini tidak dapat dihadirkan selama pemeriksaan fisik dan tercatat tanpa informasi yang memadai, membuat kewajaran laporannya diragukan.

Menanggapi temuan krusial ini, LAPSI Kabupaten Lahat tidak tinggal diam. Ketua LAPSI, Khoiri, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat. Namun, upaya tersebut berujung pada nihilnya respons atau klarifikasi yang diharapkan.

Ketiadaan jawaban dari BPKAD mendorong LAPSI untuk mengambil langkah tegas. Pada Jumat, 19 Desember 2025, LAPSI secara resmi melaporkan dugaan ketidakberesan ini ke Kejaksaan Negeri Lahat. Khoiri menegaskan bahwa pelaporan ini adalah bentuk komitmen LAPSI untuk memastikan penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

Potensi Penyalahgunaan Dan Kerugian Negara

Nilai aset yang dipertanyakan ini, hampir mencapai Rp2 miliar, bukan jumlah yang kecil. Angka tersebut merepresentasikan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketidakjelasan keberadaan dan informasi mengenai aset ini menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi penyalahgunaan.

LAPSI menduga bahwa temuan BPK ini bukan hanya sekadar masalah administrasi belaka. Lebih jauh, mereka melihat adanya celah lebar bagi terjadinya praktik penyalahgunaan aset daerah. Kondisi ini menuntut penelusuran mendalam oleh aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta sebenarnya.

Pentingnya penelusuran oleh Kejaksaan Negeri Lahat ditekankan untuk memastikan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aset negara dikelola dan dimanfaatkan. Penanganan kasus ini akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip tata kelola yang baik dan bersih.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah NPCI Bekasi Terbongkar

Desakan Transparansi Dan Akuntabilitas

Selain melapor ke Kejaksaan, LAPSI juga melayangkan desakan keras kepada pimpinan daerah. Bupati dan Wakil Bupati Lahat diminta untuk segera melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua aspek pengelolaan aset daerah. Fokus utama pengawasan harus ditujukan kepada BPKAD, mengingat posisinya sebagai sektor utama pengelola Barang Milik Daerah.

Transparansi dalam pengelolaan aset adalah kunci untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi. Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi terkait aset daerah, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dan setiap aset yang dimiliki dapat diawasi bersama. Desakan ini adalah upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas juga menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan mereka. LAPSI berharap laporan ini dapat memicu reformasi dalam sistem pengelolaan aset daerah, menjamin bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Menanti Kejelasan Dan Tindak Lanjut Hukum

Hingga berita ini diturunkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat belum memberikan pernyataan resmi. Keheningan ini justru menambah bobot pertanyaan yang beredar di masyarakat. Penjelasan resmi dari pihak terkait sangat dinantikan untuk memberikan gambaran utuh atas situasi ini.

Masyarakat Kabupaten Lahat kini menanti dengan harap-harap cemas akan tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Lahat. Penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen, menyingkap setiap fakta yang tersembunyi. Proses hukum yang transparan akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan dan aset negara. Kejelasan mengenai keberadaan aset kendaraan dinas yang misterius ini tidak hanya penting untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi di Bumi Seganti Setungguan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Modus Kejahatan serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari investigasi.news

Gambar Kedua dari policewatch.news
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?
12/16/202512/23/2025
Bagikan
KPK bergerak cepat menangani kasus korupsi proyek kereta api di Medan, menetapkan pejabat penting DJKA sebagai tersangka baru.

KPK kembali menunjukkan taring dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Medan. KPK menetapkan seorang pejabat penting sebagai tersangka baru, memperpanjang daftar yang bertanggung jawab atas kerugian negara.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Penyelidikan Intensif Berujung Pada Penetapan Tersangka

KPK secara resmi mengumumkan penetapan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api (DJKA) di Medan. Penetapan ini dilakukan setelah serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang cermat, memastikan kecukupan alat bukti untuk menindaklanjuti kasus ini.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penahanan terhadap tersangka tersebut. Tersangka baru ini diidentifikasi dengan inisial MC, yang merupakan bagian dari jaringan kasus korupsi yang lebih luas di DJKA.

