Sekdes Buhung Bundang

  • Gaji Tertahan! Sekdes Buhung Bundang Desak Transparansi Pemdes, Ada Apa Sebenarnya?

    Sekdes Buhung Bundang menuntut transparansi Pemdes setelah gaji pegawai tertahan, memicu pertanyaan besar mengenai masalah internal desa.

     ​Gaji Tertahan! Sekdes Buhung Bundang Desak Transparansi Pemdes, Ada Apa Sebenarnya?​ ​

    Kabar tak sedap datang dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, di mana gaji Sekdes Buhung Bundang, Adi Elwin, belum terbayar sejak Januari 2025. Situasi ini memicu desakan kuat agar ada transparansi dari Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan. Ketidakjelasan ini berdampak signifikan pada kelangsungan hidup dan profesionalisme perangkat desa.

    Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Uang Rakyat.

    Gaji Tertunda, Kejelasan Pun Tiada

    Adi Elwin, Sekdes Buhung Bundang, merasakan diskriminasi akibat hak finansialnya yang tertahan sejak awal tahun 2025. Ia menegaskan bahwa tidak ada alasan medis atau administratif yang jelas dari pihak pemerintah desa untuk penundaan ini, memicu pertanyaan besar.

    Ketidakjelasan pembayaran gaji ini telah berdampak signifikan pada kehidupan pribadinya dan profesionalismenya sebagai perangkat desa. Kondisi ini tentunya menghambat kinerja dan semangat kerja, menciptakan ketidaknyamanan yang mendalam.

    Persoalan gaji yang belum terbayar ini menjadi sorotan serius, mendorong Adi Elwin untuk mendesak transparansi penuh dari Pemerintah Desa Buhung Bundang. Ia berharap agar persoalan ini tidak menjadi bola liar yang merusak citra pemerintahan desa.

    Desakan Untuk DPRD Dan DPMD Bulukumba

    Menanggapi polemik ini, sejumlah tokoh pemuda asal Bontotiro, termasuk Dadan, turut angkat bicara dan mendesak DPRD Kabupaten Bulukumba untuk mengambil langkah konkret. Khususnya Komisi A (Komisi I) yang membidangi pemerintahan, diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian.

    DPRD diminta untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan pihak pelapor, Pemerintah Desa, dan instansi terkait. Tujuannya adalah memastikan persoalan internal atau pribadi tidak dicampuradukkan dengan urusan birokrasi pemerintahan yang merugikan aparatur desa.

    Selain legislatif, desakan juga ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Perlu dilakukan penelusuran mendalam atau audit administratif untuk mengetahui penyebab pasti macetnya pembayaran hak perangkat desa tersebut agar transparan.

    Baca Juga: Dana Pendidikan Disikat, ASN Indramayu Jadi Tersangka Korupsi PKBM

    Kades Bungkam, Tanda Tanya Besar Mengemuka

     ​Kades Bungkam, Tanda Tanya Besar Mengemuka​ ​

    Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Buhung Bundang, Mashuri Kurniawan, belum memberikan tanggapan resmi terkait tertahannya gaji perangkat desanya. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum membuahkan hasil, menambah misteri di balik kasus ini.

    Sikap bungkam Kepala Desa menciptakan tanda tanya besar mengenai tata kelola administrasi keuangan di desa tersebut. Kurangnya komunikasi dan penjelasan resmi justru memperkeruh suasana dan memicu spekulasi di kalangan masyarakat serta perangkat desa.

    Masyarakat dan perangkat desa berharap adanya keterbukaan dari Kepala Desa. Transparansi adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan menghindari konflik internal yang berkepanjangan di lingkungan pemerintahan desa Buhung Bundang.

    Mencegah Sentimen Pribadi Merusak Birokrasi

    Adi Elwin berharap Pemkab Bulukumba dan DPMD turun tangan melakukan penelusuran agar masalah ini terang benderang dan tidak berbuntut panjang. Ia menekankan pentingnya memisahkan sentimen pribadi dari urusan birokrasi pemerintahan.

    Permasalahan gaji ini tidak hanya tentang hak individu, tetapi juga integritas pengelolaan keuangan desa. Jika ada indikasi sentimen pribadi yang melatarbelakangi penundaan gaji, hal ini dapat merusak sistem birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

    Pentingnya intervensi dari tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa semua proses administrasi dan pembayaran hak berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ini akan mencegah terulangnya kasus serupa dan menjaga nama baik pemerintahan desa dari praktik diskriminasi.

    Jangan lewatkan update berita seputaran Uang Rakyat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.


    Sumber Informasi Gambar:

    • Gambar Utama dari simpulindonesia.com
    • Gambar Kedua dari kupastuntas.co