Proses penetapan tersangka ini merupakan hasil dari kerja keras tim penyidik KPK. Mereka telah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi, yang kemudian menguatkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu tersebut.

Sosok di Balik Skandal Korupsi DJKA Medan

Muhammad Chusnul (MC) adalah nama yang kini menjadi sorotan utama KPK. Ia menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara / BTP Kelas 1 Medan selama periode 2021 hingga 2024.

Selain itu, Chusnul juga memegang posisi penting sebagai Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian sejak tahun 2024 hingga saat ini. Posisi strategisnya ini memberinya kewenangan besar dalam pengelolaan proyek-proyek penting di DJKA.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Muhammad Chusnul akan menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Penahanan dimulai dari tanggal 15 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026, bertempat di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Jaringan Korupsi Yang Terbongkar di DJKA

Penetapan Muhammad Chusnul sebagai tersangka bukan kali pertama dalam kasus korupsi DJKA Medan ini. Sebelumnya, KPK telah menahan tiga tersangka lain dalam perkara yang sama, menunjukkan adanya pola korupsi terstruktur.

Tersangka pertama adalah Muhlis Hanggani Capah (MHC), seorang ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI. MHC juga pernah menjabat sebagai PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan dari tahun 2021 hingga Mei 2024.

Dua tersangka lainnya adalah Eddy Kurniawan Winarto (EKW) dan Dion Renato Sugiarto (DRS), keduanya berprofesi sebagai wiraswasta. Keterlibatan mereka mengindikasikan adanya praktik kolusi antara pejabat dan pihak swasta dalam proyek-proyek pemerintah.

Komitmen KPK Memberantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Langkah tegas KPK dalam menetapkan tersangka baru ini menegaskan komitmen mereka untuk memberantas korupsi di segala sektor. Kasus DJKA Medan menjadi bukti bahwa praktik-praktik ilegal dalam proyek infrastruktur akan terus diusut tuntas.

Penangkapan para pejabat dan pihak swasta yang terlibat diharapkan dapat memberikan efek jera. Ini juga menjadi peringatan bagi pihak lain agar tidak mencoba melakukan tindakan serupa yang merugikan keuangan negara dan pembangunan nasional.

Masyarakat menaruh harapan besar pada KPK untuk terus bekerja tanpa henti dalam mengungkap dan menindak para koruptor. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari merdeka.com

Gambar Kedua dari voi.id
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis
12/16/2025
Bagikan
Kasus Skandal yang melibatkan seorang Bupati Lampung Tengah kembali menyita perhatian publik nasional.

Sosok kepala daerah yang seharusnya menjadi teladan justru dilaporkan terjerat perkara hukum serius. Dalam berbagai pemberitaan media, bupati tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan penerimaan suap terkait proyek daerah.

Proses hukum yang berjalan membuka kembali diskusi tentang integritas pejabat publik serta lemahnya pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah yang berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat.

Kasus ini menjadi sorotan karena mencerminkan rapuhnya integritas sebagian elit politik daerah. Publik menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat yang telah diberikan melalui proses demokrasi yang sah.

Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Status Tersangka Bupati Lampung

Penetapan status tersangka terhadap Bupati Lampung Tengah dilakukan setelah aparat penegak hukum mengantongi bukti permulaan yang dinilai cukup.

Penyidik menyebutkan adanya aliran dana mencurigakan yang berkaitan dengan kebijakan anggaran dan proyek strategis daerah. Meski pihak bupati melalui kuasa hukum membantah seluruh tuduhan, proses penyidikan tetap berlanjut sesuai mekanisme hukum.

Publik kini menanti transparansi dan ketegasan aparat agar perkara ini diselesaikan secara adil tanpa intervensi kekuasaan politik.

Pengamat hukum menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung, namun akuntabilitas publik tidak boleh diabaikan.

Sorotan Etika Pejabat Terhadap Jurnalis

Di tengah pusaran kasus korupsi, muncul pula sorotan lain yang tak kalah mengundang kontroversi. Sejumlah laporan media menyebutkan adanya dugaan perilaku tidak pantas dari tersangka terhadap jurnalis perempuan saat proses peliputan.

Tindakan yang digambarkan sebagai upaya menggoda tersebut menuai kecaman luas karena dinilai tidak mencerminkan etika pejabat publik.

Insiden ini memperlihatkan relasi kuasa yang problematik antara pejabat dan insan pers, serta pentingnya perlindungan terhadap profesionalisme jurnalis. Praktik semacam ini, bila benar terjadi, berpotensi menghambat kerja jurnalistik yang independen dan kritis.

Baca Juga: KPK Bergerak Cepat! Pejabat Penting DJKA Medan Terjerat Korupsi Proyek Kereta Api, Siapa Dia?

Reaksi Publik dan Dunia Pers

Respons publik terhadap skandal ini terbilang keras. Masyarakat Lampung Tengah menyuarakan kekecewaan melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan forum warga.

Organisasi pers juga mengecam keras segala bentuk pelecehan terhadap jurnalis. Bagi insan pers, kebebasan dan keamanan dalam bekerja adalah prinsip mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, terlebih oleh pejabat yang sedang tersangkut perkara hukum.

Dukungan solidaritas mengalir dari berbagai daerah di Indonesia. Tekanan publik diharapkan mampu mendorong perubahan sikap aparat dan pejabat agar lebih menghormati etika serta profesionalisme media.
Pelajaran Bagi Etika Kekuasaan

Kasus ini menjadi pengingat penting tentang etika kekuasaan dan tanggung jawab moral pemimpin. Jabatan publik bukanlah tameng untuk bertindak sewenang wenang atau melecehkan pihak lain.

Proses hukum harus berjalan transparan, sementara evaluasi etika pejabat perlu diperkuat. Masyarakat berharap skandal Bupati Lampung Tengah ini menjadi pelajaran agar kekuasaan dijalankan dengan integritas, rasa malu, dan penghormatan terhadap hukum serta martabat manusia.

Reformasi birokrasi dan pendidikan etika politik dinilai mendesak agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.

Jangan lewatkan update berita seputaran Nusa Tenggara Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:

Gambar Utama dari visi.news

Gambar Kedua dari cnnindonesia.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Aliran Dana Korupsi DABN Probolinggo Diselidiki Kejati Jatim
01/02/2026
Bagikan
Kasus dugaan korupsi PT DABN Probolinggo terus bergulir, sorotan publik dan media tunjukkan komitmen Kejati Jatim berantas rasuah.

Proses penyidikan kali ini tidak main-main, melibatkan penelusuran menyeluruh mulai dari mengidentifikasi dalang di balik mega korupsi hingga menelisik setiap pergerakan uang melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah-langkah ini menegaskan keseriusan aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menyeret para pelaku ke meja hijau.

Publik menanti kejelasan dari kasus yang merugikan keuangan negara ini, berharap semua pihak yang terlibat dapat dipertanggung jawabkan. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Penyitaan Aset, Fokus Utama Penanganan Perkara

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo Santoso, mengungkapkan bahwa penanganan perkara ini kini berfokus pada upaya penyitaan aset. Langkah ini sangat krusial untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi. Kejati Jatim berkomitmen untuk melacak dan mengamankan aset-aset yang terkait dengan kasus ini.

Wagiyo menjelaskan bahwa nilai kerugian keuangan negara yang sempat disampaikan dalam konferensi pers sebelumnya masih bersifat perkiraan. Angka tersebut merupakan hasil gelar perkara awal dan belum menjadi nilai final yang resmi. Proses penghitungan kerugian negara yang pasti masih dalam tahap pendalaman dan validasi oleh pihak berwenang.

“Jadi ini masih hasil ekspos, jadi bukan riil kerugian, tapi ini hasil ekspos perkiraan kerugian keuangan negara yang terjadi,” tegas Wagiyo pada Kamis (1/1/2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kejati Jatim bekerja dengan sangat hati-hati dan transparan dalam setiap tahapan penyidikan.

Penelusuran Aliran Dana Dan Pemeriksaan Saksi

Dalam upaya mengungkap kebenaran, Kejati Jatim tidak hanya berfokus pada aset, tetapi juga melakukan penelusuran mendalam terhadap aliran dana. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa setidaknya 25 orang saksi. Para saksi ini meliputi individu yang diduga memiliki informasi relevan serta para ahli di bidang keuangan negara dan hukum pidana.

Selain pemeriksaan saksi, Kejati Jatim juga telah mengajukan permintaan resmi kepada PPATK. Permintaan ini bertujuan untuk menelusuri secara detail setiap transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dugaan kasus korupsi di PT DABN Probolinggo. Keterlibatan PPATK diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif ke mana saja aliran uang hasil korupsi bermuara.

Wagiyo menambahkan bahwa seluruh dokumen dan alat bukti yang berhasil dikumpulkan telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyerahan ini bertujuan untuk perhitungan kerugian keuangan negara secara akurat dan valid. Penelusuran rekening PT DABN juga intensif, dengan 13 rekening teridentifikasi, namun hanya dua yang aktif, dan aliran dananya terus didalami.

Baca Juga: Purbaya, Pemerintah Tarik Dana Rp75 Triliun dari Perbankan Stabilitas

Pelayanan Pelabuhan Tetap Berjalan Normal

Meskipun proses hukum sedang berjalan dan kasus korupsi ini menjadi perhatian serius, Wagiyo memastikan bahwa pelayanan pelabuhan di Probolinggo tetap berlangsung normal. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas operasional dan perekonomian di wilayah tersebut. Kejati Jatim telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan kelangsungan layanan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuka escrow account. Akun khusus ini berfungsi untuk pembayaran gaji karyawan serta mendukung operasional pelabuhan yang vital. Dengan demikian, hak-hak karyawan tetap terlindungi dan kegiatan pelabuhan dapat terus berjalan tanpa hambatan berarti.

Lebih lanjut, Wagiyo menjelaskan bahwa pelayanan pelabuhan dipercayakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang jelas statusnya, yaitu PJU, serta kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai otoritas pelaksana di Pelabuhan Probolinggo. Kerjasama ini menjamin bahwa meskipun ada kasus hukum, fungsi utama pelabuhan sebagai pintu gerbang logistik tetap optimal.

Jaminan Kelancaran Operasional Pelabuhan

Kejati Jatim memastikan bahwa meskipun investigasi kasus korupsi PT DABN Probolinggo terus berjalan, operasional pelabuhan tetap berlangsung normal. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak negatif terhadap pelayanan publik dan perekonomian setempat.

Langkah konkret telah diambil, termasuk pembukaan escrow account untuk gaji karyawan dan penyerahan pengelolaan kepada BUMD PJU serta KSOP sebagai otoritas pelabuhan, menjamin kelangsungan aktivitas penting ini. Prioritas utama adalah menjaga layanan vital pelabuhan agar roda perekonomian Probolinggo tidak terganggu oleh proses hukum.

Keputusan ini diambil untuk melindungi kepentingan banyak pihak yang bergantung pada aktivitas pelabuhan. Kejati berkomitmen menyelesaikan kasus tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari detik.com

Gambar Kedua dari detik.com
Korupsi & Penyalahgunaan Dana

Geger Ponorogo! Kejari Obrak-Abrik Kantor Dinsos, Ada Apa Dengan Bansos Rakyat Miskin?
12/17/202512/23/2025
Bagikan
Kejari Ponorogo menggeledah kantor Dinsos terkait dugaan korupsi dana bansos, memicu kehebohan dan pertanyaan publik.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, diguncang penggeledahan mendadak Kejari Ponorogo. Aksi ini menindak dugaan korupsi dana bansos yang merugikan masyarakat. Penyelidikan bertujuan membongkar praktik penyimpangan di balik program kesejahteraan rakyat. Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

Penggeledahan Mendadak, Bukti Terkumpul

Tim penyidik dari Kejari Ponorogo melakukan penggeledahan selama hampir dua jam di Kantor Dinsos Kabupaten Ponorogo. Operasi ini merupakan bagian dari peningkatan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan, menandakan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi. Fokus utama penggeledahan adalah pengumpulan alat bukti tambahan.

Beberapa ruangan menjadi sasaran tim penyidik, termasuk bidang fakir miskin dan pemberdayaan sosial, serta bidang perlindungan dan jaminan sosial. Ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi diduga melibatkan pengelolaan program bansos yang vital bagi kelompok rentan. Kepala Seksi Intelijen Kejari Ponorogo, Agung Riyadi, membenarkan tindakan ini sebagai upaya pengumpulan bukti.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen ini diduga kuat menjadi barang bukti dalam perkara dugaan korupsi bansos tersebut. Penyitaan ini menjadi langkah krusial untuk mengungkap kebenaran dan menindak para pelaku yang merugikan negara serta masyarakat.

Rentang Waktu Dugaan Korupsi Dan Kerugian Negara

Dugaan tindak pidana korupsi bansos ini ditengarai terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu antara tahun 2023 hingga 2024. Periode ini mencakup dua tahun anggaran, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang signifikan jika benar terjadi penyelewengan. Fokus Kejari adalah mengungkap skala dan modus operandi korupsi selama periode tersebut.

Meskipun dugaan korupsi telah tercium, besaran pasti kerugian negara masih dalam proses pendalaman oleh penyidik. Proses perhitungan ini memerlukan analisis cermat terhadap dokumen-dokumen yang disita dan keterangan saksi. “Untuk nilai kerugian negara masih kami dalami,” tegas Agung Riyadi, menandakan bahwa penyelidikan masih terus berjalan.

Penentuan nilai kerugian negara menjadi kunci untuk menetapkan pasal dan hukuman yang tepat bagi para terduga pelaku. Angka ini akan menjadi dasar tuntutan hukum dan menunjukkan seberapa besar dampak penyimpangan terhadap keuangan publik yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Skandal Bupati Lampung Tengah, Tersangka Korupsi Tak Malu Goda Jurnalis

Pemeriksaan Saksi Dan Peran Pimpinan Kejari

Selain penggeledahan dan penyitaan dokumen, penyidik Kejari Ponorogo juga telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Hingga saat ini, setidaknya empat orang telah diperiksa, dan semuanya berasal dari lingkungan Dinas Sosial Ponorogo. Ini mengindikasikan bahwa dugaan penyimpangan mungkin melibatkan oknum internal dinas tersebut.

Identitas dan status keempat saksi tersebut belum dapat diungkapkan ke publik oleh pihak Kejari. “Sudah ada beberapa saksi yang kami panggil. Untuk status dan identitasnya belum bisa kami sampaikan,” kata Agung, menjaga kerahasiaan proses penyidikan demi kelancaran pengungkapan kasus.

Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya. Kehadiran pimpinan tertinggi Kejari menunjukkan keseriusan dan komitmen institusi dalam menegakkan hukum dan membongkar dugaan penyimpangan pengelolaan bantuan sosial di daerah tersebut. Ini adalah langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Komitmen Pemberantasan Korupsi Bansos

Kasus dugaan korupsi bansos ini menjadi perhatian serius bagi Kejari Ponorogo, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat miskin. Penyelewengan dana bansos bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral terhadap kelompok yang paling membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Penyelidikan yang sedang berlangsung ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat Ponorogo. Pengungkapan tuntas kasus ini akan menjadi preseden penting bahwa praktik korupsi, terutama yang menyentuh program sosial, tidak akan ditoleransi dan akan ditindak tegas.

Kejari Ponorogo berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, menyeret siapa pun yang terlibat ke meja hijau. Ini adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat dengan integritas.

Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.

Sumber Informasi Gambar:
Gambar Utama dari jatim.antaranews.com

Gambar Kedua dari radarmadiun.jawapos.com